Pengamat: Penjualan Mutiara Sarat Kepentingan Politik

NERACA

Jakarta - Guru Besar FE Unibraw, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penjualan PT Bank Mutiara Tbk sangat sarat dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan politik sebelum menjual Bank Mutiara kepada investor untuk menghilangkan ketidakpastian yang ada.

Erani mengatakan, penjualan Bank Mutiara yang selalu gagal hingga sekarang ini dikarenakan terhambat dari sisi politis. Ada kepentingan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara. Hal tersebut yang akan membuat investor tidak berani melangkah terlalu jauh untuk melirik eks Bank Century tersebut.

“Penjualan Bank Mutiara itu akan terhambat dari sisi politis. Jadi, selama kepentingan politik belum selesai, maka akan terus ada permasalahan. Makanya, selesaikan dahulu permasalahan politik,” jelasnya, kemarin. Menurut dia, apabila Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara, maka berangsur-angsur investor akan meliriknya.

Namun, Erani tidak menampik bahwa investor masih terkendala dengan besarnya harga yang dipatok untuk penjualan Bank Mutiara tersebut. “Kalau soal harga saya rasa itu harga politik. Rp6,7 triliun itu harga politik. Artinya, kalau tidak sampai segitu penjualannya, maka akan menjadi masalah di ranah politik. Jadi, saya rasa masalahnya itu tidak hanya di angka. Sebab, Rp6,7 triliun itu harga waktu Bank Mutiara diberikan suntikan dana,” tukasnya.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kembali penjualan saham Bank Mutiara Tahap III di 2013. Direktur Keuangan LPS, Mirza Mochtar mengatakan, pada 2013, pihaknya memulai kembali penjualan saham Bank Mutiara, di mana hal itu ditandai dengan pengumuman yang dilakukan LPS kepada surat kabar yang ada di Indonesia sejak 21 Januari. Dengan pengumuman itu, maka masyarakat yang berminat terhadap Bank Mutiara bisa mendaftarkan diri kepada LPS hingga 15 Mei 2013 mendatang. [ardi]

BERITA TERKAIT

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan - Pengamat Kebijakan Publik

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan Pengamat Kebijakan Publik NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan…

Politik dan Ekonomi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Drama politik ekonomi semakin dipertontonkan para elite politik…

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen,…

Perbankan Diminta Perbaiki Tata Kelola

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap industri perbankan terus memperbaiki tata kelola perusahaan yang…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…