NERACA

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyetujui adanya sistem satu atap yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan mengenai impor produk hortikultura. Hal ini dilakukan bisa menjadi solusi untuk mengatasi tingginya harga bawang putih yang terjadi belakangan ini. 

\"Hal ini bisa dijadikan solusi, kemudian termasuk integrasi data,\" kata Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan, saat ditemui Neraca di Jakarta, Senin (18/03).

Saidah menjelaskan bahwa proses yang sederhana ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku untuk mengimpor bawang. Selain itu, Kemendag menjamin proses perizinan ini selesai dalam waktu maksimal 48 jam. Namun, KPPU menilai bahwa yang paling tepat untuk menjalankan proses perizinan satu atap ini adalah Kementerian Pertanian, karena kementerian ini yang bertanggung jawab mengurusi stok kebutuhan nasional. \"Jika satu atap, seharusnya Kementan, karena dia yang mengurusi kebutuhan,\" ujarnya.

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan bahwa semua pihak memerlukan data stok nasional bawang putih, khususnya Kementan dan Kemendag. Data-data itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementan. Kemendag juga turut terlibat, karena pihak yang mengeluarkan izin impor. \"Kami membutuhkan data stok nasional dan itu ada di pihak siapa? BPS dan Kementan. Kemudian, bagaimana dengan supply and demand-nya? Jika suplainya oke, tidak perlu impor. Apabila kurang, baru kita mengimpor,\" ungkapnya.

Kemudian Saidah mengungkapkan KPPU akan segera memanggil sebelas importir bawang putih. Pemanggilan ini dikarenakan KPPU mencurigai adanya kartel bawang putih yang telah menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga komoditas bawang merah dan bawang putih di pasar lokal. “Nama-nama importir tidak bisa disebutkan. Terdapat sebelas importir dan ini akan diperiksa oleh KPPU mulai hari Jumat pekan ini,” tuturnya.

Menurutnya, KPPU mendapatkan kepastian sejumlah kontainer berisi bawang putih impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. “Para importir sengaja menahan sejumlah kontainer tersebut agar harga melonjak lebih dulu untuk kemudian dilepas ke pasar,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya mengusulkan adanya pengintegrasian perizinan impor, yaitu mulai dari urusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Surat Perizinan Impor (SPI), hingga keluarnya Importir Terdaftar (IT). Penerapan birokrasi perizinan impor satu pintu baru sebatas imbauan ke Presiden. Proses singkronisasi kebijakan antara Kementan dan Kemendag masih butuh diskusi yang mendalam. \"Ini baru diimbau ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,\" katanya.

Gita menuturkan dengan belajar dari pengalaman apabila pemangkasan birokrasi ini bisa diwujudkan, kekurangan suplai komoditas net imported seperti bawang putih saat ini, tidak akan terjadi lagi sehingga masyaraat tidak dibebankan oleh meroketnya harga. Namun, pengalaman tersebut, kata dia, juga memberikan semangat baru kedua kementerian terkait impor ini untuk segera menuntaskan reformasi birokrasi tersebut. \"Dipastikan tidak lebih beberapa hari pendalamannya. Itu semangat kita,\" tambahnya.