BI: Pengawasan Merchant Tanggung Jawab Penerbit

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai pengawasan terhadap merchant terkait tindakan penipuan (fraud) terhadap konsumen, juga menjadi tanggung jawab bank penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).

\"Sebenarnya untuk kasus fraud itu, tidak bisa diserahkan ke BI semua. Untuk pengawasan merchant, itu juga tanggung jawab dari issuer-nya (bank penerbit),\" kata Direktur Grup Humas BI, Difi Ahamd Johansyah di Jakarta, Jumat (22/3), pekan lalu.

Dia mengatakan, data transaksi di merchant tidak masuk ke Bank Indonesia melainkan ke bank penerbit. \"Nah, mereka (bank penerbit) yang nantinya mengawasi di situ,\" tambahnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, transaksi dengan menggunakan alat gesek memungkinkan merchant membobol data nasabah karena datanya telanjang, berbeda dengan kartu kredit yang sudah menggunakan chip sehingga tidak bisa diduplikasi.

Namun, saat ini penggunaan magnetic stripe di mesin EDC (mesin gesek) masih memungkinkan konsumen melakukan penggesekan. \"Orang asing yang belanja di Indonesia masih menggunakan swipe, oleh karena itu masih dipakai,\" kata dia.

Selain itu, Difi juga mengingatkan kepada nasabah untuk curiga kepada merchant jika masih melakukan penggesekan pada kartu yang sudah menggunakan chip. \"Buat nasabah, curiga aja kalau kartu sudah di-chip kemudian dilakukan penggesekan lagi. Silahkan tanya ke merchant apa maksudnya,\" ujarnya.

BI sendiri telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh bank penerbit kartu debit untuk memasang teknologi chip pada 2015 mendatang. Informasi saja, keinginan Bank Indonesia (BI) dan perbankan nasional untuk berpindah atau migrasi dari kartu ATM/Debet ternyata tidak semudah yang direncanakan, karena masih terhadang dengan berbagai kendala.

Hal ini tentu saja membuat proses implementasinya membutuhkan waktu lebih lama. “Yang menjadi kendala adalah kecepatan mereka (perbankan) dalam implementasi dan mengikuti standardisasi,” kata Arya Damar, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis, belum lama ini.

Menurut Arya, standard nasional kartu ATM/Debet berbasis chip itu sudah selesai, dan sekarang sudah masuk ke tahap implementasinya. “Jadi standar (nasional) kartu chip dan segalanya itu sudah selesai, makanya tadi ada yang namanya PT CBI (PT Citra Bakti Indonesia, perusahaan yang memberikan sertifikasi kepada vendor penyedia terminal ATM/Debet, pemasok kartu, dan fasilitas person independen), perbankan, di mana itu nantinya ada distandarisasi semuanya,” ujarnya.

Perbankan, tutur Arya, sebenarnya bukan enggan mengimplementasikan standar nasional. Terutama bank-bank besar yang tentunya sudah lebih siap. “Ini karena tinggal menunggu siapa pemasok yang sudahcertified, setelah itu mereka akan memperbaharui berbagai perangkat di ujung. Memperbaharui bukan membeli baru lho, tapi misalnyasoftware-nya diubah, dan lain sebagainya,” tuturnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Incar Pembiayaan Berbasis Ekuitas - Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengincar skema pembiayaan berbasis ekuitas atau…

16 Bank dan 4 Sekuritas Ikut Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 16 bank dan empat perusahaan sekuritas ikut lelang Surat…

OJK Klaim Tingkat Inklusi Keuangan 75% Telah Tercapai

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim target tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75 persen dari…