Total Dana Kelolaan DPLK Capai Rp27 Triliun - Sepanjang 2012

NERACA

Jakarta – Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK)mencatatkan total dana kelolaan DPLK sampai dengan akhir 2012 mencapai Rp27 triliun. Jumlah tersebut naik 20% bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2011. Kenaikan itu seiring dengan kenaikan rata-rata industri yang tumbuh 15% hingga 20%.

“Jumlah tersebut diperoleh dari sebanyak 24 ADPLK. Kemudian tahun ini kami menargetkan pertumbuhan tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu sebesar 20%.,” kata Ketua ADPLK, Nur Hasan, ketika ditemui di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurutnya, jika produk pesangon bisa terealisasi, bukan tidak mungkin tahun depan pertumbuhan DPLK bisa mencapai 21-25%. Terkait investasi, ADPLK catat komposisi dana kelolaan masih didominasi pasar uang hingga 60% dan sisanya deposito hingga 40%. “Untuk tahun ini bond kemungkinan agak sedikit menurun dan saham mulai naik,” ujarnya.

ADPLK juga bekerja sama dengan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Dalam kerja sama ini, ADPLK akan mendapat informasi terkait harga surat hutang di pasar sekunder, yang cenderung bervariatif dan memilikispreadcukup tinggi dari harga wajar.

“Kerja sama ini adalah suatu pengakuan buat kami bahwa ADPLK telah mengacu pada harga yang di informasikan dari IBPA,” kataPresident DirectorIBPA Ignatius Girendroheru, ketika ditemui di Jakarta (20/3).

Ignatius mengatakan, sejauh ini para lembaga keuangan yang telah menunjuk IBPA sebagaipartnerdalam memberikan informasi harga wajar obligasi di pasar sekunder sudah cukup banyak. Kerja sama ini dinilai penting mengingat industri dana pensiun pasarnya begitu sangat besar dan menjadi resiko jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan transparan. “Semakin tidak transparan di instrumen ini, maka akan semakin tinggi resiko. Karena harganya bervariasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Nur Hasan kembali bertutur bahwa kerja sama ini dilakukan seiring berlakunya peraturan nomor 05 dari Bapepam-LK pada Oktober 2012 lalu yang menyebutkan setiap DPLK harus memiliki acuan harga investasi dari suatu lembaga, sehingga meminimalkan adanya selisih harga. “Sebelumnya kita melihat acuan harga dari Bloomberg dan lain-lain. Kita harapkan kerja sama ini mendorong pertumbuhan di industri ini,” tuturnya.

Selain itu, ADPLK mengaku ada beberapa Bank Pembangunan Derah (BPD) yang tengah melirik masuk ke produk DPLK. Sedangkan pada saat ini, ada dua BPD yang memiliki DPLK, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR) dan BPD Jawa Tengah (BPD Jateng). “Saat ini ada beberapa BPD yang mau buat DPLK,” tambahnya.

Selain BPD, Ketua Bidang Investasi ADPLK, Daneth Fitrianto, juga menerangkan bahwa ada salah satu bank besar yang juga berniat masuk buat DPLK. Namun, saat ditanya bank besar tersebut, ia masih merahasiakannya. “Kita belum bisa sebutkan namanya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini dari 24 anggota yang tergabung dalam ADPLK, baru ada delapan bank yang memiliki DPLK. Belum banyaknya bank yang belum buat DPLK dikarenakan tidak adanya mandatory yang mewajibkan. “Komposisi kepemilikan dana kelolaan delapan bank itu dari 24 anggota ADPLK telah mencapai lebih dari 10%,” tutupnya. [ria]

Related posts