Pengamat: Penjualan Mutiara Sarat Kepentingan Politik

NERACA

Jakarta - Guru Besar FE Unibraw, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penjualan PT Bank Mutiara Tbk sangat sarat dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan politik sebelum menjual Bank Mutiara kepada investor untuk menghilangkan ketidakpastian yang ada.

Erani mengatakan, penjualan Bank Mutiara yang selalu gagal hingga sekarang ini dikarenakan terhambat dari sisi politis. Ada kepentingan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara. Hal tersebut yang akan membuat investor tidak berani melangkah terlalu jauh untuk melirik eks Bank Century tersebut.

“Penjualan Bank Mutiara itu akan terhambat dari sisi politis. Jadi, selama kepentingan politik belum selesai, maka akan terus ada permasalahan. Makanya, selesaikan dahulu permasalahan politik,” jelasnya, kemarin. Menurut dia, apabila Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara, maka berangsur-angsur investor akan meliriknya.

Namun, Erani tidak menampik bahwa investor masih terkendala dengan besarnya harga yang dipatok untuk penjualan Bank Mutiara tersebut. “Kalau soal harga saya rasa itu harga politik. Rp6,7 triliun itu harga politik. Artinya, kalau tidak sampai segitu penjualannya, maka akan menjadi masalah di ranah politik. Jadi, saya rasa masalahnya itu tidak hanya di angka. Sebab, Rp6,7 triliun itu harga waktu Bank Mutiara diberikan suntikan dana,” tukasnya.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kembali penjualan saham Bank Mutiara Tahap III di 2013. Direktur Keuangan LPS, Mirza Mochtar mengatakan, pada 2013, pihaknya memulai kembali penjualan saham Bank Mutiara, di mana hal itu ditandai dengan pengumuman yang dilakukan LPS kepada surat kabar yang ada di Indonesia sejak 21 Januari. Dengan pengumuman itu, maka masyarakat yang berminat terhadap Bank Mutiara bisa mendaftarkan diri kepada LPS hingga 15 Mei 2013 mendatang. [ardi]

Related posts