Urus Migas, RI Masih Pakai Cara Kuno - Andalkan Volume Penjualan

NERACA

Jakarta - Indonesia hingga kini masih sangat tergantung pada industri minyak dan gas bumi (migas) sebagai penutup pendapatan negara. Padahal kemajuan suatu negara bisa maju pesat jika sektor industri dan jasa maju pesat dan bukan dari hasil penjualan Migas dengan volume besar. Karena itu, cara Indonesia mengurus sektor migas bisa dikatakan sebagai cara yang kuno.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengungkapkan Uni Emirates Arab yang dulunya mengandalkan 80% pendapatan negara dari Migas, sekarang kebalikannya, hanya 20%. Sekarang ini 80% disandarkan pada sektor industri dan jasa.

Menurut Panggah, pemerintah Indonesia masih memegang pemahaman lama bahwa minyak dan gas merupakan faktor utama penutup pendapatan negara. Alih-alih mengoptimalkan penggunaan energi untuk industri, pemerintah masih mengandalkan energi sebagai pendongkrak perekonomian.

\"Kita belum mampu mengubah pemikiran bahwa energi jangan dijadikan satu andalan. Energi itu ibarat darah kita. Kalau dijual kita kurang darah, bisa rentan sekali terkena penyakit,\" terang Panggah.

Faktor keberhasilan sektor industri di tanah air, lanjut Panggah, 60% harus berasal dari kerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Kementeriannya mengaku tengah lakukan mengupayakan penyatuan visi terutama mencari cara optimalisasi penggunaan gas dalam mendukung perindustrian.

Sebagai informasi, sektor industri pada 2012 menyumbang 24% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jika penyatuan visi berhasil, Kemenperin optimistis dalam 10 tahun ke depan, kontribusi perindustrian ke PDB meningkat, jadi 40%.

Belum Berjalan

Sementara itu, pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Freddy Harris mengungkapkan untuk saat ini, pemerintah harus menentukan arah kebijakan industri minyak dan gas bumi agar mampu bersaing di masa mendatang. Selama ini industri migas Indonesia masih belum dapat berjalan dengan semestinya karena belum mempunyai prinsip tata kelola korporasi yang baik. \"Pemerintah harus tegas dalam industri ini, mau dibawa kemana kalau tidak dikelola dengan baik,\" kata Freddy.

Ia menilai, industri migas di tanah air, sejak dulu belum jelas baik dari Undang Undang atau kebijakan lainnya. Pola tata kelolanya pun terus berganti-ganti tanpa ada kejelasan yang pasti. \"Tata kelola industri migas berantakan, sejak zaman Belanda masih belum clear seperti apa dan mau dikemanakan,\" ungkapnya.

Freddy menjelaskan, masalah tata kelola industri migas nasional banyak terhalang oleh sejumlah pembatasan dan beban. Hal itu membuat industri tidak berkembang dan tak mampu bersaing.\"Kewajiban untuk menyediakan suplai dalam negeri serta bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat industri migas sulit berkembang,\" tambahnya.

Kewajiban untuk memenuhi pasokan migas dalam negeri, diyakini Freddy memberikan beban lebih pada perusahaan migas lokal. Padahal, perusahaan migas lokal itu juga harus melakukan penjualan untuk memperoleh keuntungan.

Ditambahkannya, beban BBM subsidi juga membuat harga bahan bakar dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga yang seharusnya.

Pakar ekonomi UI, Andi Fahmi Lubis mengungkapkan perlu adanya perlakuan khusus pada industri migas dalam negeri guna meningkatkan kinerja dan daya saingnya, \"Kalau perlu memang diberikan privilege, menurut saya itu wajar saja, terutama karena dia (perusahaan migas lokal) menanggung beban tadi,\" ungkapnya.

Menurut dia, saat ini industri migas nasional masih belum mampu bersaing dengan asing, terutama dari segi harga. Pemberian perlakuan istimewa, dalam bidang tertentu, kemungkinan mampu mendorong daya saingnya terhadap asing.

Related posts