Hitungan Ditjen Pajak Tunggakan Cuma Rp 54 T

Ada Selisih Rp15 T

Hitungan Ditjen Pajak Tunggakan Cuma Rp 54 T

Jakarta--- Temuan Direktorat Jenderal Pajak terhadap piutang pajak hanya senilai Rp54 triliun. Sementara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tunggakan pajak sebesar Rp70 triliun. Jadi ada selisih sekitar Rp 16 triliun. “Untuk sementara ini angka tersebut berbeda dengan perhitungan yang dilakukan Ditjen Pajak, sebesar Rp 54 triliun. Tapi angka ini bisa bergerak naik terus," kata Dirjen Pajak Fuad Rachmany kepada wartawan di Jakarta,14/6.

Fuad menambahkan tunggakan piutang pajak tersebut belum bersifat tetap. Pasalnya, ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar yang telah tercatat sebagai piutang pajak, namun Wajib Pajak masih bisa mengajukan keberatan. "Masih terjadi perselisihan, dalam piutang ini ada yang versi DJP dan ada yang versi Wajib Pajak," jelasnya.

Menurut Fuad, piutang tersebut dinyatakan final jika sudah melalui proses banding ke pengadilan pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). "Kalau sudah dimenangkan oleh MA baru bisa disebut inkracht (kekuatan hukum tetap,)," pungkasnya.

Bahkan sebelumnya, mantan Kepala Bapepam-LK ini sempat mengatakan, selama ini yang masih menjadi masalah antara BPK dan Ditjen Pajak adalah soal pencatatan piutang pajak. "Tapi sudah kita beresin, kalau piutang tetap saja piutang, tetap dicatat dong," ujarnya.

Mengenai besarnya piutang pajak, Fuad mengaku sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang masih berutang alias menunggak. Ditjen Pajak pun juga kesulitan dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak tersebut.

Namun, pihaknya tetap melakukan penagihan sesuai aturan yang berlaku."Nggak bisa kita kurangin, orang wajib pajak masih belum pada bayar. Sudah ada SOP-nya, kita tagih, nanti ada juru sita, kita akan maju ke situ dan akan kita intensifkan. Banyak wajib pajak, ribuan, tapi kita nggak ada target (menyelesaikan piutang), pokoknya kita akan kejar," imbuhnya.

Sebelumnya, BPK melaporkan pemerintah hingga akhir 2010 masih memiliki piutang pajak sebesar Rp 70 triliun atau sekitar 70,7% dari total piutang yang pada tahun lalu.

Ketua BPK Hadi Purnomo sebelumnya mengatakan piutang pajak merupakan yang terbesar dari total piutang lainnya. Piutang yang dicatat merupakan salah satu aset pemerintah. "Piutang merupakan salah satu bagian dalam pemeriksaan kami dan dalam LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) total aset yang diaudit mencapai Rp 2.423,69 triliun atau naik Rp 300,79 triliun dari 2009 sebesar Rp 2.122,9 triliun,"ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Mengukur Indikator Keuangan dan Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak   Pada masa sekarang ini, para pimpinan korporasi dalam berbagai macam industri memikirkan…

Palembang Naikkan Pajak Bumi dan Bangunan

Palembang Naikkan Pajak Bumi dan Bangunan NERACA Palembang - Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan kebijakan baru yakni menaikkan pajak bumi dan…

PDAM Tangerang Gandeng Jaksa Tagih Tunggakan Pelanggan

PDAM Tangerang Gandeng Jaksa Tagih Tunggakan Pelanggan NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) milik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ada Promo, Kenaikan Tarif Ojol Dianggap Semu

    NERACA   Jakarta - Ketua Tim Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) Rumayya Batubara menyatakan promosi berlebihan…

DBH Migas Diharapkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

      NERACA   Jakarta - Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera…

ESDM : 64% Produksi Gas untuk Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan 64 persen produksi gas untuk dalam negeri. Dengan alokasi ini diharapkan…