Dana Jamkesmas di BRI Tersisa Rp263 miliar - Laporan BPK

NERACA

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan Rp263 miliar dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan masih tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga saat ini. Sehingga BPK memberikan waktu selama dua bulan ke depan, terhitung sejak hari ini, kepada Kemenkes untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap dana yang tidak terpakai tersebut.

“Ada total Rp263 miliar dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan ada di BRI sekarang. Kita masih tunggu Irjen Kemkes untuk menjelaskan seperti apa posisinya, kenapa uang belum habis dipakai atau belum dikembalikan ke keuangan negara. Kita berikan waktulah kepada mereka,” kata Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (19/3).

Rizal menerangkan jika total sisa dana Jamkesmas tahun 2012 sebesar Rp629 miliar, di mana Rp366 miliar di antaranya sudah disetor atau dikembalikan kepada sistem keuangan negara. Sementara itu sisanya sebanyak Rp263 miliar tersebut masih tersimpan di BRI.

“Maka kami tadi memberikan waktu kepada Kemenkes untuk melacaknya, kalau sudah dapat nanti harus dimasukkan ke keuangan negara, maka dengan begitu dana tersebut bisa dipakai untuk membangun RS yang lebih layak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Menanggapi temuan BPK ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan uang negara yang benar. Karena itu jika dana tersebut telah melampaui tahun anggaran, Kemenkes tidak akan menggunakannya, melainkan segera mengembalikannya kepada sistem keuangan negara.

“Ke depan kendala-kendala seperti akan terus diperbaiki. Kami sangat berterimakasih kepada BPK yang telah mendorong agar uang negara ini digunakan tepat waktu dan tepat sasaran,” tuturnya.

Di samping dana Jamkesmas, BPK juga menemukan pemerintah daerah (pemda) masih menunggak sekitar Rp348 miliar kepada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Tunggakan ini terjadi di 120 kabupaten/kota sebagai sampling pemeriksaan.

Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemda segera membayar tunggakan tersebut, agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik kepada masyarakat. “Hampir merata di Jawa dan Sumatera, tetapi paling besar di DKI Jakarta. Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah , mereka memberikan pelayanannya bagaimana,” imbuhnya.

Adapun rincian tunggakan klaim program Jamkesmas yang ditemukan BPK menunjukkan, tertinggi dilakukan pemda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp48 miliar lebih kepada RSUD dr Saiful Anwar. Diikuti Pemprov DKI Jakarta kepada RSUP Harapan Kita sebanyak Rp23 miliar lebih. Lalu pemda Provinsi Jawa Timur kepada RSUD dr Soetomo sebanyak Rp22 miliar lebih. Kemudian Pemda Kabupaten Malang kepada RSUD Kanjuruhan sebanyak Rp19 miliar lebih, dan pemda Provinsi Jawa Barat kepada RSUD Karawang sebanyak Rp13 miliar lebih.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Layanan ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1097 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas, kepesertaan Jamkesmas terdiri dari masyarakat miskin (maskin), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat miskin yang berasal dari penghuni panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, korban bencana pasca-tanggap darurat, gelandangan, pengemis, anak dan orang telantar, serta penderita talasemia mayor.

Kartu Jamkesmas dicetak dan didistribusikan oleh PT Askes. Pada tahun 2012, kartu Jamkesmas masih menggunakan kartu yang dibagikan pada tahun 2008. Kartu Jamkesmas berlaku di seluruh wilayah Indonesia. [ria]

Related posts