Relokasi Industri Pilihan Rasional

Gara-gara kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 40% pada tahun ini, sejumlah produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) siap merelokasi pabriknya ke Boyolali (Jawa Tengah) dan Majalengka (Jawa Barat).

Jelas, ini akibat kenaikan UMP oleh pemerintah merupakan keputusan politik yang tidak diimbangi dengan hati nurani pemimpin. Pengusaha tentu lebih memilih wilayah yang UMK-nya sekitar Rp 800.000-an ketimbang harus membayar Rp 2,2 juta di Kota/Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan 90 perusahaan akan merelokasi pabriknya ke luar Jakarta ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasan relokasi yang dilakukan puluhan perusahaan, lantaran UMP DKI Jakarta dinilai sangat memberatkan pengusaha.

Sementara UMP di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sangat berbeda jauh dengan Jakarta. UMP di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih di kisaran Rp 1 juta. Itulah yang menjadi faktor utama pengusaha merelokasi pabriknya. Apalagi secara undang-undang, pada 2016 produsen TPT harus berada pada satu kawasan industri.

Seperti diketahui upah minimum kabupaten (UMK) Boyolali 2013 tercatat Rp 895.000 sedangkan di Majalengka hanya Rp 850.000/bulan, bahkan UMK Kabupaten Majalengka paling rendah di Jawa Barat.

Relokasi industri (pabrik) pada dasarnya hal yang rasional bagi pengusaha. Karena untuk mempertahankan kapasitas ekspor produk TPT, perusahaan otomatis akan menekan biaya produksi yang rendah. Hal ini sesuatu yang alami bisa terjadi dan tidak ada masalah bagi pengusaha merelokasi bisnisnya ke daerah.

Kita melihat dampak positif relokasi pabrik sebagai hal yang wajar. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) umumnya bersifat padat karya, dan memikat para buruh di daerah untuk bekerja. Adapun upah minimumnya rendah karena biaya hidup di daerah tersebut juga rendah.

Sehingga nantinya daerah yang upah minimumnya tinggi akan diisi dengan industri padat modal. Yang nantinya akan tercipta secara alamiah bahwa kota-kota industri besar akan diisi industri padat modal seperti otomotif, elektronik, pertambangan, logam, baja, dan lainnya, dengan infrastruktur yang memadai dan upah minimum yang tinggi.

Sebaliknya bagi kota-kota yang mempunyai infrastruktur yang kurang memadai, setidaknya akan diisi dengan industri padat karya seperti tekstil, sepatu, garmen, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pengusaha dan serikat buruh idealnya harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Jangan sebaliknya, pengusaha dan serikat buruh saling menekan dan atau mengancam satu sama lainnya.

Kita berharap kedua pihak harus menyamakan persepsi sehingga produktivitas nasional meningkat, investasi datang, dan yang paling penting menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Atau dengan kata lain, pengusaha dan serikat buruh harus sama-sama mengedepankan azas win-win solution dalam hubungan industrial.

Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab atas aspek perumahan dan jaminan kesehatan bagi warga negaranya tanpa pandang bulu. Namun selama ini beban tersebut masih ditanggung oleh pengusaha, yang pada akhirnya menjadi komponen upah yang cukup memberatkan.

BERITA TERKAIT

Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sulawesi Diluncurkan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri Pengguna

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…