Pengamat: Penjualan Mutiara Sarat Kepentingan Politik

NERACA

Jakarta - Guru Besar FE Unibraw, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penjualan PT Bank Mutiara Tbk sangat sarat dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan politik sebelum menjual Bank Mutiara kepada investor untuk menghilangkan ketidakpastian yang ada.

Erani mengatakan, penjualan Bank Mutiara yang selalu gagal hingga sekarang ini dikarenakan terhambat dari sisi politis. Ada kepentingan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara. Hal tersebut yang akan membuat investor tidak berani melangkah terlalu jauh untuk melirik eks Bank Century tersebut.

“Penjualan Bank Mutiara itu akan terhambat dari sisi politis. Jadi, selama kepentingan politik belum selesai, maka akan terus ada permasalahan. Makanya, selesaikan dahulu permasalahan politik,” jelasnya, kemarin. Menurut dia, apabila Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan politik di dalam pusaran penjualan Bank Mutiara, maka berangsur-angsur investor akan meliriknya.

Namun, Erani tidak menampik bahwa investor masih terkendala dengan besarnya harga yang dipatok untuk penjualan Bank Mutiara tersebut. “Kalau soal harga saya rasa itu harga politik. Rp6,7 triliun itu harga politik. Artinya, kalau tidak sampai segitu penjualannya, maka akan menjadi masalah di ranah politik. Jadi, saya rasa masalahnya itu tidak hanya di angka. Sebab, Rp6,7 triliun itu harga waktu Bank Mutiara diberikan suntikan dana,” tukasnya.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kembali penjualan saham Bank Mutiara Tahap III di 2013. Direktur Keuangan LPS, Mirza Mochtar mengatakan, pada 2013, pihaknya memulai kembali penjualan saham Bank Mutiara, di mana hal itu ditandai dengan pengumuman yang dilakukan LPS kepada surat kabar yang ada di Indonesia sejak 21 Januari. Dengan pengumuman itu, maka masyarakat yang berminat terhadap Bank Mutiara bisa mendaftarkan diri kepada LPS hingga 15 Mei 2013 mendatang. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Cashbac Kembali Bikin Promo Tanggal Tua Rasa Muda

NERACA Jakarta - Bagi banyak orang, tanggal tua diwajibkan untuk menghemat pengeluaran. Tapi, kini Cashbac melepaskan kekhawatiran tersebut dengan menghadirkan…

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…