NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini telah membuat negara-negara Eropa kagum, tidak terkecuali Inggris. Hal itu diungkapkan Presiden saat meresmikan pembangunan proyek Terminal Kalibaru atau NewPriok Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Jumat (22/3) pekan lalu.

Presiden SBY mengatakan bahwa Wakil Perdana Menteri Inggirs, Nick Cleeg, kala bertemu dua tahun lalu di Seoul, Korea Selatan, sempat bercanda untuk “berbagi” pertumbuhan ekonomi Indonesia. \"Waktu itu ekonomi kita tumbuh 6,5%. Dengan bercanda, dia (Nick Cleeg) katakan kepada saya, boleh tidak satu persen dikasihkan ke Inggris karena Eropa sedang alami pertumbuhan yang melambat,\" kata SBY, disambut tawa para hadirin.

Presiden juga bercerita, saat dirinya menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/3). Keduanya berbicara mengenai perkembangan dunia, termasuk perekonomian Indonesia yang stabil dan tumbuh di atas enam persen di tengah kelesuan perekonomian global, khususnya Eropa.

\"Tony Blair katakan ini di Eropa seperti mimpi (pertumbuhan di atas enam persen),\" tambah SBY. Presiden pun menambahkan, momentum perekonomian yang baik saat ini, dengan pertumbuhan yang mantap dan stabil janganlah disia-siakan. \"Manakala momentum ini tidak kita sia-siakan, insya Allah, 5 hingga 20 tahun mendatang ekonomi kita tumbuh makin kuat dan diharapkan di samping kuat juga akan tumbuh makin merata, makin adil. Kalau itu terjadi, kesejahteraan rakyat Indonesia akan kita tingkatkan,\" kata Presiden.

Di tempat terpisah, Ekonom Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) Universitas Padjadjaran, Aldrin Herwany, berpendapat pemerintah harus siap mengendalikan harga komoditi pangan apabila terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

\"Kalau memang pemerintah menaikkan harga BBM, maka harus siap mengendalikan harga komoditi pangan dan harga komoditi yang diproduksi oleh pabrik,\" kata Aldrin, kemarin. Menurut dia, harga BBM sebagai salah satu komponen produksi akan mempengaruhi harga barang-barang lain. Sehingga, jika harga BBM naik maka harga barang lain segera melaju. Itu akan memukul daya beli konsumen.

“Daya beli masyarakat harus dijaga bagaimana caranya ketika ada kenaikan BBM. Itu yang harus disiapkan dan bagaimana pengendaliannya harus dikoordinasikan dengan baik dan ketat antar kementerian. Karena selama ini tidak ada koordinasi yang ketat antara kementerian terkait. Masing-masing aja jalannya,\" ujarnya.

Adrin mengatakan, pembatasan konsumsi BBM Bersubsidi sangat tidak efektif karena itu untuk kendaraan bermotor roda empat pelat merah dengan dana operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga. “Seperti gali lubang tutup lubang. Infrastruktur dari pemerintah sendiri tidak siap, untuk alat pengukur dan pengawasannya itu bagaimana,\" paparnya.

Sebenarnya, kata dia, yang menjadi permasalahan adalah BBM Bersubsidi yang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. \"Karena itu, kenapa pemerintah tidak mencabut BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi yang plat hitam juga. Artinya tidak membebani masyarakat untuk kelas menengah ke bawah,\" terang Aldrin.

Menurut dia, meskipun ada kenaikan harga BBM tetap saja membebani APBN karena Indonesia masih tergantung impor untuk kebutuhan energi domestiknya. \"Karena itu harus ada konversi energi dari bahan bakar ke gas atau energi alternatif. Namun, itu butuh waktu yang panjang untuk merealisasikannya,\" tukas dia. [ardi]