Jakarta – Harga komoditas pangan seperti bawang, cabai, daging, buah, kedelai, jagung, hingga terigu yang bergejolak belakangan ini turut menandai betapa amburadulnya tata niaga produk pangan Indonesia. Saking amburadulnya, para sekulan kini bisa “mengontrol” kebijakan pemerintah lewat siasat busuknya menimbun barang dan mempermainkan harga komoditas pangan di pasar lokal.

NERACA

“Tata niaga dan produksi komoditas sektor pangan dalam negeri sangat buruk sehingga mudah sekali para spekulan bermodal besar dan mempunyai gudang memainkan harga pangan tersebut,\" ungkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran kepada Neraca, Senin (18/3).

Permainan harga oleh para pedagang besar ini selain diyakini mengguncang pasar juga merupakan strategi mereka dalam mengontrol kebijakan pemerintah seperti penambahan kuota impor, penurunan bea masuk, bahkan memperkeruh tata niaga produk pangan yang memang sudah amburadul. “Naiknya harga komoditas pangan disebabkan karena tata niaga dan produksi komoditas sektor pangan dalam negeri sangat buruk,” ujarnya.

Ngadiran juga memaparkan yang diuntungkan dari naiknya harga bawang saat ini adalah yang menyimpan barang dan pemilik gudang. Mereka menahan barang sehingga harganya jadi naik. Bahkan, Ngadiran, menduga naiknya harga komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. \"Tahun ini kan tahun politik. Cari duitnya bisa macam-macam cara,\" tuturnya.

Dia menuding para pemain besar tersebut menangguk untung besar demi perhelatan Pemilu tahun depan. Ngadiran juga menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir karena ketidakberesan pemerintah dalam mengatur sektor pertanian. Khususnya terkait dengan kebijakan impor sektor pangan.

Menurut dia produk pangan dari petani lokal cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. \"Pemerintah tidak dapat mengatur soal kebijakan pangan. Pemerintah berlakukan impor bawang saat musim panen yang merusak harga. Sehingga petani bawang semakin lama makin sedikit,\" tegas dia.

Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPR, Ian Siagian, mengungkapkan tata niaga komoditas pangan yang dijalankan pemerintah sudah amburadul sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Imbasnya, tata niaga komoditas pangan ini sudah dimainkan dan dikendalikan oleh para spekulan. “Sangat sedih melihat tata niaga pangan kita yang sudah amburadul dan sudah dikendalikan oleh spekulan yang memainkan harga komoditas pangan di Indonesia,” ujarnya.

Ian menjelaskan, kebijakan tata perniagaan komoditas pangan ini sangat menguntungkan bagi spekulan dan sangat merugikan para petani lokal. Oleh karena itu, DPR akan mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait dengan tata niaga pangan. “Kita akan pertanyakan kebijakan yang sudah tidak jelas ini sehingga masyarakat Indonesia tidak dirugikan dalam komoditas pangan ini dan pemerintah seharusnya mempunyai good will dalam menjalankan kebijakan ini,” ujarnya.

Sektor Pangan Terancam

Pengamat pertanian H.S Dillon menyebut, Indonesia tidak pernah belajar dari masa lalu, dimana tata niaga pertanian cukup bagus. Pasalnya dahulu Indonesia tidak pernah dilanda fluktuasi harga di sektor pangan. Bahkan petani-petani pada zaman dahulu cenderung lebih sejahtera dibandingkan petani sekarang. \"Dulu itu, hampir semua komoditas pangan baik-baik saja. Bahkan kita pernah menikmati swasembada pangan,\" tegasnya kemarin.

Dillon menduga fluktuasi harga beberapa komoditas seperti daging, kedelai, dan bawang adalah ulah dari importir. Pasalnya jika dirunut dari pedagang eceran sampai distributor, jawabannya selalu sama. \"Kalau ditanya, pasti bilangnya dari sananya. Berarti bersumber dari importir karena sebagian besar komoditas tersebut adalah impor,\" ucapnya.

Karena itu, dia mengritik pemerintah yang betapa mudahnya memberikan izin impor kepada importir. Padahal, dengan memudahkan importir mendapatkan izin, maka membuat ketahanan pangan menjadi kurang efektif. Akibatnya, kata dia, yang dirugikan adalah petani lantaran hasil produksinya kalah dibandingkan dengan produk impor. Bahkan Dillon menilai pemerintah selalu mencari jalan pintas yaitu impor terkait dengan krisis pangan tetapi tidak memperhatikan jangka panjangnya.

Dia menilai ketergantungan impor bahan pangan yang semakin besar membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan. Dillon menjabarkan pengembangan di sektor pertanian dan ketersediaan pangan yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan faktor kearifan lokal. Dalam hal ini juga harus menempatkan kesejahteraan petani di atas segalanya.

Dillon menambahkan, arah pembangunan sektor pertanian harus mengacu kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama ini, ujarnya, banyak pengusaha besar yang memanfaatkan agenda ketahanan pangan untuk mengimpor beras ke dalam negeri.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Bungaran Saragih mengatakan, jika kondisi naiknya harga-harga beberapa komoditas yang terus melambung tidak segera dikendalikan oleh pemerintah maka Indonesia bisa terancam krisis. Rancunya kondisi pangan atau komoditas pertanian akhir-akhir ini, menurut dia, akibat pengaturan yang salah oleh pemerintah. Terlebih lagi, saat ini koordinasi antarinstansi juga tidak berjalan dengan baik.

“Ini akibat salah atur, pemerintah kurang mampu untuk merumuskan atau membuat roadmap antara sektor komoditas strategis dan nonstrategis. Selain itu, juga tidak ada koordinasi antarinstansi,” jelas mantan Menteri Pertanian ini.

Dalam hal mewujudkan ketahan pangan, lanjut dia, pemerintah seharusnya tidak perlu banyak campur tangan. Yang perlu dilakukan yaitu memberikan dukungan dan fasilitas, antara lain mengatasi bagaimana agar infrastruktur dan birokrasi tidak menghambat keluar masuknya barang ekspor maupun impor.  “Hambatan keluar masuknya barang baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam yang menyebabkan harga-harga naik, dan mengancam daya saing kita,” ujarnya.

Dia mengakui, Indonesia belum dapat mencukupi sepenuhnya kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa impor masih dibutuhkan.  Meskipun demikian, perlu ada pemetaan yang jelas terkait komoditas pangan mana yang benar-benar membutuhkan tambahan pasokan dari luar.

Bungaran menilai, untuk komoditas strategis seperti beras, jagung , atau gula misalnya, pemerintah perlu berupaya mati-matian untuk mengupayakan bagaimana agar dapat mandiri. Sedangkan untuk komoditas nonstrategis, pemerintah dapat melakukan proteksi sederhana, yaitu dengan  cara menerapkan pemberlakuan tarif atas barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. “Komoditas strategis harusnya diperjuangkan, jangan sampai tergantung luar negeri. Harus ada upaya untuk meningkatkan daya saing,” urainya.

Sejauh ini, sambungnya, Indonesia dapat menjadi pengekspor besar atas karet, coklat, dan rempah-rempah. Hal ini bisa menjadi pemicu untuk menggenjot komoditas lainnya, seperti sawit dan gandum. Sementara untuk beras dan jagung yang menjadi komoditas strategis seharusnya bisa diupayakan untuk bagaimana mewujudkan swasembada karena ini menjadi bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia.

iwan/bari/lia/mohar/munib