Golongan masyarakat ekonomi lemah tampaknya makin menjerit jika KRL Ekonomi benar-benar dihapuskan sesuai rencana PT KAI. Pasalnya, beban ekonomi masyarakat kecil itu pasti bertambah berat bila akhirnya menggunakan KRL Commuter Line  (CL) yang bertarif lebih mahal 6 kali lipat tarif KRL Ekonomi jurusan Bekasi-Jakarta Kota.

Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi bertarif Rp 1.500 tentu sangat rasional bagi kalangan masyarakat bawah, karena beban ongkos perjalanan pergi-pulang menjadi Rp 3.000 per hari atau Rp 90.000 per bulan. Masyarakat kecil yang membutuhkan transportasi publik itu rata-rata bekerja sebagai buruh, penjaga toko, pedagang asongan yang setiap hari mondar mandir Bekasi-Jakarta Kota. Gaji mereka umumnya masih di bawah Rp 2,2 juta, standar UMP Jakarta.   

Nah, bayangkan jika mereka terpaksa harus menggunakan KRL CL bertarif Rp 8.500 dan biaya perjalanan pergi-pulang menjadi Rp 17.000 per hari atau Rp 510.000 per bulan, tentu ini sangat memberatkan beban ekonomi mereka, apalagi jika mereka memiliki isteri dan anak.

Mendengar rencana PT KAI menghapuskan KRL Ekonomi mulai 1 April 2013 itu akhirnya memicu kemarahan kalangan masyarakat kecil. Mereka serentak memblokir semua perjalanan KA dan KRL selama 5 jam di stasiun Bekasi, kemarin (25/3). Walhasil, ribuan pegawai yang setiap hari menggunakan KRL menjadi terhambat. Selain KRL, Perjalanan KA luar kota pun terhambat perjalanannya sampai di tujuan Jakarta maupun luar Jakarta.   

Data jumlah penumpang Januari-Februari 2013 dari Stasiun Bekasi menunjukkan, ada lima perjalanan KRL Ekonomi per hari. Kapasitas angkutnya 3.339 penumpang per hari. Adapun KRL CL ada 47 perjalanan, dan mengangkut 11.394 penumpang per hari. Jumlah perjalanan KRL CL kini hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan KRL Ekonomi. Namun, daya angkut KRL CL tidak sampai empat kali lipat KRL Ekonomi.

Tidak hanya itu. Penghapusan KRL Ekonomi juga akan memicu pembelian kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, yang dinilai bisa menghemat pengeluaran biaya transportasi. Pemakaian sepeda motor pun membebani jalan raya, menambah kesemrawutan, dan menimbulkan kemacetan di Jakarta.

Kita tentu amat memahami aspirasi masyarakat golongan ekonomi lemah menolak penghapusan KRL Ekonomi. Jika manajemen PT KAI tetap ngotot KRL Ekonomi ditiadakan, maka perlu diimbangi dengan penurunan tarif KRL CL ke level yang ideal Rp 3.500-Rp 5.000. Ini didasarkan asumsi pengeluaran transportasi maksimal 10% dari penghasilan. Untuk Jabodetabek, penghasilan diasumsikan setara upah minimum provinsi DKI Jakarta yang Rp 2,2 juta. Artinya, pengeluaran untuk transportasi sebaiknya maksimal Rp 220.000 per bulan.

Alternatif lain, manajemen PT KAI dapat “menghidupkan” kembali fasilitas KRL Bekasi Ekspres dan KRL Pakuan Ekspres yang khusus bagi golongan menengah ke atas dengan tarif yang lebih mahal, sehingga dapat untuk subsidi pembiayaan bagi KRL Ekonomi. Pasalnya, di waktu lalu fasilitas KRL kelas eksekutif ini sudah pernah berjalan, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dihapuskan oleh direksi PT KAI sekarang di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan.  

Adalah Dewan Transportasi Kota Jakarta yang menilai, bahwa kebijakan penghapusan KRL Ekonomi sebagai tindakan ilegal. ”Penghapusan ini tidak punya basis normatif yang jelas. KRL Ekonomi adalah wewenang pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan kepemilikan infrastruktur dan pemberian dana public service obligation (PSO)/subsidi pemerintah pusat,” kata Tulus Abadi, pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Bahkan Komisi V DPR meminta rencana penghapusan KRLEkonomi di Jabodetabek, supaya ditunda. Penghapusan kereta ekonomi adalah kewenangan pemerintah, bukan PT KAI. Daya beli masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan juga. Tarif tunggal harus memastikan kesiapan daya beli masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah.