Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Revisi Anggaran

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi anggaran 2013 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2013 serta percepatan pencapaian kinerja kementerian negara atau lembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/3), menyebutkan pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas rincian anggaran belanja pemerintah pusat 2013 dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan angggaran (DIPA) 2013 yang disebut dengan revisi anggaran.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. PMK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Februari 2013.

Revisi anggaran terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi anggaran dimaksud juga dilakukan jika terjadi perubahan atas APBN 2013, penerapan pemberian penghargaan dan sanksi, Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.

Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja (satker) kecuali untuk memenuhi biaya operasional satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan masih mencukupi.

Selain itu alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan professor pada satker lain. Juga terhadap kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana satker lain.

Di samping iutu pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaan yang bersifat tahun jamak, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut, dan/atau paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Proses revisi anggaran dapat dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Kuasa Pengguna Anggaran unit eselon I kementerian atau lembaga.

Terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR, yang meliputi tambahan pinjaman proyek luar negeri atau pinjaman dalam neqeri baru setelah UU tentang APBN tahun 2013, pergeseran anggaran antar program selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan penyelesaian \"inkracht\", pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi dan/atau sisa anggaran swakelola, pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan hasil program. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Pemerintah akan Bentuk BP Tapera

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…