Oleh : Prof Firmanzah Ph.D

Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Akhir-akhir ini perdebatan tentang BBM bersubsidi mencuat ke permukaan. Beberapa kalangan mengkhawatirkan beban subsidi yang yang harus ditanggung oleh APBN akan terus membesar dan berpotensi untuk membuat defisit anggaran semakin membengkak.

Dalam APBN 2013, dianggarkan subsidi BBM sebesar 46,01 juta kiloliter atau senilai Rp. 193,8 triliun. Realitas masih banyaknya pihak atau kendaraan yang tidak semestinya mengonsumsi BBM bersubsidi membuat banyak pihak mengusulkan mekanisme harga (pricing) sebagai solusinya. Penyesuaian harga BBM bersubsidi diusulkan oleh beberapa kalangan untuk mengurangi beban APBN sehingga anggarannya dapat teralokasikan ke sektor lain.

Sesungguhnya dari tahun 2004, Pemerintah tercatat pernah melakukan 3 kali penyesuaian harga yaitu pada 2005 (Maret dan Oktober) dan 2008 (Oktober). Pemerintah mencatat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak luas kepada perekonomian nasional. Efek langsung maupun tidak langsung dari penyesuaian harga dapat kita rasakan pada peningkatan jumlah masyarakat miskin, inflasi, beban biaya produksi nasional, biaya transportasi, serta daya beli masyarakat. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga nasional berkontribusi sebesar 54,56% terhadap pembentukan ekonomi nasional (PDB). Menjaga daya beli masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional semakin dibutuhkan ketika melesunya perekonomian global.

Sementara itu tekanan terhadap inflasi pada awal 2013 cukup tinggi akibat beberapa faktor. Seperti kita ketahui, pemerintah dan DPR telah menyepakati penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan di atas 900 VA dan penghematan sebesar Rp. 11,8 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur rakyat kecil, perumahan sederhana dan penyediaan sanitasi. Selain itu, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok seperti daging, bawang merah dan bawang putih telah mendorong inflasi Januari-Februari 2013 mencapai 1,79%. Kalau penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan maka tekanan inflasi untuk 2013 akan menjadi lebih besar lagi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional akan jauh lebih besar lagi.

Oleh karenanya, opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan opsi terakhir dan perlu dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sejumlah kesempatan telah menginstruksikan untuk terlebih dahulu dilakukan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Saat ini, pemerintah melihat masih terdapat ruang yang dapat dilakukan untuk menjembatani antara kesehatan fiskal tanpa membahayakan perekonomian nasional secara keseluruhan. Serta tidak juga solusi yang diambil menciptakan penduduk miskin dan hampir miskin dalam kondisi yang berat. Pengendalian BBM bersubsidi juga ditujukan untuk mengurangi risiko terlampauinya kuota BBM bersubidi yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR pada tahun ini.

Pengendalian BBM dilakukan melalui serangkaian upaya seperti larangan penggunaan kendaraan dinas, BUMN, BUMD, kehutanan dan transportasi laut di pulau Jawa dan Bali. Pada 2013, kebijakan ini akan diperluas ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Diharapkan program ini dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 1,256 juta kiloliter. Program lain seperti penambahan stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG), sistem kontrol dan penggunaan IT sedang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM untuk membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.