NERACA

Jakarta - Wacana kenaikan harga BBM Bersubsidi sudah diantisipasi pelaku ekonomi dengan memasukkan kenaikan tersebut dalam penghitungan harga barang. Analis lembaga pemeringkat PT ICRA Indonesia, Kreshna D Armand, mengatakan kenaikan harga BBM tersebut yakni sesuai yang diperkirakan sebesar Rp1.500 per liter dan akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga barang lain.

\"Diskusi kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir dan sebenarnya banyak yang sudah memasukkan kenaikan harga BBM ke dalam harga barang mereka. Jadi kalau misalnya harga BBM itu naik menjadi Rp6.000, kenaikan harga barang lain pasti ada tapi sudah tidak linier lagi kalau kita tarik dengan harga kenaikan BBM itu,\" ujar Kreshna di Jakarta, pekan lalu.

Dia menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi memang hampir dipastikan akan menyentuh semua lapisan masyarakat, oleh karena itu kemudian menjadi hal yang politis. Selain itu, lanjut Kreshna, subsidi BBM memang memperberat APBN. \"Sebenarnya kenapa anggaran kita terus defisit, komponen kita itu harus mengimpor balik BBM, ya, mungkin ini karena inefisiensi pengolahan minyak kita juga,\" katanya.

Terlepas dari itu, masalah penggunaan anggaran ke pos-pos yang tidak perlu dinilai juga cukup signifikan berkontribusi terhadap defisit APBN. Kreshna juga menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan mempengaruhi inflasi 2013.

\"Tapi kalau untuk masalah BBM itu sendiri, ya, memang pasti ada pengaruhnya dan kemungkinan juga secara inflasi angka 5,3% itu tercapai atau bisa terlewati sedikit,\" ujar Kreshna. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan pemerintah harus menambah penerimaan negara melalui pajak atau non pajak agar kenaikan harga BBM tidak membebani APBN.

\"Serta melakukan penghematan anggaran yang tidak perlu, terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti halnya belanja barang,\" jelasnya. Jika ada kenaikan BBM, lanjut Arif, kebijakan pemerintah tersebut hanya untuk berbagi risiko dan berbagi beban dengan rakyat. Padahal, dalam struktur perubahan APBN secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir meningkat dari Rp600 triliun hingga Rp1.500 triliun.

Sehingga, dalam lima tahun merupakan momen keemasan atau golden moment bagi pemerintah untuk melakukan pembauran energi. \"Jadi harus utamakan energi yang bersifat terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lain sebagainya,\" ujar dia.

Simulasi alternatif

Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan tengah menyiapkan simulasi kenaikan harga BBM Bersubsidi. Menurut Kepala Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Rofianto Kurniawan, kementerian itu sudah menyiapkan simulasi dengan berbagai alternatif.

\"Hanya saja kami masih menunggu dan nanti akan disampaikan ke Pak Menteri Keuangan, Wakil Presiden, dan Presiden,\" ujar Rofianto. Menurut dia, Komite Ekonomi Nasional (KEN) telah memberikan masukan terkait langkah efisiensi BBM, termasuk peningkatan program konversi seperti pengalihan BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Program tersebut bakal diperluas dengan melihat sisi pembatasannya. Dalam membuat simulasi kenaikan harga BBM ini, Kemenkeu menggunakan acuan kurs rupiah dan asumsi harga minyak dunia, sehingga dengan kenaikan BBM diharapkan pemerintah bisa menekan angka subsidi energi, baik BBM maupun listrik.

Dalam APBN 2013, volume BBM bersubsidi ditetapkan dengan kuota sebesar 46,01 juta kiloliter (kl) dengan anggaran sebesar Rp193,8 triliun, sedangkan subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp80,9 triliun. \"Kuota BBM bersubsidi akan melampaui target APBN 2013 sebesar 46 juta kiloliter dengan perkiraan mengarah sekitar 48 juta lebih kiloliter. Peningkatan akan terjadi pada bulan September hingga November ini,\" kata dia.

Konsumsi BBM saat ini, kata Rofianto, lebih banyak dirasakan oleh pengguna mobil pribadi yang kategorinya sebagai golongan mampu. Menurut dia, kebijakan pengendalian maupun pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menjadi syarat mutlak agar kondisi fiskal serta postur APBN tahun ini dapat terjaga. [ardi]