NERACA

Jakarta – Di tengah bergejolaknya harga beberapa komoditas pangan belkangan ini, nasib Industri Kecil dan menengah (IKM) makin berat saja. Bahkan ada beberapa IKM yang bergerak di sektor makanan terpaksa mengganti resep bumbu masaknya. Lebih ironis lagi ada yang terpaksa berhenti berproduksi.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian,Euis Saedah mengungkapkan bergejolaknya harga komoditas pangan, membuat IKM makanan sangat terpukul. Mereka terpaksa mengganti resep bumbu masak dan yang lebih ironis lagi ada yang terpaksa berhenti berproduksi.

Lebih jauh lagi Euis memaparkan gejolak harga komoditas pangan, membuat produksi IKM sektor makanan turun 50% sampai 75%. Padahal jumlah IKM pangan saat ini mencapai 1,5 juta unit. Sementara secara total, jumlah IKM nasional tercatat 3,8 juta unit. \"Pertumbuhan IKM pangan kita mencapai rata-rata 16% per tahun, di atas rata-rata IKM secara umum yang sekitar 10%.Jelas,gejolak harga pangan sangat mengganggu kinerja industri kecil,\" terang Euis kepada Neraca, Rabu (20/3).

Sebelumnya, Euis juga mengungkapkan kalau kelangkaan pasokan daging yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia membuat industri kecil dan menengah (IKM) kesulitan memperoleh bahan baku. “Minimnya daging di pasar dalam negeri membuat IKM yang bergerak di sektor pengolahan daging sulit mendapatkan bahan baku,” kata  Euis.

Kelangkaan bahan baku daging, menurut Euis, menjadi masalah yang harus diselesaikan. Pasalnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti menjelang Hari Raya Idul Fitri menjamin bahwa pasokan daging dalam negeri aman dan cukup hingga akhir tahun. “Jadi sebenarnya stok kita cukup sesuai Kemendag, cuma ada di mana itu si daging. Apakah daging itu sudah diolah menjadi produk olahan atau hilang gara-gara menjelang Natal,” paparnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif National Meat Processors Association Indonesia (NAMPA) Haniwar Syarif mengatakan kelangkaan dan mahalnya harga bahan baku daging dalam negeri memberikan dampak pada produksi di sektor industri.

“Saat ini kami mengggunakan bahan baku daging lokal 10% dan sisanya dipenuhi dari impor. Untuk pasokan daging impor tidak ada masalah karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tambahan impor 7.000 ton,” tandasnya.

Strategi Stabilitasi

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari INDEF, Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah harus menetapkan kebijakan perdagangan yang dianutnya untuk menetapkan strategi stabilisasi harga, karena selama ini stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah bersifat ad hoc dan sporadis. \"Rezim pedagang yang kita anut juga harus jelas, apakah terbuka atau tertutup. Atau seperti zaman Orde Baru yang menekankan stabilisasi harga,\" ujarnya.

Ia mengatakan strategi besar sangat diperlukan untuk menangani gejolak harga komoditas pertanian saat ini yang menghantam konsumen baik masyarakat maupun industri penggunanya. \"Strategi besar itu harus disiapkan dan direncanakan dengan baik dalam jangka menengah, karena gejolak harga saat ini bukan sesaat,\" ujarnya.

Erani menilai selama ini pemerintah menganggap kenaikan harga komoditas hanya faktor musiman, sehingga opsi stabilisasi harga tidak dilakukan secara melembaga, seperti pada zaman Orde Baru. Menurut dia, bila pemerintah memprioritaskan stabilisasi harga, maka perlu memiliki lembaga yang melakukan tugas itu.

Dalam penilaiannya, pengusaha tidak bisa dilibatkan dalam program stabilisasi harga melalui operasi pasar (OP) seperti yang dilakukan pemerintah ketika menghadapi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

\"Menurut saya, tugas stabilisasi itu jangan diserahkan kepada pelaku usaha, karena pengusaha tugasnya bukan untuk jual rugi, tapi bagaimana mendapatkan keuntungan yang optimal. OP pasar merupakan tugas pemerintah,\" ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus memiliki kelembagaan yang melakukan stabilisasi harga. Saat ini Bulog hanya memiliki kewenangan melakukan stabilisasi harga harga beras, sedangkan komoditas lainnya dilakukan secara sporadis.

\"Setelah mencermati dan menganalisis bagaimana perkembangan harga komoditas pertanian, stabilisasi harga itu penting. Kita harus berani merumuskan pentingnya lembaga yang bisa melakukan stabilisasi itu, apakah itu Bulog atau lembaga lainnya,\" katanya.

Lembaga itulah, lanjut Erani, yang akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan stabilisasi harga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sementara itu, terkait dengan kenaikan harga kedele dunia yang memukul industri kecil tempe dan tahu, Fadhil menilai sejauh ini pemerintah belum memiliki terobosan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian, termasuk kedele, sehingga peningkatan harga dunia tidak bisa optimal dirasakan petani.

Dalam kesempatan terpisah, melalui keterangan tertulisnya, ekonom Rizal Ramli mengatakan, melambungnya harga berbagai bahan pangan akhir-akhir ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki strategi dan kebijakan yang jelas di sektor pangan. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sistem kuota impor yang tidak transaparan, sehingga memicu terjadinya pat gulipat antara pejabat dan pengusaha penerima lisensi kuota impor yang merugikan rakyat.

“Kalau sistem kuota dihapuskan dan diganti dengan sistem tarif, dipastikan impor kita akan lebih kompetitif. Harga bahan pangan akan lebih murah dan terjangkau oleh rakyat kecil. Saat ini, yang terjadi bukan kenaikan harga, tapi telah lompatan harga atau price jump, pada harga kebutuhan pangan,” kata dia.