Sortage Pangan, Bukan Tata Niaga

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Kebijakan Industri dan Perdagangan

Saat ini sepertinya kita dibuat bingung oleh situasi pangan di dalam negeri akhir-akhir ini sejak kasus sapi impor mencuat dan menjadi persoalan hukum. Impor sapi belum usai, sekarang disibukkan lagi dengan masalah bawang, baik bawang putih dan bawang merah. Bahkan kita makin dibuat bingung terkait soal holtikultura.

Sortage-kah pasokan dari produksi dalam negeri,atau karena apa? Memang tidak jelas betul duduk perkaranya. Ataukah terjadi injury lantaran impor pangan meledak luar biasa sehingga menekan produksi nasional? Ini pun juga tidak jelas jawabannya alias mengambang karena Pemerintah tidak pernah secara resmi menjelaskan bahwa impor bahan pangan telah dalam posisi lampu merah sehingga perlu diambil langkah pengamanan melalui mekanisme safeguard atau yang lainnya.

Sebagai kilas dapat disampaikan bahwa tahun 1970-an,Indonesia memang pernah menerapkan kebijakan yang disebut tata niaga dan pembebanan impor. Kebijakan ini secara politis dinyatakan dalam GBHN,dan instrumen ini oleh pemerintah dilaksanakan secara konsekuen karena memperoleh mandat dari MPR. Kedua instrumen itu sekaligus diterapkan bersamaan, yaitu barang impor dikenakan tarif impor tinggi dan sekaligus impornya diatur dalam rangka memberikan perlindungan kepada produksi nasional.

Indonesia saat itu memberlakukan kebijakan substitusi impor agar barang-barang yang semula diimpor dapat diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari arahnya, kebijakan pembebanan dan tata niaga impor yang diberlakukan kala itu cukup jelas misinya. Meskipun harus diakui tidak semuanya berhasil.

Bagaimana dengan sekarang? Justru arahnya makin tidak jelas, apakah negeri ini akan memberlakukan kembali kebijakan substitusi impor dengan menerapkan kebijakan proteksi atau sekadar untuk mengamankan dari gangguan impor yang luar biasa. Yang pasti sekarang ini terjadi situasi yang tidak sehat, spekulasi berkembang sehingga harga naik tanpa bisa dikendalikan.

Pemerintah sepertinya gamang untuk segera mengambil langkah strategis. Apapun langkah tata niaga yang akan ditempuh, maka secara langsung atau tidak langsung Pemerintah membuka peluang terjadinya \"perburuan rente\" seperti terbukti terjadi pada impor daging sapi. Kejadian ini bukan terjadi begitu saja, tetapi sudah ada di masa lalu.

Artinya, sistem tata niaga ini akan selalu mengundang hadirnya “perburuan rente”. Sekarang ini publik berspekulasi karena tahun 2013 adalah tahun politik, di mana kecurigaan publik tidak dapat dipersalahkan apabila kebijakan tata niaga produk pangan akan diberlakukan. Itu sama saja seperti membangunkan macan tidur sehingga para pemburu rente (rent seeker) akan melakukan aksi ambil untung dengan adanya tata niaga pangan.

Kalau mau jujur, sebenarnya ini adalah bentuk \"gagalnya\" Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melaksanakan kebijakan dan progam di sektor pertanian. Ketika tahun 1970-an, impor buah-buahan dilarang. Sepuluh tahun lebih kebijakan larangan impor diberlakukan, namun yang kita lihat setelah pelarangan dilonggarkan adalah produk buah lokal tetap saja tidak berkembang.

Ini pertanda ada kebijakan dan progam yang tidak dijalankan dengan baik kala itu. Apakah kita mau mengulangi hal yang sama? Rasanya Pemerintah jangan terlalu gegabah menerapkan kebijakan tata niaga pangan kalau arahnya tidak jelas dan tidak transparan.

Opini ini lebih menyarankan agar Pemerintah lebih baik melakukan kaji ulang atas kebijakan pembangunan di sektor pertanian ketimbang sibuk mengurus soal tata niaga. Jika memang terjadi sortage pasokan,maka segera saja tugaskan Bulog menjadi pelaksana impornya sampai keadaan normal. Gunakan dana cadangan pangan untuk merespon sortage ini dari pada bingung siapa yang harus ditunjuk sebagai pelaku impornya yang pasti akan menyuburkan perburuan rente.

Related posts