NERACA

Bandung – Permasalahan pasokan gas untuk industri di Indonesia terbilang cukup rumit. Oleh karena itu, pemerintah diminta menangani permasalahan tersebut dengan serius. Bahkan, Menteri Perindustrian MS Hidayat pernah menyampaikan saran kepada Wakil Presiden Boediono agar subsidi pembelian gas dialihkan menjadi subsidi langsung petani.

“Saat ini biarkan industri seperti pupuk beli gas dengan harga keekonomian tetapi pasokannya aman. Sedangkan, subsidinya dialihkan langsung kepada petani,” paparnya saat membuka workshop wartawan di Bandung, akhir pekan lalu.

Namun, dia mengakui, jika pemberian subsidi langsung kepada pemerintah sangat sulit dilakukan dengan mudah. Salah satunya adalah kesulitan untuk mendefinisikan petani yang berhak memproleh subsidi pupuk tersebut.

Hidayat menegaskan, jangan sampai nanti yang menerima itu adalah petani yang tidak berhak atau petani berdasi alias orang yang tidak berhak. “Semua negara itu memberikan subsidi kepada petanianya termasuk Amerika,” jelasnya.

Padahal, Hidayat berharap, ke depan tidak ada lagi kekurangan pasokan gas untuk industri dan harganya bisa terjangkau. Apalagi, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara produsen gas. Hidayat  menerangkan kenapa industri dalam negeri sulit mendapatkan pasokan gas, karena  para produsen tidak mau menjual dengan harga subsidi. Banyak produsen gas yang tidak mau menjual gasnya ke industri.

Alasannya mereka, kata Hidayat, mereka tidak mau menjual dengan harga di bawah keekonomian. “Kalau industri mau beli gas dengan harga di bawah keekonomian maka akan susah dapatkan gasnya. Tapi, kalau kita bilang beli dengan harga keekonomian tiba-tiba pasokan gas itu ada,” katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini produsen gas kebanyakan investor asing sehingga mereka pasti mau menjualnya sesuai dengan harga keekonomian. Pemerintah sendiri, lanjutnya, tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan diskon atau subsidi untuk jual gasnya ke industri. “Itu kan strategi pengusaha saja yang tidak mau rugi. Saya paham itu, karena saya bekas pengusaha juga,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, saat ini kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.130 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) guna mencakup kebutuhan bahan baku dan sumber energi. \"Kebutuhan gas bumi untuk industri saat ini mencapai 2.130 mmscfd mencakup kebutuhan untuk bahan baku sebanyak 1.022 mmscfd dan untuk energi sebesar 1.108 mmscfd,\" katanya.

Menurutnya, pembangunan industri yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan bergantung pada dua faktor kunci, yakni ketersediaan bahan baku dan pasokan energy. Kedua faktor itu, lanjut dia, menentukan perkembangan industri. \"Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku industri dalam negeri juga sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi industri guna mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri,\" jelasnya.

Total kebutuhan gas untuk industri itu, menurut Panggah, juga akan terus meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri di masa depan. Terlebih, pertumbuhan industri yang dianggap sebagai motor perekonomian akan terus digenjot pemerintah sesuai dengan target sebesar 7,14% pada tahun ini.

Kendati demikian, industri dalam negeri saat ini dihadapkan pada kondisi belum terpenuhinya kebutuhan gas. Beberapa di antaranya adalah kontrak pengadaan gas yang masih di bawah kebutuhan dan volume kontrak yang belum terpenuhi.

Di tempat berbeda, Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gunung Sardjono Hadi mengatakan, ancaman krisis pasokan gas bakal menjalar ke industri di Jawa. Tahun ini, Pulau Jawa bakal mengalami defisit gas 578 juta kaki kubik atau million standard cubic feet per day (mmscfd). Penyebabnya adalah pasokan gas dari hulu berkurang dan infrastruktur jaringan pipa gas untuk industri belum tersedia.