NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilah Rakyat menilai, penguasaan teknologi dan investasi sektor migas perusahaan lokal tidak kalah dengan perusahaan asing. Namun sayangnya, paradigma pengambil kebijakan masih menganggap pengelolaan migas tidak bisa dilakukan secara mandiri sehingga perusahaan migas nasional tidak dipercaya oleh pemerintah.

\\\"Perusahaan migas lokal sebenarnya mampu mengelola migas yang ada di Indonesia. Hanya saja pemerintah belum percaya,\\\" ungkap Anggota DPR Komisi VII Rofi Munawar di Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut dia, teknologi yang digunakan selama ini di berbagai KKKS asing yang telah beroperasi telah dapat dikuasai oleh perusahaan migas nasional sedangkan cadangan minyak bumi Indonesia hanya memiliki porsi 0,3% terhadap cadangan dunia atau 4,4 miliar barel minyak dan bila diproduksikan dengan kondisi saat ini hanya akan berumur 11,8 tahun.

Ia menjelaskan persoalan migas seringkali dipandang hanya sebagai penerimaan negara bukan sebagai komoditas strategis nasional yang pengelolaan maupun pengusahanya dilakukan oleh negara. \\\"Pada akhirnya akan tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat kemandirian energi nasional,\\\" tambah Rofi.

Meskipun pengelolaan migas beresiko tinggi, kata dia, akan tetapi jika perusahaan lokal tidak diberikan kesempatan maka tidak akan mendapatkan pengalaman. \\\"Pemerintah mengganggap sebuah kesalahan dan tindakan beresiko ketika DPR mendorong penguasaan teknologi dan investasi di sektor migas dilakukan oleh perusahaan nasional. Padahal perusahaan asing juga memahami resiko bisnis migas tetapi mereka tetap melakukan eksplorasi karena menilai ada keuntungannya,\\\" lanjutnya.

Sebagai informasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tercatat saat ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baik asing maupun nasional hampir sebanyak 58 KKKS eksplorasi, 26 KKKS CBM, 23 KKKS Produksi. Namun ironisnya saat ini 74% kegiatan usaha hulu migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing, sedangkan 22% oleh NOC dan sisanya konsorsium asing dengan lokal.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik justru menyatakan, akan memperioritaskan perusahaan swasta nasional sebagi operator blok minyak dan gas Indonesia. Ia bercerita tentang kunjungannya dalam rapat kerja salah satu perusahaan migas nasional yang diadakan beberapa waktu lalu. \\\"Kenapa yang saya hadiri swasta nasional?, untuk memberi bukti bahwa swasta nasional jadi prioritas utama, saya mendapat sambutan yang baik sekali,\\\" kata Jero.

Jero mengatakan, disamping fokus memberi prioritas perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta nasional yang diperioritaskan juga harus fokus memberi penghasilannya bagi pendapatan negara. \\\"Mereka juga harus fokus, untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena untuk rakyat,\\\" tegas Jero.

Ditambahkannya, dengan diprioritaskan perusahaan nasional, tidak menutup kemungkinan perusahaan asing juga turut berperan dalam pengelolahan blok migas di Indonesia. Karena menurut Jero, industri migas membutuhkan modal yang besar. \\\"Tapi perusahaan asing kita butuhkan juga, karena sektor migas merupakan usaha yang padat modal,\\\" tutur Jero.

Jero meminta kepada perusahaan nasional, karena sudah dijadikan prioritas sebagai operator blok migas, maka perusahaan nasiona juga harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah. \\\"Saya perintahkan semua bela perusahaan swasta nasional, perushaan swata nasional juga bela semuanya,\\\" ucap Jero.

Tanpa Asing

Bahkan Pengamat & Analisis Ekonomi Konstitusi, Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa Indonesia mampu mengelola lapangangan migas tanpa kontraktor asing. Menurutnya sudah seharusnya lapangan-lapangan migas yang habis masa kontraknya tidak lagi diperpanjang kontraknya kepada kontraktor asing, tapi harus diberikan kepada BUMN atau Pertamina.

\\\"Kita mampu mengola sendiri blok migas atau lapangan migas. Tenaga ahli sektor migas yang jebolan universitas di ITB dan Universitas lainnya banyak yang dipakai oleh Petronas Malaysia, di Abudabi dan kawasan lainnya, kenapa kita tidak pakai mereka?. Jika soal pembangunan insprastruktur kita bisa pakai uang dana haji yang 40 triliun lebih,\\\" tegasnya.

Menurut dia seiring dengan pertumbuhan ekonomi kebutuhan minyak di Indonesia akan semakin bertambah dan tentunya diperlukan produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. \\\"Ya jelas kita impor migas, karena migas kita dibawa keluar negeri sebagian besarnya karena hampir semua lapangan migas yang besar yang ada di Indonesia dikuasai asing. Kalau yang mengusai asing tentu hasilnya juga akan dibawa keluar. Makanya migas kita tidak akan pernah cukup untuk kebutuhan dalam negeri,\\\" kata Ichsanuddin.