Batasi Kepemilikan Asing dalam Perbankan Nasional

NERACA

Jakarta - Kalangan DPR mengingatkan pemerintah agar membatasi kepemilikan asing dalam perbankan nasional. Jika tidak, dikhawatirkan bank-bank nasional kita akan dikuasai oleh asing terkait dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012.

“Kita harus melindungi kepentingan perbankan nasional dengan UU Perbankan, antara lain membatasi kepemilikan asing dan membatasi gerak usaha bank asing di Indonesia,” kata anggota Komisi IX DPR RI Maruarar Sirait, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ara, sapaan Maruarar, pemerintah Indonesia tak perlu malu memberikan perlindungan kepada perbankan nasional. Sebab, hal itu juga sudah dilakukan oelh pemerintah negara lainnya.Contohnya Singapura, di sana maksimal pemilikan asing di bank lokal sebesar 20%.

Di Malaysia, pemerintah hanya mengizinkan asing perorangan menguasai 20% sana bank lokal, sedangkan bagi institusi asing maksimal 30%. Bank asing maksimal hanya boleh mempunyai 12 kantor cabang (kancab) dan melarang pendirian ATM di luar kantor cabang.

Pemerintah Thailandhanya mengizinkan asing memiliki maksimal 20 kancab dandan maksimal 20 ATM di luar kancab dan minimal modal 10 miliar THB. Sedangkan kepemilikan asingdi bank lokalmaksimal hanya boleh 49%. “Kita jangan mau diperalat kepentingan internasional dengan mengorbankan kepentingan nasional,” tutur anggota Fraksi PDIP DPR ini.

Menurut Maruarar, dalam RUU Perbankan yang sedang diperjuangkan di DPR itu, hendaknya juga mengatur kewajiban bank-bank, tanpa kecuali, untuk ikut mengembangkan sektor riil maupun usaha kecil, UMKM, seperti petani dan nelayan. “Itu sebabnya, kita harus mau membuat UU Perbankan yang merah putih, yaitu yang mampu melindungi kepentingan nasional, dari pada kepentingan asing,” tutur Ara, putra politikus Sabam Sirait.

Sebelumnya, Komisi IX DPR memberi tugas penting bagi Deputi Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo pada 14 Maret 2013 lalu. Tugas-tugas itu antara lainmenjalankan kebijakanmakroprudensialyangharus berpihakkepadakepentinganusahakecil, UMKM, petani, nelayansertaberbagaisektorriil yang mendukungkepentinganekonominasional.

Komisi IX DPR menyatakan, tugas itu harus mampu mewujudkankebijakanmakroprudensial yangpro growth, pro poor, danmenciptakanfinancial inclusion. Terkaitpengelolaanarus modal asing, BIharusmemilikirumusan yang mengutamakankepentingan ekonominasional. Demikian juga dengan kebijakanlalulintasdevisa yang dijalankan BI, haruslebih mengutamakankepentingannasionaldanmemberikanpembatasankepadaarus modal asing yang bersifatjangkapendek, spekulasi,danfluktuatif.

Maruarar pernah mengatakan, saat diadakannyafit and properterhadap Deputi Gubernur BI, Muliaman Darmansyah Hadad, kini ketua Dewan OJK, berkomitmen mengatur kepemilikan asing di perbankan nasional maksimal hanya 40%. “Itu akan dimasukkan dalam RUU Perbankan nantinya,” kata dia. DPR menargetkan, RUU Perbankan itu selesai dibahas dan disahkan tahun ini. Ini, kata dia, merupakan kerja bersama seluruh fraksi di DPR. [saksono]

BERITA TERKAIT

Pacu Pertumbuhan Bisnis - META Terbuka Akuisisi Ruas Tol Dalam Kota

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis di jalan tol, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) membuka diri untuk mengakuisisi beberapa ruas…

BI Siapkan Kebutuhan Likuiditas Perbankan di Sumsel Selama Ramadhan

BI Siapkan Kebutuhan Likuiditas Perbankan di Sumsel Selama Ramadhan   NERACA Palembang - Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan Provinsi Sumatera Selatan…

ESDM : 64% Produksi Gas untuk Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan 64 persen produksi gas untuk dalam negeri. Dengan alokasi ini diharapkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…