Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Revisi Anggaran

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi anggaran 2013 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2013 serta percepatan pencapaian kinerja kementerian negara atau lembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/3), menyebutkan pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas rincian anggaran belanja pemerintah pusat 2013 dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan angggaran (DIPA) 2013 yang disebut dengan revisi anggaran.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. PMK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Februari 2013.

Revisi anggaran terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi anggaran dimaksud juga dilakukan jika terjadi perubahan atas APBN 2013, penerapan pemberian penghargaan dan sanksi, Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.

Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja (satker) kecuali untuk memenuhi biaya operasional satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan masih mencukupi.

Selain itu alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan professor pada satker lain. Juga terhadap kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana satker lain.

Di samping iutu pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaan yang bersifat tahun jamak, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut, dan/atau paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Proses revisi anggaran dapat dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran unit eselon I kementerian atau lembaga.

Terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR, yang meliputi tambahan pinjaman proyek luar negeri atau pinjaman dalam neqeri baru setelah UU tentang APBN tahun 2013, pergeseran anggaran antar program selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan penyelesaian \"inkracht\", pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi dan/atau sisa anggaran swakelola, pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan hasil program. [ardi]

BERITA TERKAIT

Cara Memperkuat Sinyal Smatphone

Mengalami kehilangan sinyal saat menggunakan Android tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Saat kehilangan sinyal, semua lalu lintas data yang terhubung…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017 - Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…