NERACA

Jakarta - Kartel pangan yang terindikasi terjadi di Indonesia cukup membuat masyarakat menderita karena harus membayar lebih untuk membeli produk-produk pangan. Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin memberikan lima cara penanganan kartel pangan.

Pertama adalah menyehatkan produksi pangan Indonesia. “Produksi harus disehatkan. Kalau di hulu beres, kita tidak bergantung dengan negara lain,” kata Bustanul di Jakarta, Senin (25/3). Kedua, lanjut Bustanul, adalah dengan memberikan informasi harga.

Sebetulnya ini sudah ide lama, tetapi tidak ada yang menindaklanjuti. Tidak adanya informasi harga bisa menjadi cikal bakal kartel karena pembeli tidak mengetahui harga yang sebenarnya ada di kisaran berapa. Ketika zaman Presiden Soeharto, saat Harmoko menjadi Menteri Penerangan, setiap hari diberitakan harga bawang merah sekian, harga cabai sekian, dan informasi harga komoditas pertanian yang lain.

Ketiga adalah dengan mengadministrasikan perdagangan dengan lebih baik. “Misalnya dengan mendata Tanda Daftar Gudang (TDG). Sekarang ini TDG tidak ada datanya di Kementerian Perdagangan. No body have the data,” ujar Bustanul.

Cara penanganan kartel pangan yang keempat, lanjut Bustanul, adalah dengan meningkatkan wibawa dan kapasitas lembaga pengawas persaingan usaha. “KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus diperkuat,” kata dia. Selama ini, KPPU belum diberikan kekuatan karena tidak mempunyai wewenang untuk menindak, hanya mengawasi. Maka wajar saja KPPU sering kali kalah di pengadilan.

Mantan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa sering kali temuan KPPU hanyalah indikasi. “Meskipun kuat, indikasi tidak bisa dimasukkan dalam hukum. Di pengadilan itu tidak cukup. Pengadilan perlu alat bukti langsung yang betul-betul membuktikan adanya kesepakatan antara dua pihak atau beberapa pihak untuk melakukan kartel,” jelas Sutrisno.

Cara kelima, lanjut Bustanul, adalah dengan mengurusi pertanian secara serius. “Tahun ini, separuh penyluh pertanian pensiun. Jumlahnya nanti hanya akan menjadi 14 ribu penyuluh, dari sekarang 28 ribu,” jelas dia.

Selain dari kuantitas yang kurang, kualitas pekerjaan dari para penyuluh itu juga kurang memadai. “Sebagian menjadi bupati, sebagian mengurusi bola, jadi tidak ada yang ke lapangan. Kelembagaan penyuluh ini harus diperbaiki,” ungkapnya.

Bustanul menjelaskan, kalau kartel pangan tidak segera dibenahi, maka masyarakat akan terus terbebani dengan harga pangan yang tinggi. Para importir akan berusaha terus agar bisa melanggengkan bisnisnya. Mereka akan kehilangan ladang kalau tidak diperbolehkan impor lagi. Ini harus dilawan. [iqbal]