NERACA

Bandar Lampung – Pemerintah mengakui adanya berbagai kendala yang mungkin muncul terkait percepatan pembangunan di daerah dan oleh karena itu, berbagai langkah antisipasi telah dipersiapkan. Permasalahan yang mungkin terjadi, antara lain dari sisi koordinasi antar lembaga dan juga masalah teknis menyangkut pembebasan lahan dan pertambangan yang berbatasan antarwilayah.

“Kendala dan hambatan itu bisa terjadi di tingkat kabupaten, propinsi, antar kabupaten, antar propinsi, dan antar lembaga diselesaikan terlebih dahulu melalui level gubernur,” Menteri Kehutanan RI sekaligus Ketua Koridor Master Plan Perluasan Perekonomian Indonesia (MP3I) Sumatera, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MP3EI di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (20/3).

Zulkifli juga mengatakan banyaknya hambatan seperti jalan semisalnya tanah dimana pembebasan lahan itu tidak mudah , kemudian permasalahan pertambangan ada permasalahan antar kabupaten maupun antarpropinsi. Permasalahan ini perlu dibicarakan dan perlunya kordinasi oleh beberapa pihak yang terlibat. “Apabila tidak terkordinasi dengan benar maka akan mengalami permasalahan yang sulit dan hambatan ini tidak terselesaikan dengan cepat dan baik,” ujarnya.

Dia mengakui kebanyakan kendala pembangunan di daerah karena terbentur pada regulasi yang satu bertentangan dengan yang lain, laporan yang masuk di MP3I secepatnya disikapi dan dicarikan jalan keluar. MP3I memiliki jenjang struktural dari Pokja di tingkat daerah, dan Koridor MP3I Sumatera dan MP3I Pusat. MP3I melibatkan seluruh unsur di kementrian. Di Koridor Sumatera di Ketuai Menteri Kehutanan dan diisi pejabat setingkat eselon I. ‘’Pembahasan berjenjang apabila tidak selesai ditingkat Koridor maka akan dilanjutkan ke MP3I pusat yang ditangani Menko Kesra dan bila keputusan tidak juga didapat maka pada rapat berikutnya akan dibicarakan bersama Presiden,’’ katanya.

Bahkan, dirinya mengakui kalau regulasi atau aturan di Indonesia rumit dan seringkali itu menjadi batu ganjalan terlaksananya pembangunan. Rumitnya regulasi tersebut karena saling berkaitannya antara satu aturan dan aturan lainnya. Sehingga tidak jarang menjadi kendala dalam melakukan percepatan pembangunan. Kendati demikian kondisi itu jangan membuat daerah patah arang, karena kini pemerintah telah membentuk MP3I yang memang bertugas menyelesaikan apapun masalah yang menghambat pembangunan. ‘’Apabila menemukan hambatan sebaiknya Pemda secepatnya melakukan koordinasi dengan MP3I, karena lembaga ini memang bertugas untuk menyelesaikan semua masalah yang menghambat pembangunan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Hatta Rajasa mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur di wilayah ini. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol trans Sumatera akan segera dimulai. “Keberadaan jalan tol tersebut bisa mendorong tumbuhnya investasi di Sumatera,” ungkapnya.

Hatta juga menuturkan, Pulau Sumatera memerlukan adanya jalan baru sebagai transportasi darat. Keberadaan jalan baru berupa tol ini, papar dia, dapat mengurangi beban logistik usaha. Sehingga bisa membuat investor berani menanamkan modal di Sumatera. Dirinya pun menyatakan akan mencatat masukan dari Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengenai kondisi jalan Lampung yang dilewati semua kendaraan dari berbagai provinsi di Sumatera. \"Akan kami catat masukan gubernur Lampung,\" tuturnya.

Perlu diketahui, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa telah membuka Rapat Kerja (Rakor) MP3I se-Sumatra di Bandar Lampung. Rakor ini akan memantapkan program pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera semisalnya Jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol, rel KA trans-Sumatra. Hadir dalam Rakor MP3I, di antaranya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, dan para gubernur se-Sumatra. [mohar]