Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Diabaikan

Pemerintah Dinilai Mengecewakan

Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Diabaikan

Jakarta – Tim Kajian BBM tampaknya harus menelan kekecewaan terkait tak dilaksanakannya rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah tak mengajukannya ke DPR. “Saya kecewa, rekomendasi tim bukannya ditolak DPR, tapi tidak diajukan pemerintah ke DPR," kata Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM bersubsidi, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,14/6.

Menurut ekonom UGM ini, pemerintah dinilai tidak serius melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan cenderung tidak konsisten dalam rencana penerapan pembatasan BBM bersubsidi. Akibatnya, subsidi makin membengkak. Karena harga minyak naik terus. “Dengan kondisi harga minyak dan posisi rupiah saat ini, maka pemerintah harus menambah subsidi sekitar Rp15-20 triliun. Itu yang pemerintah harus nombok," tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan ini, ketidakkonsistenan ini terlihat dari pemerintah yang hingga kini belum memutuskan kebijakan mana yang akan dilakukan meski telah melakukan kajian. "Pemerintah tidak menaikkan harga BBM tapi juga tidak melakukan pembatasan penggunaan BBM," terangnya.

Dikatakan Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini, harusnya pemerintah sudah melakukan uji coba pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Pasalnya, dengan langkah ini, pemerintah bisa mengetahui pihak mana saja yang harus mendapat perlindungan apabila nanti terjadi kenaikan harga BBM. "Misalnya dengan sistem cash back yang dulu pernah saya usulkan," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Anggito, pemerintah ternyata tidak juga melakukan uji coba. "Ibu Evita (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi) mengatakan uji coba akan ditunda September," ujarnya.

Menurutnya, dari sisi inflasi, pemerintah memang sudah terlambat apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut karena bulan deflasi yaitu April-Mei 2011 telah terlampaui "Dari sisi inflasi sudah terlambat," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi tetap bisa dilakukan pada tahun ini. Walau dengan konsekuensi harus menambah beban subsidi. "Ya tidak apa-apa dilakukan September, tapi bebannya akan dipindah ke tahun depan," ujarnya.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Sutisna Prawira mengatakan pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti bensin premium, minyak solar, dan minyak tanah tetap. “Tetapnya harga BBM ini terhitung mulai pukul 00.00 waktu setempat 15 Juni 2011 yakni untuk premium Rp4.500 per liter, solar Rp4.500 per liter, dan minyak tanah Rp2.500 per liter," katanya dalam siaran pers itu.

Selain itu, faktor tetapnya harga BBM ini juga memperhatikan kondisi sektor riil dan perekonomian global maupun nasional serta perkembangan harga minyak yang masih belum stabil.

Alasan lainnya, hasil monitoring dan evaluasi perkembangan harga minyak mentah dan harga produk BBM di pasar dunia terus menurun karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia serta perkembangan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia akibat masalah krisis utang di Zona Eropa. "Namun demikian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli 2010 sampai Juni 2011 masih lebih tinggi dari asumsi harga minyak dalam APBN 2011," tukasnya.

Sekadar informasi, ketetapan harga ini sesuai dengan harga jual eceran BBM jenis minyak tanah, bensin premium, dan minyak solar untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. **cahyo

BERITA TERKAIT

Harga BBM Bersubsidi Diprediksi Naik Setelah Pilpres

NERACA Jakarta-Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution melihat ada kemungkinan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan 2019. Hal ini…

Ciptakan Transaksi Wajar Saat IPO - Desember, Hasil Kajian Auto Rejection Dirilis

NERACA Jakarta – Memberikan win-win solusion untuk kepentingan investor dan juga emiten, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah disibukkan…

Pengembang Minta Target Rumah Bersubsidi Naik di 2019

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta Pemerintah menaikkan jatah unit…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BPS Klaim Desa Tertinggal Berkurang Ribuan

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah…

Atria Andalkan Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta – PT Atria Multi Energi (Atria) mengklaim pasar batu bara dalam negeri masih menjadi andalan.…

Kemenhub Kembangkan Konsep Integarasi Tol Laut

    NERACA   Jakarta - Dtjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengembangkan konsep tol laut yang terintregasi dan terkoneksi "end…