Hitungan Ditjen Pajak Tunggakan Cuma Rp 54 T

Ada Selisih Rp15 T

Hitungan Ditjen Pajak Tunggakan Cuma Rp 54 T

Jakarta--- Temuan Direktorat Jenderal Pajak terhadap piutang pajak hanya senilai Rp54 triliun. Sementara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tunggakan pajak sebesar Rp70 triliun. Jadi ada selisih sekitar Rp 16 triliun. “Untuk sementara ini angka tersebut berbeda dengan perhitungan yang dilakukan Ditjen Pajak, sebesar Rp 54 triliun. Tapi angka ini bisa bergerak naik terus," kata Dirjen Pajak Fuad Rachmany kepada wartawan di Jakarta,14/6.

Fuad menambahkan tunggakan piutang pajak tersebut belum bersifat tetap. Pasalnya, ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar yang telah tercatat sebagai piutang pajak, namun Wajib Pajak masih bisa mengajukan keberatan. "Masih terjadi perselisihan, dalam piutang ini ada yang versi DJP dan ada yang versi Wajib Pajak," jelasnya.

Menurut Fuad, piutang tersebut dinyatakan final jika sudah melalui proses banding ke pengadilan pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). "Kalau sudah dimenangkan oleh MA baru bisa disebut inkracht (kekuatan hukum tetap,)," pungkasnya.

Bahkan sebelumnya, mantan Kepala Bapepam-LK ini sempat mengatakan, selama ini yang masih menjadi masalah antara BPK dan Ditjen Pajak adalah soal pencatatan piutang pajak. "Tapi sudah kita beresin, kalau piutang tetap saja piutang, tetap dicatat dong," ujarnya.

Mengenai besarnya piutang pajak, Fuad mengaku sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang masih berutang alias menunggak. Ditjen Pajak pun juga kesulitan dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak tersebut.

Namun, pihaknya tetap melakukan penagihan sesuai aturan yang berlaku."Nggak bisa kita kurangin, orang wajib pajak masih belum pada bayar. Sudah ada SOP-nya, kita tagih, nanti ada juru sita, kita akan maju ke situ dan akan kita intensifkan. Banyak wajib pajak, ribuan, tapi kita nggak ada target (menyelesaikan piutang), pokoknya kita akan kejar," imbuhnya.

Sebelumnya, BPK melaporkan pemerintah hingga akhir 2010 masih memiliki piutang pajak sebesar Rp 70 triliun atau sekitar 70,7% dari total piutang yang pada tahun lalu.

Ketua BPK Hadi Purnomo sebelumnya mengatakan piutang pajak merupakan yang terbesar dari total piutang lainnya. Piutang yang dicatat merupakan salah satu aset pemerintah. "Piutang merupakan salah satu bagian dalam pemeriksaan kami dan dalam LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) total aset yang diaudit mencapai Rp 2.423,69 triliun atau naik Rp 300,79 triliun dari 2009 sebesar Rp 2.122,9 triliun,"ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda" NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sumsel Luncurkan e-Dempo Genjot Pajak

Sumsel Luncurkan e-Dempo Genjot Pajak   NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meluncurkan sistem pembayaran pajak berbasis online e-Dempo…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…