NERACA

TANGERANG — Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak khawatir mengecilnya jumlah perusahaan  manajer investasi (MI)yang akan berpengaruh terhadap industri reksa dana. Jumlah perusahaan MI dalam lima tahun terakhir menyusut.
“Dalam kurun waktu lima tahun jumlah MI menyusut dari 110 MI menjadi 73 MI. Akan tetapi bagi kami itu bukan masalah,” ujar Fakhri hilmi, Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan di Tangerang, Rabu (20/3).

Dalam lima tahun belakangan pihaknya memperkuat syarat-syarat pendirian MI. MI wajib memiliki 10 fungsi persyaratan minimum yang diberlakukan OJK. Di dalam Peraturan Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan V.D.11 disebutkan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, pihak otoritas mewajibkan Manajer Investasi untuk mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsinya.

Antara lain fungsi  Manajemen risiko; Kepatuhan  Pemasaran; Perdagangan (dealing ); Penyelesaian transaksi Efek; Penanganan keluhan investor; Riset dan teknologi informasi; Pengembangan sumber daya manusia; dan Akuntansi dan keuangan. \"Pihak OJK tidak menargetkan berapa jumlah ideal MI, karena perkembangan industri reksa dana tidak ditentukan oleh jumlah MI namun kualitas\", jelas dia.

Fakhri menjelaskan bahwa di era sebelumnya cukup punya modal dapat disetor dan mendirikan perseroan terbatas, sekarang harus memiliki 10 syarat tersebut.
Fakhri juga menambahkan bahwa pengetatan syarat tersebut dalam rangka menghadapi Asian Capital Market Forum (ACMF) sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015. Perusahaan MI dari berbagai negara akan bebas keluar masuk memasarkan produknya di Indonesia.

Ridwan Soetedja, Direktur PT Panin Asset Management menyatakan setuju dengan jumlah perusahaan MI yang tidak terlalu banyak. Menurutnya jumlah MI yang tidak terlalu banyak akan memudahkan pengawasan oleh OJK.\"Kebijakan ini mirip dengan pengetatan yang diterapkan di sektor perbankan usai Krisis Moneter 1997. Usai krisis moneter pihak Bank Indonesia memperketat syarat dari sisi rasio kecukupan modal dan juga rasio utang terhadap tabungan\", jelas dia.

Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak maka dana yang diperoleh sebuah MI juga akan lebih banyak dibandingkan saat jumlah MI masih banyak. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5. Dengan aksi stock split yang dilakukan ini diharapkan akan lebih besar jumlah saham yang beredar di pasar. “Hampir 100% pemegang saham setuju untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham. Dengan stock split, jumlah saham yang beredar akan lebih besar sehingga lebih banyak transaksi yang terjadi.” kata Direktur Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Herry Wibowo

(lia)