NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menjadikan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin dan biofuel untuk dijadikan sebagai energi utama. Berbagai cara akan dilakukan oleh pemerintah salah satunya mempercepat program-program EBT untuk menjadi prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan demi menjaga energi fosil yang semakin menipis.

\"EBT akan menjadi fokus utama pemerintah untuk sumber energi saat ini dan masa depan. Tapi bukan berarti yang lain ditinggalkan,\" kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut dia, landasan utama dalam pelaksanaan EBT dari program-program pengembangan sumber energi tersebut dengan cara memanfaatkan pengembangan sejumlah pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Bio Energi, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Untuk itu menurut Rida, hingga kini pengembangan EBT memang tengah menjadi obsesi Kementerian ESDM agar pengelolaannya menjadi sesuatu yang berguna untuk masa depan. \"Kementerian ESDM, khususnya Pak Menteri sangat berobsesi untuk mengembangkan EBT karena dapat berguna bagi masa depan,\" tutur Rida.

Sehingga, lanjut Rida, pihaknya perlu mengakselerasikan pengembangan dalam percepatan EBT yang menjadi fokus di tahun ini. \"Karena sudah semakin tingginya angka pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga harus dilakukan percepatan akselerasi penggunaan EBT yang lebih optimal,\" tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik memaparkan penggunaan energi terbarukan baru 5,7%. Ia berhapar kedepannya penggunaan EBT akan mencapai 30% pada 2025. \"Energi baru terbarukan saat ini menempati 5,7% kita targetkan di tahun 2025 menurut Dewan Energi Nasional (DEN) akan naik 30%,\" ungkap Jero.

Pemerintah, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) menargetkan penggunaan energi dalam bauran energi nasional mencapai 17%. \"Negara kita tidak setuju dengan pemenuhan energi dunia melalui minyak seperti negara Timur Tengah yang beranggapan begitu. Kalau negara-negara penghasil minyak mengatakan begitu silahkan, tetapi harus ditemukan teknologi yang mampu mengurangi gas karbondioksida (CO2),\" tambahnya.

Jero menambahkan, karena keinginan Indonesia tersebut, beberapa negara yang mengimpor gas dari Indonesia panik karena takut tidak diberikan gas lagi. \"Mereka punya rasa khawatir apabila Indonesia akan menutup keran ekspor untuk gas maupun batubara,\" tegasnya.

Menurut Menteri, Indonesia sangat kaya dengan sumber-sumber energi baru terbarukan seperti, panas bumi, energi surya yang jelas berbeda pemanfaatan dan karakteristiknya dengan sumber-sumber energi berbasis fosil seperti, batubara dan minyak bumi  namun pemanfaatannya masih belum optimal, karena itu Pemerintah akan mengupayakan segala daya dan upaya agar pemanfaatan EBT dapat lebih optimal guna mengurangi beban subsidi dan energy yang lebih bersih.

\"Political will sudah diberikan Presiden, pemikiran sudah banyak kita ungkap, berbicara sudah sering kita lakukan bahwa EBT sangat penting untuk masa depan kita, Dewan Energi Nasional juga sudah mengeluarkan kebijakan, jika tahun 2011 EBT baru 5,7% tahun 2025 kita akan menuju angka 26% dan tahun 2050 kita kan menuju 35% EBT, sekarang sudah waktunya dikerjakan, saya mengajak hadirin semua mari kita setiap hari mengerjakan energi baru terbarukan,\" urainya.

Selanjutnya Menteri menyatakan, insentif fiskal untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan memang diperlukan dan saat ini sedang disiapkan Pemerintah, Kami di Kementerian ESDM menerobos dengan menaikkan harga-harga untuk energi baru terbarukan, inilah potong kompas yang kami lakukan untuk mendorong energi baru terbarukan.

\"Sekaranglah waktunya, energi baru terbarukan Indonesia harus bangkit, sekarang waktunya jangan mengeluh, bekerjalah, dan saya akan selalu mengawal saudara-saudara setiap hari kita bahas dan kita  kerjakan. Sampai kapanpun Indonesia memerlukan listrik, listrik dari BBM sangat mahal, subsidinya sudah sampai membuat kami sulit mengatur APBN, satu-satunya cara adalah kita harus bergerak menciptakan energi baru terbarukan dengan lebih cepat dan masif,” tandasnya.

Badan Baru

Pengamat Ekonomi Energi, Darmawan Prasodjo, menuturkan selain dari sisi regulasi ataupun menetapkan implementasi kebijakan, pemerintah perlu membentuk suatu lembaga layaknya Bulog. Hal ini dilakukan agar para produsen pengembang EBT dapat kejelasan pasar sehingga potensi EBT bisa dioptimalkan. \"Dari sisi pemerintah atau kebijakan kita sudah punya. Di sektor hilir sudah ada BUMN PT Pertamina (Persero). Nah penyerap dari produsen ini pemerintah perlu buat,\" katanya.

Jika ingin maksimal, kebijakan serta proses pengadaan jangan hanya dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini dilakukan agar produsen juga mampu terus berkembang merangsang produksi EBT. \"Mereka yang garap etanol itu pasti langsung berbondong-bondong ingin jual jika memang ada yang mau menampung. Kalau tidak ada sepeti Bulog itu ya sulit juga mereka mau jual sama siapa,\" katanya.