Jakarta – Kalangan pengamat menilai ketahanan energi nasional sekarang dalam kondisi “gawat darurat” di tengah melesetnya target kuota BBM bersubsidi yang berpengaruh pada melebarnya defisit APBN 2013. Karena itu, pengalihan BBM ke bahan bakar gas (BBG) mau tidak mau harus dilaksanakan dalam program jangka pendek pemerintah.

NERACA

Berdasarkan analisis data APBN, bahwa perubahan asumsi harga minyak dunia US$1 per barel menyebabkan potensi tambahan defisit hingga Rp 0,3 triliun. Kemudian perubahan asumsi lifting minyak turut menyebabkan potensi tambahan defisit. Untuk APBN 2011 misalnya, dimana proyeksi perubahan asumsi lifting minyak 10 ribu barel per hari akan mendorong naiknya defisit hingga Rp3 triliun-Rp3,34 triliun. Sementara perubahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 0,5 akan menyebabkan meningkatnya tambahan defisit sekitar Rp1,14 triliun-Rp1,25 triliun.

Porsi subsidi energi juga sangat dominan terutama subsidi BBM selama 2005 s/d 2011. Pada 2005 subsidi energi mencapai 86,49% dari total subsidi, naik menjadi 88,06 % pada 2006. Sementara pada 2007, porsi subsidi energi mencapai 77,80%, kemudian melonjak karena kenaikan harga minyak dunia pada 2008 menjadi 80,01%. Sempat menyusut menjadi 68,50% pada 2009, subsidi energi pada 2010 dan 2011 kembali melonjak menjadi 71,55% dan 72,40% dari total subsidi setiap tahunnya.

Dari gambaran tersebut, pengamat energi Kurtubi menilai ketahanan energi nasional kini sudah sangat terancam apabila tidak ada penambahan kilang minyak baru. Karena impor BBM pada 2030 diperkirakan mencapai 574,57 juta barel atau sekitar 71,8% dari total kebutuhan BBM nasional sebesar 800,24 juta barel. “Apabila dihitung nilainya mencapai US$68,94 miliar atau sekitar Rp600 triliun,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dalam APBN 2013, terlihat alokasi subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun.  Sedangkan alokasi belanja modal lebih rendah yaitu Rp 184,4 triliun.  Pada APBN-P 2012, realisasi belanja modal mencapai Rp 140,2 triliun dari pagu Rp 176,1 triliun.

Tidak hanya itu. Dari sisi neraca perdagangan, impor minyak mentah maupun impor hasil minyak terus menunjukkan tren peningkatan.  Sedangkan ekspor minyak terperosok akibat rendahnya produksi dan ketiadaan penemuan lapangan minyak yang baru.

Akibatnya, defisit neraca perdagangan berdampak pada tingginya permintaan terhadap dolar AS.  Kondisi ini jelas akan memengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah.  Jika rupiah tidak stabil, dampaknya beraneka ragam, termasuk di dalamnya adalah inflasi. Data BPS mengungkapkan, defisit neraca perdagangan pada Januari 2013 disebabkan oleh tingginya defisit minyak dan gas yang mencapai US$1,43 miliar atau setara Rp 13,8 triliun. 

Lebih jauh lagi Kurtubi memaparkan,penambahan kilang baru mutlak diperlukan demi ketahanan energi nasional. Jika kilang bisa dikembangkan dari proyek eksisting dan ada penambahan proyek, impor BBM bisa berkurang dari 71,8% menjadi 54%.

Jika kilang dikembangkan dengan cara upgrading, impor BBM bisa berkurang menjadi 51%. Sementara bila kilang dikembangkan dengan menambah kilang minyak baru, impor BBM bisa semakin berkurang lagi menjadi hanya 3% dari total kebutuhan BBM.

Langkah kedua, menurut Kurtubi,  untuk menyelamatkan energi nasional, pemerintah harus segera mengalihkan penggunaan BBM ke BBG. Ini karena tanpa disubsidi pun, harga gas jauh lebih murah dibandingkan dengn harga BBM. Harga gas 1 liter setara premium hanya Rp 3.100, selain itu gas juga ramah lingkungan.

Pelanggaran MK

Namun Kurtubi juga mengungkapkan,hal yang tidak kalah penting untuk menyelamatkan energi nasional, agar pemerintah segera mengoreksi sistem pengelolaan migas nasional saat ini yang berdasarkan UU Migas Nomor 22/2001. Sejumlah alasan untuk mencabut UU Migas itu, karena telah terjadi pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas larangan penerapan harga pasar untuk BBM dalam negeri.

\"Selain itu juga aset milik negara telah dijadikan agunan oleh perusahaan asing karena ketidakjelasan status maupun pembukuannya,\" ujar Kurtubi.

Demikian pula dengan pengiriman gas yang sangat murah ke China, terus berlangsung di tengah kekurangan gas di dalam negeri untuk pengalihan BBM ke BBG serta tingginya subsidi listrik karena kembali beralihnya PLN menggunakan BBM setelah mereka kekurangan gas.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara mengakui kedaulatan energi kini yang semakin jauh terwujud dari bumi Indonesia. Dia mencontohkan dalam banyak kontrak dengan perusahaan gas asing yang antara lain disebutkan bahwa alokasi gas untuk dalam negeri hanya 30%. Padahal banyak industri lokal yang sangat membutuhkan gas.

Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya industri itu mati karena tidak adanya pasokan gas. “Jika pemerintah ingin benar-benar bertekad mewujudkan kedaulatan energi maka seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus mendahulukan pasokan gas yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia untuk kepentingan domestik,” katanya, Sabtu (16/3).

Menurut Marwan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan energi yang luar biasa antara lain minyak dan gas bumi. Dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. “Namun, amanat UUD 1945 itu belum bisa terwujud karena sebagian besar ladang minyak dan gas bumi Indonesia yang justru dikelola oleh pihak asing,” ujarnya.

Dia menuturkan, permasalahan migas yang ada di indonesia dimana salah satunya adalah kebijakan dan road map energi yang belum tersedia. Ketahanan dan kemandirian energi juga bermasalah, sementara cadangan menipis dan lifting menurun. Kedaulatan energi di Indonesia menghadapi tangan-tangan asing yang selalu mencari-cari celah untuk menguasai sumber energi Indonesia. “Yang disayangkan lagi bahwa kebijakan yang ada justru seolah-olah mendukung kebijakan asing,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa adanya antek asing dibalik kebijakan pemerintah, bahkan jika boleh dibilang kita berhadapan dengan pemerintah kita sendiri. Misalkan saja, Pertamina sudah berkali-kali sejak tahun 2008 yang lalu mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa Pertamina mau dan mampu mengelola Blok Mahakam namun pemerintah tidak menyetujuinya. “Siapa yang tidak geram dengan keadaan yang seperti ini, pihak BUMN sudah mau dan berkata mampu tetapi dukungan dari pemerintah tidak ada, bahkan menyarankan lebih baik tidak usah melakukan hal yang semacam itu,” tuturnya.

Marwan menegaskan, potret tata kelola migas di Indonesia pada saat ini yang masih banyak campur tangan asing serta orang-orang yang memiliki kepentingan. Sumber energi yang sejatinya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat tidak lagi teraplikasikan. Permasalahannya juga bukan lagi pada individu per individu tetapi berkembang menjadi permasalahan negara. “Sistem kapitalisme yang kenyataannya jelas digunakan oleh Indonesia ini akan mengakibatkan liberalisasi pada segala aspek kehidupan khususnya sumber energi,” tambahnya. mohar/iwan/fba