Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Diabaikan

Pemerintah Dinilai Mengecewakan

Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Diabaikan

Jakarta – Tim Kajian BBM tampaknya harus menelan kekecewaan terkait tak dilaksanakannya rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah tak mengajukannya ke DPR. “Saya kecewa, rekomendasi tim bukannya ditolak DPR, tapi tidak diajukan pemerintah ke DPR," kata Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM bersubsidi, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,14/6.

Menurut ekonom UGM ini, pemerintah dinilai tidak serius melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan cenderung tidak konsisten dalam rencana penerapan pembatasan BBM bersubsidi. Akibatnya, subsidi makin membengkak. Karena harga minyak naik terus. “Dengan kondisi harga minyak dan posisi rupiah saat ini, maka pemerintah harus menambah subsidi sekitar Rp15-20 triliun. Itu yang pemerintah harus nombok," tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan ini, ketidakkonsistenan ini terlihat dari pemerintah yang hingga kini belum memutuskan kebijakan mana yang akan dilakukan meski telah melakukan kajian. "Pemerintah tidak menaikkan harga BBM tapi juga tidak melakukan pembatasan penggunaan BBM," terangnya.

Dikatakan Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini, harusnya pemerintah sudah melakukan uji coba pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Pasalnya, dengan langkah ini, pemerintah bisa mengetahui pihak mana saja yang harus mendapat perlindungan apabila nanti terjadi kenaikan harga BBM. "Misalnya dengan sistem cash back yang dulu pernah saya usulkan," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Anggito, pemerintah ternyata tidak juga melakukan uji coba. "Ibu Evita (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi) mengatakan uji coba akan ditunda September," ujarnya.

Menurutnya, dari sisi inflasi, pemerintah memang sudah terlambat apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut karena bulan deflasi yaitu April-Mei 2011 telah terlampaui "Dari sisi inflasi sudah terlambat," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi tetap bisa dilakukan pada tahun ini. Walau dengan konsekuensi harus menambah beban subsidi. "Ya tidak apa-apa dilakukan September, tapi bebannya akan dipindah ke tahun depan," ujarnya.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Sutisna Prawira mengatakan pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti bensin premium, minyak solar, dan minyak tanah tetap. “Tetapnya harga BBM ini terhitung mulai pukul 00.00 waktu setempat 15 Juni 2011 yakni untuk premium Rp4.500 per liter, solar Rp4.500 per liter, dan minyak tanah Rp2.500 per liter," katanya dalam siaran pers itu.

Selain itu, faktor tetapnya harga BBM ini juga memperhatikan kondisi sektor riil dan perekonomian global maupun nasional serta perkembangan harga minyak yang masih belum stabil.

Alasan lainnya, hasil monitoring dan evaluasi perkembangan harga minyak mentah dan harga produk BBM di pasar dunia terus menurun karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia serta perkembangan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia akibat masalah krisis utang di Zona Eropa. "Namun demikian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli 2010 sampai Juni 2011 masih lebih tinggi dari asumsi harga minyak dalam APBN 2011," tukasnya.

Sekadar informasi, ketetapan harga ini sesuai dengan harga jual eceran BBM jenis minyak tanah, bensin premium, dan minyak solar untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. **cahyo

BERITA TERKAIT

Soal Laporan Keuangan Garuda - BEI Masih Tunggu Kajian DSAK IAI

NERACA Jakarta – Polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIIA) mencuri perhatian pelaku pasar modal dan termasuk pihak…

Penembusan Pupuk Bersubsidi di Lebak Kembali ke Manual

Penembusan Pupuk Bersubsidi di Lebak Kembali ke Manual NERACA Lebak - Penembusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lebak, Banten, kembali diberlakukan…

Pembatasan Putusan MK di UU SDA Perlu Dikaji Secara Kritis

Pembatasan Putusan MK di UU SDA Perlu Dikaji Secara Kritis NERACA Jakarta – Berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…