Menkeu: Fiskal Belum Mampu Biayai Rp22.200/Jiwa - BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta – Tarik ulur Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih terjadi dalam penyiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan mulai diselenggarakan pada 1 Januari 2014 mendatang. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa fiskal Indonesia belum mampu untuk membiayai Rp22.200/jiwa/bulan untuk 86,4 juta jiwa yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu.

“Pemerintah sudah berketetapan bahwa iuran untuk masyarakat yg perlu dibantu untuk kategori miskin dan tidak mampu itu adalah 86,4 juta dengan satuan Rp15.500. Fiskal kita belum mampu untuk Rp22.200,” kata Agus di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut Agus, beban APBN bukan hanya dalam penalangan PBI saja, tetapi masih banyak anggaran yang harus disiapkan untuk BPJS Kesehatan selain PBI. “Kita harus juga melakukan iuran untuk PNS, TNI, pensiunan. Ini semua total anggaran yang akan disiapkan Rp26 triliun. Dan ini belum termasuk supply side-nya, seperti menambah dari sisi rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Ini semua akan berjalan,” jelas Agus.

Namun, di tempat yang berlainan pengamat asuransi sosial dari Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan iuran Rp15.500 tersebut tidak layak. “Angka tersebut kecil sekali dibandingkan subsidi BBM yang penyalurannya tidak tepat. Lebih baik subsidi BBM dicabut saja dan sebagian digunakan untuk membiayai kesehatan orang miskin dengan layak,” jelas Hasbullah.

Menurut Hasbullah, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, biaya yang dibutuhkan paling sedikit adalah Rp22.200/orang/bulan. Namun angka itupun dengan catatan pemerintah masih tetap mempunyai kewajiban menyediakan obat dan membayar gaji tenaga kesehatan.

Sebetulnya, lanjut Hasbullah, harga pasar untuk jaminan kesehatan masih jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu Rp60 ribu/jiwa/bulan. “Kurang ajar kalau pemerintah hanya mengalokasikan Rp15.500,” ujar dia.

Sementara menurut Agus, yang perlu ditekankan adalah bahwa anggaran untuk PBI ini jangan sampai melupakan kesehatan fiskal Indonesia. “Dengan kondisi kita sekarang, jangan sampai kita kemudian mengalokasikan iuran dan melupakan kesehatan fiskal kita. Yang sekarang sedang kita alokasikan adalah dengan tetap menjaga kesehatan fiskal kita,” jelas Agus.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Agus, adalah jangan sampai sosial security sistem ini kita laksanakan dan kita tambah utang kita hanya untuk ini.

“Jumlah Rp15.500 ini kita yakini di tingkat awal akan kita alokasikan. Ke depan terus kita lihat bagaimana penawaran dari jasa kesehatan, bidannya, dokternya, puskesmasnya, rumah sakitnya, semua siap untuk melayani. Dan nanti akan kita tingkatkan lagi, tetapi dengan tidak melupakan kesehatan fiskal,” jelas Agus.

Kita musti melakukan penghematan atas subsidi listrik dan BBM yang bisa di atas Rp300 triliun, kata Agus. Penghematannya bisa dialokasikan untuk tambahan iuran BPJS, membangun infrastruktur, atau mengurangi defisit kita.

Kalau memang betul Kementerian Keuangan hanya akan menganggarkan Rp15.500/jiwa/bulan, maka menurut Hasbullah permasalahan yang muncul kemudian adalah fasilitas kesehatan yanga kan diterima oleh orang-orang miskin. “Anggaran tersebut terlalu kecil untuk fasilitas kesehatan yang layak,” kata dia.

Berbeda dengan peserta BPJS yang mengiur alias bukan termasuk PBI. Jumlah iuran sudah ditetapkan sebesar 5% dari gaji dan tunjangan tetap, meskipun belum jelas pembagiannya antara pekerja dan pemberi kerja. Kalau gaji dan tunjangan tetap pegawainya Rp 1,5 juta, berarti iuran untuk BPJS-nya sebesar Rp75 ribu. “Fasilitas kesehatan yang layak itu kalau iurannya Rp60 ribu. Kalau sudah di atas itu sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” kata Hasbullah.

Hal lain yang dikritisi Hasbullah adalah ketidakmerataan bantuan pemerintah. “Jangan maunya membenahi rumah sakit dan puskesmas pemerintah saja. Kasihlah insentif kepada rumah sakit swasta yang nirlaba. Berikanlah hibah alat-alat yang bagus, karena mereka nantinya juga akan dilibatkan dalam urusan BPJS Kesehatan,” jelas dia.

Jumlah rumah sakit nirlaba itu, kata Hasbullah, cukup banyak, yaitu 700 buah. Beberapa di antaranya adalah RS Carolus, RS Muhammadiyah, dan RS Sumber Waras. [iqbal]

BERITA TERKAIT

KOMITMEN BPJS KETENAGAKERJAAN

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis (kedua kanan) didampingi Walikota Bontang, Hj. Neni Moerniati (kedua kiri) dan Deputi Direktur…

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

Pemerintah Siapkan Rekayasa Urai Kepadatan Tol Cikampek

    NERACA   Bekasi - Pemerintah menyiapkan manajemen rekayasa untuk mengurai kepadatan Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu seperti dikatakan Direktur…

Bangun 5 Tower, Arandra Residence Sukses Jual 1 Tower

    NERACA   Jakarta – Gama Land sukses menjual tower 1 dari 5 tower Arandra Residence yang direncanakan. Senior…