Buruk, Pelayanan Publik

Kita sering mendengar keluhan pasien pemegang “Kartu Jakarta Sehat” (KJS) saat mengurus di Puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Umumnya pasien-pasien dari golongan kelas bawah menerima pelayanan ala kadarnya dari para petugas kesehatan. Padahal, semua bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Puskesmas, rumah sakit umum (RSU) maupun rumah sakit umum daerah (RSUD) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menpan No. 81/1993.

Adalah pelayanan prima atau “excellence service” yang menunjukkan suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan 9pasien) secara memuaskan. Konsep pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu.

Secara sederhana, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat (pasien). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pasien/masyarakat.

Pada kenyataannya, pasien seringkali mendapatkan kesulitan mendaftar untuk memperoleh KJS dari Puskesmas. Padahal, Pemprov DKI Jakarta mensyaratkan warga yang ingin memperoleh KJS cukup memperlihatkan KTP dan kartu keluarga (KK) asli.

Tidak hanya itu. Warga yang sudah memiliki KJS saat datang ke RS rujukan, seringkali diperlakukan kurang manusiawi sehingga harus menunggu berjam-jam menanti kamar kosong. Padahal petugas RS sudah dibekali nomor telepon (khusus) 119 untuk mengecek kondisi kamar-kamar di semua RS di Jakarta.

Ironisnya, hampir sebagian besar petugas Puskesmas dan RS tidak memperlihatkan sikap positif seperti ramah, senyum dan berjiwa tanpa pamrih saat menolong pasien sakit untuk berobat. Seringkali pasien diacuhkan, dibiarkan menunggu tanpa kejelasan waktu yang standar untuk menyelesaikan pertolongan pertama.

Dari gambaran tersebut, kita tentu prihatin melihat masyarakat golongan menengah ke bawah. Apakah mereka tidak boleh menikmati pelayanan standar RS/Puskesmas? Misalnya, pihak pimpinan Puskesmas/RS setidaknya perlu membuat ukuran indikator kinerja seperti batas waktu lamanya menerima pasien, kepastian pasien mendapatkan kamar dan kemampuan petugas kesehatan berkomunikasi dengan baik.

Karena dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan kesehatan. Konsep pelayanan prima ini juga dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis.

Bagaimanapun, pelayanan prima mencakup tiga aspek yaitu, kemampuan yang profesional, kemampuan yang teguh, dan sikap yang ikhlas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, keluhan, yang bertujuan memuaskan kebutuhan masyarakat (pasien).

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Di negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Sebaliknya di negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal.

BERITA TERKAIT

Regulasi Buruk, Neraca Perdagangan Terpuruk

Oleh: Sarwani Pemerintah dan otoritas moneter berkelit menghadapi kenyataan bahwa Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan hingga mencapai 2,5 miliar dolar…

Mewaspadai Upaya Buruk Delegitimasi KPU

  Oleh : Rahmat Hidayat, Pemerhati Sosial Politik   Sebelum tanggal pencoblosan pada 17 April 2019 lalu, para kontestan baik…

Perlu Transparansi Proyek BRI China ke Publik

Oleh: Djony Edward Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya menepati janji, bersama pihak China pada 26 April lalu telah menandatangani…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Mari Bersatu Kembali

Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum digelarnya Pemilihan Umum 2019 kemarin begitu menyerap banyak tenaga dan pikiran. Dalam masa kampanye…

Waspadai Hoaks Soal KPU

Menghadapi pelaksanaan hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 tentu akan menjadi perhatian aparat keamanan, khususnya TNI-Polri.…

Jaga Kebijakan Harga

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…