Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Revisi Anggaran

Jumat, 22/03/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi anggaran 2013 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2013 serta percepatan pencapaian kinerja kementerian negara atau lembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/3), menyebutkan pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas rincian anggaran belanja pemerintah pusat 2013 dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan angggaran (DIPA) 2013 yang disebut dengan revisi anggaran.

Baca juga: Strategi Pemerintah Hadapi Perlambatan Ekonomi

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. PMK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Februari 2013.

Revisi anggaran terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi anggaran dimaksud juga dilakukan jika terjadi perubahan atas APBN 2013, penerapan pemberian penghargaan dan sanksi, Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.

Baca juga: Pemerintah Didesak Keluarkan PP Jaminan Pensiun

Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja (satker) kecuali untuk memenuhi biaya operasional satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan masih mencukupi.

Selain itu alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan professor pada satker lain. Juga terhadap kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana satker lain.

Baca juga: BI - Pemerintah Dorong Ekonomi Berbasis Maritim

Di samping iutu pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaan yang bersifat tahun jamak, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut, dan/atau paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Proses revisi anggaran dapat dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran unit eselon I kementerian atau lembaga.

Baca juga: Bappenas : Anggaran Daerah Harusnya Jaga Target Pengangguran