NERACA

Jakarta – Komoditas bawang putih sempat melambungkan angka inflasi pada Februari sampai 0,75% alias yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Bawang putih berkontribusi paling besar dalam inflasi tersebut, yaitu 0,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada tiga pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus bawang putih ini.

“Pertama soal governance, menyangkut perizinan dan pemantauan. Bagaimana RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura), bagaimana IT, siapa yang ditunjuk jadi importir, apakah importir itu abal-abal, apakah (jumlah importir) kebanyakan atau tidak,” kata Hatta di Jakarta, Kamis (21/3).

Hal kedua yang perlu menjadi pelajaran, lanjut Hatta, adalah bahwa setelah importir diberikan izin melakukan impor, apakah importir tersebut melakukan distribusi dengan baik atau jangan-jangan barang dihentikan.

“Ini (barang dihentikan) tidak boleh terjadi. Orang yang diberi izin oleh (Kementerian) Perdagangan melalui (Kementerian) Pertanian itu harus segera masuk ke pasar, bukan menunggu harga naik dahulu baru masuk ke pasar. Ini harus diatur, tidak boleh menumpuk, karena akan menimbulkan kerusakan seperti sekarang ini,” jelas dia.

Pelajaran ketiga adalah bahwa menggantungkan diri pada impor akan selalu menimbulkan distorsi. “Akan ada permainan. Oleh sebab itu, perbanyak produksi dalam negeri,” jelas Hatta. Mengenai penggantungan diri terhadap impor, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berkomentar bahwa persoalan ini jauh lebih dalam lagi.

“Kenapa di Indonesia harga pangan dua kali lebih mahal dibanding di dunia. Harga daging di Indonesia Rp80.000-Rp90.000, padahal harga internasional hanya Rp40.000. Harga gula 150% lebih tinggi daripada di dunia internasional. Kedelai juga lebih mahal. Kok bisa? Karena ada sistem tata niaga kuota. Di gula ada tujuh pemainnya. Mereka ini yang mendapat jatah kuota. Mereka saling kenal, jadi perilakunya seperti kartel, bisa menaikkan harga seenaknya,” jelas Rizal.

Sistem seperti itu berlangsung terus. Alasannya sederhanya saja, kata Rizal, yaitu karena para importir kong kalikong dengan pejabat supaya mendapat jatah kuota. Sistem seperti ini membuat pejabat semangat untuk terus melakukan impor karena sudah merasa nyaman dengan setoran dari importir. “Jadi walaupun presidennya pidato swasembada, tapi pejabatnya tidak tertarik dengan swasembada,\' katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mengendus adanya kartel bawang putih dan akan segera menuntaskan penyelidikan. “Saya senang KPPU masuk ke wilayah itu, agar tertib. Kita perlu governance yang tertib. Jangan orang main-main dengan rent seeker (pemburu rente) yang rantainya menyengsarakan masyarakat. Harus tuntas. Tunjuk hidung saja jangan ragu-ragu,” kata Hatta.

Dia juga berpesan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menjadi satu tim yang sangat solid untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi gerak importir abal-abal.

Mengenai importir bawang putih yang tertangkap melakukan kesalahan, Hatta meminta untuk menindaknya dengan tegas dan tidak perlu dilakukan pelelangan. “Yang abal-abal itu jangan dilelang, kalau dilelang cincai lagi. Musnahkan saja. Kalau lelang, nanti main sini main situ lagi. Kredibilitas pemerintah sudah rusak gara-gara yang begituan. Reekspor saja,” kata Hatta. [iqbal]