PPATK: Ada 43 Transaksi Keuangan Terorisme

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan selama periode Januari 2011-Mei 2011 telah menemukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pendanaan terorisme sebanyak 43 laporan.

Dari jumlah itu, sebanyak 27 laporan sudah dilaporkan ke pihak berwenang karena berindikasi tindak pidana dalam 5 bulan pertama tahun 2011 ini. "LTKM terkait pendanaan terorisme posisi akhir Mei 2011 ada 43 yang berindikasi pidana 27 laporan," ujar Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro di Jakarta, Selasa..

Khusus untuk periode Mei 2011 tersebut PPATK menemukan 3 transaksi baru. Karena, sambung Subintoro posisi sampai April 2011 LTKM terkait terorisme ditemukan sebanyak 40 transaksi yang terindikasi pidana sebanyak 26 laporan. "Sementara LTKM secara keseluruhan di posisi Mei 2011 sebanyak 73 ribu lebih dimana yang berindikasi pidana 1.658," ungkapnya.

Lebih jauh Subintoro menyampaikan PPATK menghimbau kepada seluruh penyedia jasa keuangan agar tidak ragu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. "Karena sesuai pasal 29 UU No. 8 tahun 2010, pihak pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana," terangnya.

Ia juga menambahkan, untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pihak pelapor dan saksi ini, telah dilakukan penandatanganan MoU antara PPATK dengan LPSK pada 18 april 2011. "Kita mengimbau agar semua penyedia jasa keuangan kooperatif dan jangan ragu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK," tukasnya.

Sebelumnya, PPATK juga diminta untuk berbuat maksimal dalam menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang karena hal tersebut dinilai akan sangat membantu aparat penegak hukum di Indonesia.

Siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diterima di Jakarta, menyebutkan, PPATK diminta berkontribusi secara maksimal dalam membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan UU Pencucian Uang dalam menjerat pelaku kasus korupsi serta merampas asetnya.

Selain itu, PPATK dan KPK juga diminta membangun kelembagaan dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan konsep pemiskinan koruptor baik melalui UU Pencucian Uang maupun UU Pemberantasan Korupsi.

ICW berpendapat, baik KPK maupun PPATK masih belum melihat persoalan dana politik yang dikorupsi sebagai salah satu hal yang penting dan bisa dijerat oleh kedua UU tersebut.

LSM antikorupsi itu menilai bahwa terdapat beberapa informasi awal penting yang bisa dijadikan dasar untuk menjerat aktor politik atau bahkan parpol itu sendiri. ICW menegaskan, keberadaan UU Pencucian Uang yang diundangkan sejak 22 Oktober 2010 bisa diterapkan juga untuk pembersihan "dana haram" parpol.

Dengan demikian, diharapkan ke depan pemberantasan korupsi akan bisa lebih maksimal sehingga proses demokrasi juga akan menjadi lebih sehat dan substansial karena tidak lagi dibajak oleh koruptor dan mafia.

Jika penggunaan UU Pencucian Uang ini diteruskan dengan perampasan kekayaan, masih menurut ICW, maka hal itu dinilai telah bisa meletakkan satu preseden awal upaya kongkrit memiskinkan koruptor.

ICW juga mengingatkan, PPATK juga melaporkan sejak tahun 2003 hingga April 2011 terdapat 1.436 transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari korupsi.

Selain itu, terdapat pula 97 transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari suap. Total jumlah transaksi tersebut mencapai 44,3 persen dari keseluruhan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan PPATK yang berjumlah 3.474 transaksi.

BERITA TERKAIT

Nilai Transaksi Saham Sepekan Naik 3,07%

NERACA Jakarta – Sepekan kemarin, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan rata-rata frekuensi transaksi sebesar 5,53% menjadi 464,93 ribu…

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

Gubernur BI Rombak 18 Pejabat

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Senin, melantik 18 pejabat baru BI, di antaranya…

BPR Diminta Konsolidasi Untuk Perkuat Modal

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat…