Bank Asing Lebih Mudah Masuk Melalui Branchless Banking - Teknologi Canggih dan Modal Kuat

NERACA

Jakarta – Pengamat Perbankan Yanuar Rizky, mengatakan bahwa aturan branchless banking yang akan dirilis dalam waktu dekat ini malah akan memuluskan jalan perbankan asing untuk masuk ke Indonesia dengan lebih mudah lagi. Terutama bagi bank asing yang memiliki infrastruktur sistem komputerisasi yang canggih serta modal kuat.

“Kalau bank asing tinggal punya lisensi bank di sini atau dalam arti membeli saham bank nasional, jadi dia bisa ambil TI-nya dan menyebarkan produknya tanpa cabang. (Aturan branchless banking) itu akan memudahkan dia (bank asing) dengan tidak perlu bangun cabang. Karena memang investasi teknologi besar, dan jika itu dipasang dimana saja sama, karena itu fixed cost, jadi untuk apa buat cabang. Jadi dia kan sudah punya teknologinya, sehingga persoalannya tinggal cari point of sale (POS) saja,” kata Yanuar, kepada Neraca, Selasa (19/3).

Yanuar menambahkan bahwa modal kuat bank asing tidak semata-mata dilihat dari sisi uang tunainya saja, tapi juga modal infrastruktur yang sudah mereka punyai. “Jadi misalnya kebijakan (branchless banking) ini keluar, mereka sudah mudah melaksanakannya,” imbuhnya.

Salah satu contoh bank asing yang diberitahukan Yanuar adalah ING Bank asal Belanda yang dia bilang akan menggas keras usahanya untuk berkembang di Indonesia setelah PBI mengenai branchless banking nanti keluar pada akhir Maret 2013.

Yanuar mengungkapkan bahwa orang-orang yang dulunya pernah kerja di ING Bank itu banyak direkrut oleh sebuah holding bank asing yang sudah membeli saham suatu bank kecil di Indonesia. Namun dia tidak bisa menyebutkan nama banknya apa.

“Kalau yang saya lihat itu sebetulnya kan ada beberapa bank yang dibeli oleh pemilik baru, tidak usah disebutkan siapa yang beli, tapi semenjak dibeli itu sebetulnya banknya cenderung tidak diapa-apakan atau didiemkan saja. Nah, saya lihat dia banyak rekrut orang-orang ING Bank. Bank ini kan sebetulnya “bapaknya” branchless banking. Jadi mereka dalam perkembangan usahanya, melakukan praktik bank tanpa cabang,” ungkapnya.

Dia juga menerangkan kalau bukan hanya ING Bank saja, namun juga bank-bank asing lain kebanyakan sudah menjalankan operasi yang cenderung branchless, seperti bank-bank yang dipunyai Temasek Holding (Singapura).

“Mereka (holding bank asing) juga rata-rata sudah punya sister company, misal Temasek sister company-nya Indosat, kalau Khazanah (Nasional Berhad-Malaysia) yang punya CIMB kan sudah memiliki XL. Kemudian yang sekarang punya Axis, yakni investor dari Timur Tengah, juga sudah punya bank kan. Jadi rata-rata mereka beli dua, yaitu beli bank juga perusahaan telco. Kecuali bank BUMN nanti sister company-nya Telkom,” jelasnya.

Apakah aturan branchless banking tersebut akan berjalan efektif atau tidak, menurut Yanuar, harus dilihat PBI-nya nanti seperti apa. Kalau isinya berhubungan dengan rezim perizinan, misal kepada SOP, tentu saja asing yang paling siap.

“Kalau aturannya akan seperti multi licensing juga, mungkin license pertama (mengenai) infrastruktur, license kedua tentang status bank. Ya, kita lihat saja nanti, karena pasti keluar standar protokol aturan keamanan, standar hubungan dengan agen. Sementara kalau itu kita rentetin hanya yang sudah punya yang bisa mengimplementasikan. Kalau kita lihat yang sudah punya ya asing, sedangkan lokal yang sudah punya Bank BUMN dan Telkom saja,” ujarnya.

Yanuar juga bilang, harus dipikirkan juga pembagian fee yang tepat antara bank dan telco. Kemudian juga mengenai hubungan antara agen dan nasabah, karena yang bertanggung jawab utamanya adalah bank. Bisa dibilang backbone untuk branchless banking akhirnya tetap di industri perbankan, misalnya sistem kliring tetap diatur perbankan.

“Yang harus dipikirkan juga soal isu persaingan usaha, misalkan BI kasih izin ke bank, tinggal mereka cari POS, dan bisa langsung jalan, jadi kasihan bank yang tdk siap), serta costumer protection. Lalu juga begitu cost tinggi dalam pelaksanaan pasti muncul bisnis baru, misalnya akan ada agen kliring kecil yang dipunyai masing-masing bank untuk mengawasi POS-POSnya yang sudah banyak. Jadi yang harus diwaspadai nanti akan ada bank sentral di bawah bank sentral,” paparnya.

Menurut Yanuar, kalau tidak diatur dengan baik nanti bank-bank yang kuat bisa membuat mini cliring agent, dan bank-bank yang lemah yang tidak punya agen kliring bisa ikut ke mereka. “Makanya kita lihat aturan BI nanti, kalau aturannya sebebas-bebasnya, seliberal-liberalnya, apapun juga bisa terjadi. Sementara di negara lain soal itu sudah diatur dari segi perizinannya,” tuturnya.

Sementara, Pungky Purnomo Wibowo, Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, menjelaskan bahwa BI akan melakukan pilot project di kira-kira tujuh provinsi untuk implementasi awal branchless banking tersebut.

“Untuk pilot project Sulawesi satu, Kalimantan dua, Bali ada beberapa, Sumatera dua, Jawa ada, kalau di jawa tidak ada perbatasan. Tujuh daerah provinsi itu bukan di kota besar saja lho, tapi sampai desanya,” jelasnya.

Pungky juga mengatakan bahwa BI masih akan melihat apakah aturan branchless banking ini akan langsung jadi PBI atau guiding line dulu.

“Kita kan punya pilot project tapi task-nya sudah jelas, rinci sekali. Kita atur SOP, sistem pengawasan, standar teknologi, persyaratan bank, persyaratan agen, kemudian kita atur hubungan bank dengan agennya bagaimana dan yang tanggung jawab ada telco line dan bank line,” tutupnya. [ria]

Related posts