Kartel Suku Bunga Masuk Ranah Penyelidikan KPPU

NERACA

Jakarta - Tim Kajian dan Tim Monitoring Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bahwa KPPU akan menyelidiki dugaan kartel atas tingginya suku bunga perbankan melalui perkara inisiatif. “Kita akan menyelidiki apakah benar tingginya suku bunga perbankan ini karena tingginya overhead cost atau kartel,” ujar Syarkawi Rauf, Komisioner KPPU kepada Neraca di Jakarta, Selasa (19/3).

Dia mengatakan, tim penyelidik mulai bekerja dan mengumpulkan bukti-bukti dan diharapkan dalam maksimal 60 hari, serta KPPU dapat menentukan apakah dugaan kartel ini masuk ke perkara atau tidak. Untuk dimaklumi, KPPU berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian efisiensi ekonomi dan dunia usaha.

“Kartel adalah prilaku persaingan tidak sehat yang selain dilarang UU No.5/1999 juga jelas bisa menghambat pencapaian hal ini”, jelas Syarkawi. Sebelumnya, KPPU mengendus adanya praktik kartel perbankan melalui skema oligopoli. Mereka menilai mayoritas perbankan hanya bergantung pada segelintir penabung (dana pihak ketiga/DPK) kakap.

Akan tetapi, lembaga pengawas itu kesulitan untuk membuktikan adanya praktik kartel lantaran minimnyadirect evidence(bukti langsung) berupa perjanjian, baik secara tertulis ataupun lisan, dalam mengungkap kasus kartel persaingan usaha di industri perbankan nasional.

Ketua KPPU, Muhammad Nawir Messi, mengatakan pihaknya memerlukan bukti bukti-bukti ekonomi. Misalnya, terjadi paralelisme harga atau penyebab terjadinya harga yang sama antara pelaku usaha. Hal itu patut diduga kuat telah terjadi praktik kartel. “Kami berharap bukti ekonomi menjadi alat bukti sah (dalam mengungkap adanya praktik kartel perbankan),” ujar dia, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Messi menuturkan bahwa dirinya mendata terdapat tiga bank besar yang menguasai lebih dari 40% pangsa pasar (market share) perbankan di Indonesia. “Bank bisa saja berperilaku menyimpang karena hal tersebut. Misalnya, melakukan rapat bersama dan mengintip pemimpin pasar yang menetapkan suku bunga berdasarkan pemilik pangsa pasar terbesar,” paparnya.

Dia juga menjelaskan, dalam upaya menurunkan suku bunga, peningkatan efisiensi bisa persaingan sehingga menciptakan titik keseimbangan harga. Namun, KPPU mengkhawatirkan adanya kartel suku bunga karena punurunan suku bunga yang bank berjalan lamban. KPPU justru mengkhawatirkan adanya praktik kartel suku bunga di industri perbankan di Indonesia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Saham Mahaka Media Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta – Di balik melorotnya performance kinerja keuangan PT Mahaka Media Tbk (ABBA) di tahun 2018, justru kinerja harga…

Saham CPRI dan HRME Masuk Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menetapkan saham PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) dan…

LSI Denny JA : Perindo akan Lolos Parliamentary Threshold & Masuk Big Ten

JAKARTA, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis ada 9 atau 10 besar partai yang lolos ke parlemen dan 6…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 19,57%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif pada penyaluran kredit miliknya.…

BTPN Syariah Catatkan Pertumbuhan Pembiayaan 20%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang positif…

Lelang SUN Serap Rp23,4 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23,4 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN) untuk…