Di 2013 - BTN Gencarkan KPR untuk Rumah Menengah Atas

NERACA

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berniat lebih menggencarkan lagi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah-rumah menengah atas atau non subsidi di tahun 2013 ini. Apalagi saat ini banyak bank lain yang sudah menyalurkan KPR juga, khusus untuk rumah atau bangunan dengan luas lebih dari 70 m2.

“Sebenarnya kita sudah masuk (ke KPR menengah atas), tapi tidak begitu banyak jumlahnya. Tahun ini kita mau (gencarkan) ke KPR di atas 70 m2. Karena ke depan, kita mau masuk ke semua pangsa pasar KPR, baik yang paling bawah dari program pemerintah FLPP, maupun masyarakat menengah dan menengah atas. Tapi kalau yang atas sekali tidak usah lah, karena itu mahal biayanya,” tutur Irman Alvian Zahiruddin, Direktur BTN, ketika ditemui usai penandatangan MoU antara BTN dan Asuransi Jasindo, di Jakarta, Senin (18/3).

Untuk target KPR menengah atas, Irman mengatakan bahwa BTN ingin penyalurannya lebih besar daripada pasar subsidi. Ada beberapa strategi yang akan BTN lakukan untuk merealisasikan ini.

“Saat ini orang kalau beli (rumah) itu kan selalu melalui developer, nah, dia kita deketin, supaya dia pada saat melepas rumahnya, lepasnya ke kita. Kemudian kita juga bisa bersaing secara bunga (dengan bank-bank penyalur KPR menengah atas lainnya), bahkan sekarang kita kasih murah sekali yaitu 7,49% fixed 2 tahun,” katanya.

Sedangkan untuk KPR subsidi pemerintah atau KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mana pada saat ini BTN mendominasi proporsi penyalurannya dibandingkan bank-bank lainnya, memiliki bunga 7,25% fixed sepanjang masa pinjaman. “Jadi kalau pinjamannya 15 tahun ya sepanjang itu bunganya fixed,” imbuhnya.

Tahun ini, ungkap Irman, BTN mendapatkan kuota FLPP sebesar 121 ribu unit A yang seharga sekitar Rp70 juta per rumah. Irman bilang kalau BTN yakin sekali akan bisa memenuhi kuota tersebut sampai akhir tahun nanti.

“Sampai akhir tahun ini saya rasa tercapai ya (kuota tersebut). Hal ini karena adanya stabilisasi di sektor regulasi, dan developer juga melihat bahwa di tahun ini peluang untuk perumahan, khususnya FLPP, sangat tinggi minatnya. Sedangkan tahun lalu (penurunan kuota FLPP) hanya lebih disebabkan karena adanya perubahan-perubahan regulasi dari berbagai pihak terkait,” ungkapnya.

Mengenai aturan BI yang mulai tahun ini mewajibkan perbankan menyalurkan kredit kepada sektor UMKM minimal sebesar 20% dari total portofolio kreditnya, Irman menyatakan bahwa BTN menganggap itu sebagai peluang atau potensi yang bagus untuk digarap. “Dari nasabah BTN yang ada hari ini, sebagian dari mereka meminta BTN untuk memberikan kredit mikro atau kecil,” ujarnya.

Untuk kredit UMKM tersebut, BTN akan lebih fokus untuk menyalurkannya kepada para pengusaha di bidang penunjang perumahan. “Karena industri penunjang perumahan itu sebetulnya besar sekali (potensinya). Tapi sayang industri ini tidak secara khusus digarap, karena kebanyakan orang bicara industri pertanian, kerajinan, dan lain-lain, sementara industri pendukung perumahan ini merupakan kategori baru. Padahal di sana ada industri pasir, kayu, paku, dan sebagainya,” paparnya.

Persoalan pendekatan (approach) kepada para pengusaha UMKM itu, menurut Irman, pihaknya lah yang lebih dulu mendekati mereka. “Karena dalam industri mereka (UMKM), kita yang harus duluan approach. Untuk cabang di daerah-daerah kita sudah punya cukup banyak, tinggal kita sekarang mempersiapkan SDM-nya, kemudian setelah ini kita bisa masuk bisnisnya. Ini lebih tepatnya kita akan buka layanan UMKM dan akan konsentrasi ke bidang-bidang yang mau kita support (pembiayaannya),” ucapnya.

Sementara Direktur Utama BTN, Maryono, juga menjelaskan bahwa komposisi pembiayaan perumahan mempunyai porsi 85% dari keseluruhan penyaluran kredit BTN, sedangkan yang non perumahan 15%.

“Jadi untuk yang 15% ini kita akan fokus masuk ke pembiayaan-pembiayaan terkait perumahan, contohnya industri keramik, batu bata, elektronik, infrastuktur, dan sebagainya. Sehingga (kredit) UMKM-nya itu untuk yang (industri) penunjang perumahan. Kita memberikan kredit investasi dan modal kerja ke mereka untuk mendukung program-program perumahan.

Maryono menambahkan bahwa dengan menyalurkan lebih banyak pembiayaan ke industri penunjang perumahan maka akan bisa menekan harga rumah menjadi lebih murah. “Bayangkan, kalau BTN membiayai industri keramik, kapasitasnya misalnya Rp100 juta, ada developer hanya perlunya Rp10 juta. Kalau dia beli sendiri, harganya bisa mahal, tapi kalau kita kumpulkan 10 developer bisa terkumpul Rp100 juta, jadi harganya bisa lebih murah. Sehingga ini bisa menekan harga rumah,” tuturnya.

Target penyaluran kredit BTN di 2013, ungkap Maryono, adalah tumbuh 29% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar Rp81 triliun. Kredit itu dibagi dua yaitu untuk perumahan subsidi dan non subsidi. Sedangkan target NPL di tahun 2013 ini antara 2%-2,5%.

“Yang perumahan subsidi akan kita ambil semuanya, minimal 98% program pemerintah akan diambil semuanya, sisanya kita akan masuk di KPR non subsidi. Untuk NPL, kita akan melakukan penekanan. Yaitu dengan cara, pertama akan melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang terlambat membayar. Kedua kita akan melakukan lelang pada agunan-agunan yang mengalami masalah. Karena momentum pelelangan agunan itu sangat tepat, karena harga tanah atau properti sedang booming sekarang ini. Ketiga jika dia tidak ada agunan-agunannya, maka akan kita beritahukan ke media, nama-nama nasabah yang tidak mau bayar itu,” tegasnya.

Sementara, BTN dan Jasindo akan membentuk perusahaan patungan yang bergerak di bidang jasa asuransi. Rencananya, kerja sama dalam bentuk perlindungan nasabah BTN ini akan direalisasikan pada semester kedua mendatang.

Maryono mengatakan bahwa pembentukan perusahaan asuransi ini sejalan dengan rencana bisnis BTN yang akan lebih fokus dalam mengejar fee based income. “Total kredit BTN pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 81 triliun, dengan jumlah nasabah berkisar 5 juta, seluruhnya dicover oleh asuransi. Dengan pembentukan perusahaan asuransi maka seluruhnya bisa dicover sendiri tanpa dicover oleh perusahaan asuransi swasta,” jelasnya.

Pada tahun ini BTN menargetkan fee based income mencapai sekitar Rp560 miliar, naik 66% dari jumlah di tahun 2012 yang sekitar Rp 300 miliar. Dengan adanya perusahaan asuransi patungan ini, nantinya nasabah BTN akan dicover oleh asuransi tersebut.

Alasan BTN memilih Jasindo sebagai mitra, terang Maryono, karena memiliki reputasi sebagai perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, memiliki jaringan luas dan juga bertindak sebagai perusahaan reasuransi. “Jika Bank Mandiri bekerja sama dengan perusahaan asuransi asing, maka BTN lebih memilih bersinergi dengan BUMN asuransi,” tegasnya.

Untuk merealisasikan pembentukan perusahaan patungan asuransi tersebut, BTN dan Jasindo masih mengkaji apakah membentuk perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan asuransi yang sudah ada. Namun untuk setoran modal BTN akan menjadi mayoritas. “Saya tidak bisa menyebutkan berapa porsi BTN pada perusahaan asuransi yang akan dibentuk, tapi kami berharap bisa mayoritas,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…