Kemenhut Luncurkan BLU KTT-KBT di Wonosobo - Plafon Hingga Rp1,6 Miliar

NERACA

Wonosobo – Lebih dari 50% wilayah Kabupaten Wonosobo, atau sebanyak 12 kecamatan dan 182 desa, masuk dalam wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Serayu. Sungai Serayu adalah sungai besar yang airnya tidak pernah kering atau mengalir terus sepanjang tahun, maka pengelolaan yang baik dan berkelanjutan atas sungai tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga keberadaannya di masa depan. Juga supaya tetap dapat dimanfaatkan oleh anak-cucu di masa mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan Badan Layanan Umum (BLU) Kredit Tunda Tebang (KTT) dan Kebun Bibit Tentara (KBT) di salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah ini. Juga melakukan penyerahan hadiah pemenang Kebun Bibit Sekolah (KBS). Kegiatan ini juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenkoperek), pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang datang ke Wonosobo bersama Menko Perekenomian Hatta Radjasa serta Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, mengatakan bahwa KBT dan kredit tunda tebang itu ditujukan untuk mendukung kemajuan masyarakat di Dataran Tinggi Dieng, khususnya Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, terutama yang berprofesi sebagai petani hutan desa.

“Gunung itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan juga yang perlu dijaga dan dirawat untuk keberlangsungannya di masa depan. Karena ini memerlukan biaya mahal dan waktu sangat lama untuk pemulihan jika lingkungan hutan tidak dirawat dalam jangka panjang dari sekarang,” katanya, ketika ditemui di Wonosobo, Minggu (24/3) pekan lalu.

Zulkifli menerangkan bahwa BLU Kredit Tunda Tebang tersebut diharapkan bisa memangkas jaringan pengijon. Karena selama ini yang terjadi ketika para petani butuh dana mendesak, biasanya mereka terpaksa menjual pohon yang sebetulnya belum masak tebang kepada pengijon. Saat itu posisi tawar mereka sangat rendah sehingga tidak memperoleh harga wajar.

“Sehingga dengan pinjaman/kredit tunda tebang itu akan sangat menolong para petani untuk menunda tebangan pohon sampai saat masak panen. Selain untuk kebutuhan mendesak, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu penguatan modal mereka guna pengembangan usaha produktif, misalnya usaha ternak atau perikanan,” terangnya.

BLU Kredit Tunda Tebang ini merupakan salah satu layanan dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H). Untuk layanan kredit ini, Pusat P2H menawarkan plafon fleksibel bagi para petani hutan rakyat yang mengajukan pinjaman. Untuk pembuatan hutan rakyat, disediakan plafon sebesar Rp20 ribu per pohon. Sementara untuk pengayaan dan pemeliharaan disediakan plafon sebesar Rp10.500 per pohon.

“Untuk tunda tebang, disediakan maksimum plafon sebesar Rp1,6 miliar per kelompokdengan menghitung kelas diameter pohon dan persentase jumlah pohon yang akan ditunda tebang. Plafon maksimum sebesar Rp1,6 miliar tersebut juga berlaku untuk layanan pembuatan, pengayaan dan pemeliharaan hutan rakyat,” ungkapnya.

Mengenai program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kemenhut melalui Pusat P2H akan terus meningkatkan efektifitasnya, khususnya dari segi pembiayaan. Pusat P2H sendiri mengacu kepada Prinsip 4 T, yaitu Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran/Pengembalian. “Adapun skema penyalurannya meliputi Skema Pinjaman, Bagi Hasil atau Pola Syariah. Namun yang kedua terakhir ini baru akan dilakukan pada tahun ini,” imbuhnya.

Mulai tahun ini, Pusat P2H akan menerapkan sistem penilaian proposal dengan menggunakan penilai independen untuk meningkatkan kapasitas layanan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan. Sejauh ini, P2H telah menerima proposal pinjaman lebih dari seribu kelompok tani dengan jumlah petani lebih dari 25 ribu orang dengan nilai lebih dari Rp900 miliar.

“(Sistem penilaian proposal) ini untuk mengantisipasi pencapaian target penyaluran pinjaman hutan rakyat (HR) tahun 2013 yang sebesar Rp480 miliar untuk luasan sekitar 24 ribu hektar atau setara dengan 24 juta pohon, mencakup sekitar 20 ribu debitur,” tuturnya.

Kemenhut sampai kini, jelas Zulkifli, telah memberikan persetujuan perjanjian pinjaman untuk 39 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) sebesar Rp20 miliar untuk sekitar 1.200 calon debitur. “Kemudian, hingga Januari 2013, Pusat P2H telah mengambil putusan pinjaman sebesar Rp20 miliar kepada 635 petani hutan rakyat yang tergabung dalam 32 kelompok tani,” jelasnya.

Sejak Pusat P2H membuka layanan untuk pembiayaan hutan rakyat pada pertengahan tahun 2012, permohonan pembiayaan yang datang memang cukup membludak. Tingginya minat boleh jadi didorong oleh suku bunga pinjaman yang sangat murah, karena Pusat P2H menetapkannya hanya sebesar tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate yang sebesar 5,75%.

“Coba bandingkan dengan tingkat suku bunga bank komersial yang bisa mencapai di atas 12%. Selain itu, grace period yang diterapkan oleh Pusat P2H juga sangat panjang, berkisar 3 sampai 8 tahun maksimum tergantung jenis layanan pinjaman, di mana pinjaman petani jatuh tempo setelah panen,” paparnya.

Karena itu, Zulkifli mengucapkan rasa syukur terdalam disebabkan program RHL mendapat sambutan baik, serta memperoleh dukungan yang sangat besar dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian Kemenhut juga memiliki pencapaian gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun. “Ini tentunya prestasi yang diperoleh berkat partisipasi seluruh masyarakat yang telah menjadikan gerakan penanaman dan pelihara pohon menjadi sebuah budaya,” pungkasnya. [ria]

Related posts