Tiga Tahun Lagi, Krisis Daging Bisa Lebih Parah

NERACA

Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa krisis daging sapi masih menghantui Indonesia. Bahkan krisis daging sapi diprediksi bakal lebih parah dari krisis yang terjadi belum lama ini.

Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro menegaskan, saat ini tidak ada jaminan harga sapi akan terus stabil dan aman untuk konsumen. \"Kalau harga daging sapi, saya merasa risau. Karena pemotongan sapi tinggi di sentra dan sapi yang dipotong itu sapi betina produktif. Ini dampaknya 3-5 tahun ke depan. Kita akan mengalami krisis daging sapi dahsyat lebih tinggi,\" ucap Ismed kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/3).

Dari pantauan tim RNI, banyak RPH yang memotong sapi betina produktif. Bahkan memotong sapi perah. Padahal untuk membesarkan anak sapi membutuhkan waktu lama agar siap untuk dipotong. Dengan kondisi ini, krisis daging sapi sudah nampak di depan mata.

\"Karena sapi betina dipotong saat ini. Sementara untuk membesarkan anak sapi costnya tinggi dan waktu panjang. Kerugian petani membesarkan anak sapi 4-5 juta. Karena mereka mengambil pakan alam terbuka jadi tidak dirasa,\" jelasnya.

Walaupun demikian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan justru menolak niat RNI untuk meminta jatah impor sapi betina untuk dikembangkan. Justru pemerintah dinilai lebih cenderung membuka kuota impor daging sapi dengan bekerjasama dengan lobi hotel yang menguntungkan.

\"Ada pembiaran dan tidak ada langkah dari pemerintah, ini sangat tragis. Seharusnya masyarakat tidak lama menanggung ini dengan membereskan importir,\" tutupnya.

Semntara,Guru Besar Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan metodologi estimasi pasok daging di Tanah Air selama ini tergolong buruk. Akibatnya sulit untuk memberikan penilaian tentang realistis tidaknya kuota impor yang ditetapkan. Yang jelas, hal ini semakin memperparah kesenjangan produksi dan konsumsi daging yang menyebabkan Indonesia sangat tergantung pada pasok impor.

“Masalah utama kita sederhana, produksi daging domestik lebih kecil dari konsumsi. Itu sebabnya Indonesia masih tergantung pada impor, walau tidak besar, cuma 30 persen,” kata Bustanul Arifin.

Menurut dia, produksi daging sapi pada tahun 2012 sekitar 320 ribu ton, sedangkan konsumsi sudah mencapai 400-450 ribu ton. “Bahkan ada estimasi konsumsi 2013 akan mencapai 500 ribu ton,” tutur Bustanul.

Tahun lalu, Pemerintah memangkas kuota impor sapi bakalan dari 600 ribu ekor menjadi 283 ribu ekor dan kuota impor daging sapi dari 90 ribu ton menjadi 34 ribu ton. Hal inilah, menurut Bustanul, yang turut menekan para pelaku impor daging nekad melakukan berbagai hal, termasuk menjadi makelar dengan perilaku melanggar hukum agar dapat menaikkan kuota.

Selain itu, Bustanul juga menengarai, struktur pasar daging sapi di Tanah Air tidak sehat cenderung oligopolistik. “Saya menduga ada struktur pasar yang tidak sehat, bahkan cenderung oligopoli, walaupun harus ada bukti akademik untuk menyatakan hal ini. Faktor oligopoli dan faktor berkurangnya kuota impor itu, secara bersama menjadi pressures bagi pelaku untuk berbuat sesuatu bahkan sampai diduga melanggar hukum,” kata Bustanul.

Target Swasembada

Sementara itu,Thomas Sembiring Direktur Eksekutif Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia mengatakan, masalah utamanya adalah tekad Menteri Pertanian untuk mencapai swasembada komoditi-komoditi penting seperti beras, daging sapi, gula, kacang kedele dan jagung selambat-lambatnya pada tahun 2014.

“Menteri Pertanian terlalu terobsesi dengan swasembada. Daging sapi di Indonesia bahkan menjadi yang termahal. Anda tahu apa rekomendasi Menteri Pertanian?. Jika tidak mampu membeli daging, jangan makan daging,” kata Sembiring.

Thomas Sembiring mengatakan pemerintah Indonesia melihat kenyataan di pasar dan mimpi swasembada-nya menutupi fakta bahwa banyak orang kini tidak mampu membeli daging sapi. Kenaikan harga juga telah memicu skandal-skandal karena beberapa pejabat berupaya menarik keuntungan dari situasi ini.

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang berpendapat program pemerintah swasembada daging 2014 mustahil tercapai. Pasalnya kalau swasembada daging 2014 dipaksakan yang terjadi adalah nggak sampai setahun swasembada, sapi akan habis dipotong semua. Sementara pada 2015 Indonesia bakal tergantung impor, dan hal ini, menurut dia, lebih berbahaya lagi.

Lebih jauh lagi Sarman mencontohkan, Australia yang hanya memiliki 21 juta penduduk, memiliki stok sapi sebanyak 28 juta ekor. Sementara Selandia Baru yang penduduknya hanya berjumlah 6 juta orang saja, stok sapinya mencapai 14 juta ekor sapi. Sangat berbanding jauh dengan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 430 juta jiwa, stok sapinya hanya 14,8 juta saja. \"Itu pun katanya,\" ujar Sarman.

Related posts