NERACA

Jakarta -  Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan minimnya bahan baku kulit merupakan hambatan dalam industri penyamakan kulit nasional. “Pelaku usaha penyamakan kulit tidak mampu memenuhi UMP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pemda) sehingga kapasitas produksi pabrik kulit tidak optimal. Selain itu, produsen penyamakan kulit tidak mampu memenuhi kapasitas produksi karena alasan keterbatasan bahan baku kulit sapi, kambing dan domba,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI), Sutanto Haryono, di Jakarta, Selasa (19/3).

Pelaku usaha penyamakan kulit, menurut Sutanto, tidak dapat melakukan importisasi secara fleksiibel karena dari 61 negara yang telah disetujui oleh pemerintah untuk memasok bahan baku kulit, ternyata harganya terlalu mahal.“Di samping harganya yang mahal, jarak yang jauh dari negara asal impor ke Indonesia membuat perhitungan biaya perolehan kulit mentah menjadi mahal. Sedangkan pengajuan izin negara asal impor yang baru kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agak sulit karena mempertimbangkan dari track record importir,” paparnya.

Sutanto menegaskan impor bahan baku kulit terkendala peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan impor dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Sutanto menjelaskan industri domestik hanya bisa memenuhi kebutuhan bahan baku sebanyak 40%.

Adapun 60% lainnya bergantung pada bahan baku impor yang didatangkan dari berbagai negara, seperti Taiwan, China, dan sejumlah negara lainnya.Saat ini, ungkapnya, pelaku industri kulit dan produk kulit pasrah dengan banyaknya permintaan yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri dan luar negeri.Meskipun permintaan ekspor lebih besar, ujar Sutanto, pelaku industri tersebut tidak akan mengabaikan permintaan dari dalam negeri.

“Mayoritas permintaan kulit dan produk kulit memang untuk ekspor. Kami berusaha untuk memenuhinya tanpa mengabaikan permintaan domestik,” katanya.

Sutanto menambahkan keterbatasan bahan baku kulit di industri penyamakan kulit tersebut jelas berimbas pada industri turunannya, seperti industri alas kaki.Saat ini, ungkapnya, bahan baku kulit lokal hanya mampu memasok 40% kebutuhan industri alas kaki berbasis kulit.

Menurutnya, masalah bahan baku merupakan masalah yang sangat penting. Pasalnya, kekurangan bahan baku tersebut akan menyebabkan produsen sepatu lokal kesulitan memenuhi pesanan para pembeli.

Krisis Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Sutanto juga mengutarakan kalau penurunan permintaan akibat krisis Eropa membuat industri penyamak kulit sulit tumbuh tahun ini.Faktor lain yang yang menjadi kendala pertumbuhan industri tersebut adalalah keterbatasan bahan  dan meningkatnya biaya logistik karena restribusi daerah.Sebagian besar produsen kulit nasional selama ini mengandalkan momentum Hari Raya Idul Adha, yang biasanya diwarnai pemotongan hewan kurban, untuk memenuhi 25%-30% dari total kebutuhan bahan baku.

“Kebanyakan produsen (kulit) bergantung pada (Hari Raya) Idul Adha karena bisa memberikan tambahan pasokan kulit tiga sampai empat kali lipat dari biasanya. Itu bisa menjamin kebutuhan pasokan untuk 3-4 bulan ke depan,” ujar  Sutanto.

Dia menyebutkan  kondisi industri penyamak kulit pada tahun ini tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu karena masalah yang dihadapi relatif masih sama.Terlebih dengan memburuknya krisis Eropa yang membuat permintaan kulit dari kawasan Benua Biru menyusut drastis.

Menurutnya, produksi kulit sapi pada tahun lalu mencapai 5 juta lembar, sedangkan kulit kambing dan domba sebanyak 20 juta lembar.“Sepertinya  produksi tahun ini tidak jauh beda dengan tahun lalu, statis (tidak ada pertumbuhan),” ujarnya.

Sementara terkait kenaikan UMP, kemarin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan dampak dari kebijakan tersebut, antara lain hengkangnya puluhan pabrik dari Jabodetabek. Apindo menyebutkan, sekitar 90 perusahaan di Jabodetabek memutuskan untuk merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah tahun ini. Langkah relokasi diambil lantaran perusahaan tidak sanggup membayar upah buruh DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,2 juta.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, Jawa Tengah menjadi lokasi favorit tujuan relokasi pabrik. Alasannya, UMP di sana lebih rendah. Hanya sekitar Rp 1,2 juta. Perusahaan yang memutuskan untuk merelokasi pabriknya, didominasi sektor padat modal. \"Perusahaan-perusahaan garmen dan lain sebagainya. Terutama yang capital intensif,\" ujarnya.