NERACA

Jakarta - Kebijakan kenaikan upah buruh atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) ternyata masih menjadi topik hangat. Untuk kesekian kalinya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan dampak dari kebijakan tersebut, antara lain hengkangnya puluhan pabrik dari Jabodetabek.

Apindo menyebutkan, sekitar 90 perusahaan di Jabodetabek memutuskan untuk merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah tahun ini. Langkah relokasi diambil lantaran perusahaan tidak sanggup membayar upah buruh DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,2 juta.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, Jawa Tengah menjadi lokasi favorit tujuan relokasi pabrik. Alasannya, UMP di sana lebih rendah. Hanya sekitar Rp 1,2 juta. Perusahaan yang memutuskan untuk merelokasi pabriknya, didominasi sektor padat modal. \"Perusahaan-perusahaan garmen dan lain sebagainya. Terutama yang capital intensif,\" ujarnya di Jakarta, Senin (18/3).

Selain upah, faktor lain yang mendorong keputusan relokasi ini adalah biaya logistik di DKI Jakarta yang tinggi akibat kemacetan. Jawa Timur juga menjadi lokasi tujuan lain selain Jawa Tengah. \"Sekitar 5 sampai 6 perusahaan yang saya tahu pindah ke Jawa Timur. Di sana sedikit karena UMP Jatim lebih tinggi dari Jateng namun tetap lebih rendah dari Jakarta,\" tuturnya.

Perusahaan yang memutuskan untuk pindah tersebut rata-rata memiliki ribuan karyawan. Beberapa perusahaan juga memilih untuk merelokasi pabriknya keluar negeri seperti Bangladesh, Vietnam bahkan Malaysia. \"Keluar negeri itu ada 4 sampai 5 perusahaan terutama perusahaan milik dari Korea atau Jepang,\" imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Apindo yang sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Penyedia Garmen Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita menyebutkan, untuk usaha garmen dengan modal Rp 20 juta, kenaikan UMP bakal membuat mereka menutup usahanya. Karena, berdasarkan perhitungan dengan dua tenaga kerja, pengusaha harus menambah sekitar Rp 2 juta untuk pembayaran gaji. Sedangkan keuntungan yang diperoleh hanya sekitar Rp 1 juta.

\"Usaha ini bakal rugi jadi harus tutup. Sebanyak 50 ribu orang akan kehilangan pekerjaan kalau sampai 10 merek tutup. Ini bukan ancaman tapi kenyataan kecuali kalau UKM tidak dinaikkan UMP-nya,\" ujarnya.

Dampak lain juga dirasakan pengusaha pemasok barang dari UKM ini, seperti Matahari Dept. Store, Suryadi mengungkapkan para pengusaha ini akan kehilangan barang-barang dari UKM ini. Mereka juga akan kesulitan untuk membayar para SPG mereka. \"Yang pemasok ini susah, sampai SPG nangis minta tidak usah gaji segitu, karena tidak punya kerjaan lain,\" ujarnya.

Suryadi menyatakan, kemampuan UKM menaikkan gaji sekitar 10% atau untuk menutupi inflasi. Selain itu, kenaikan juga dilakukan secara perlahan sehingga pengusaha bisa melakukan penyesuaian terhadap harga barang. \"Mending perlahan-lahan jadi bisa menyesuaikan harganya. Ini yang pemerintah tidak tahu karena pemerintah bukan pengusaha jadi nggak mengerti,\" katanya.

Pengusaha Menyesuaikan

Seperti diketahui, UMP di Jakarta direncanakan bakal naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Selain Jakarta, beberapa daerah juga bakal melakukan penyesuaian UMP. Dampak kenaikan UMP praktis membuat pengusaha dan pelaku industri berpikir keras. Regulasi pemerintah mengharuskan mereka untuk menambah cost agar standard gaji tersebut terpenuhi.

Ada 3 kerugian jika perusahaan berselisih dengan serikat pekerja, yaitu Corporate Branding, Employee Branding dan Financial Cost. “Brand image juga berpengaruh kepada talent yang ingin direkrut perusahaan, pencari kerja akan mikir dulu apakah itu tempat baik untuk bekerja, jika pemberitaan kerap memperlihatkan perselisihan antara serikat pekerja terus menerus,” ujar Rainer Michael, Corporate Communication Hay Group.

Apalagi teknologi kini memungkinkan orang untuk mencari tahu dulu profil perusahaan yang akan mereka lamar. “Jangan sampai top talent enggan masuk perusahaan Anda karena sedang terlibat masalah dengan serikat pekerja,” kata dia.

Menurutnya cara terbaik adalah komunikasi internal yang sejalan dan sportif. “Jika hal ini bisa diselesaikan secara bipartite, ditambah sinergi antar fungsi dan hubungan industrial yang harmonis, dan bisa disepakati secara internal, itu akan jauh lebih baik,” paparnya.

Sisi lain dari kenaikan UMP ternyata tidak selalu suram, ada beberapa pengaruh positif dari kenaikan UMP di negeri kita, yaitu peningkatan daya beli masyarakat. “Dengan upah yang baru, maka kemampuan pekerja untuk belanja akan lebih besar dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu dengan meningkatnya daya beli maka ketersediaan barang mau tak mau harus lebih tinggi, artinya demand yang tinggi tersebut peluang pasar untuk perusahaan bisa menyediakan barang atau service yang dibutuhkan masyarakat.

“Secara ekonomi makro hal ini bagus, peluang untuk perusahaan juga untuk growth, karena market yang lebih besar dan konsumen yang punya jual beli, tetapi dengan catatan selesaikan dulu PR-PRnya,” jelasnya.