PAD Harus Naik 15 Persen - Kesepakatan Musrenbang APBD 2014 Kota Depok

Depok – Sejak Depok berdiri 27 April 1999 sebagai Kota Otonom, baru pada tahun 2014 nanti disepakati kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai angka 15 persen dan terus berlaku untuk tahun-tahun berikutnya.. Sebelumnya kenaikan hanya berkisar di angka 5 persen. Artinya, pada APBD Tahun Anggaran 2014 nilai PAD akan mencapai sekitar Rp 700 Miliar dari tahun 2013 ini yang ditargetkan sekitar Rp 600 Miliar lebih. Jika hal ini benar diwujudkan, maka APBD Kota akan sangat sehat dan memiliki kekuatan keuangan daerah yang kuat dalam menunjang kepentingan pembangunan daerak di berbagai sektor yang selama ini selalu terkendala oleh minimnya anggaran daerah.

Hal itu dikemukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Depok, Misbahul Munir, saat memberikan laporannya dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang0 Kota Depok, kepada Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. akhir pekan kemarin. “Hal ini akan dilanjutkan dengan penyusunan RKPD Tahun 2014. sesuai mengusung tema: Musrenbang; yakni Pembangunan Kota Depok yang lebih fokus, berkualitas, efektif dan efisien, melalui sinkroniasasi dan sinergitas peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan Daerah menuju Kota Depok yang maju dan sejahtera,” katanya.

Dikatakan, bahwa musrenbang telah menghasilkan 13 isu strategis yang akan menjadi program prioritas di 2014 dengan target kinerja tentang 8 program unggulan dan 4 program andalan yang akan tetap dilaksanakan seluruh aparatur Pemerintah Kota Depok.

Dijelaskan, 13 isu strategis tersebut adalah Peningkatan kualitas pelayanan public, Peningkatan tata pemerintahan dan reformasi birokrasi, Pembangunan ifrastruktur, Penambahan pagu, Rp 1 Miliar untuk setiap kelurahan untuk digunakan membangun drainase dan jalan lingkungan, Optimaslisasi pendapatan dan pembiayaan, sesuai RPJMD yang harus meningkat 15 % dari tahun ketahun, Peningkatan penataan ruang dan lingkungan diperkotaan, Peningkatan kreatifitas inovasi dan prestasi masyarakat, Peningkatan potensi lokal dan investasi daerah, Peningkatan jamkesda dan jamkesmas, Aksestabilitas dan pendidikan berkarakter, Pendidikan, Peningkatan Ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Penghematan Energi, penghematan bbm, Politik hukum dan peningkatan keamanan daerah.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad mengingatkan, Musrenbang bukanlah akhir dari proses perencanaan, tetapi merupakan proses yang harus dilalui, ditindaklanjuti ke perencanaan anggaran. Hasilnya nanti, menjadi masukan untuk penyusunan anggaran dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. \"Sehingga diperlukan kejelian dalam memilih program yang menjadi prioritas,” katanya.

Karena, lanjutnya, dengan keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua program dapat di akomodir melalui APBD. Dalam hal ini peran serta CSR dan swadaya masyarakat, serta parisipasi aktif masyarakat sangat dipelukan. Dan, hendaknya Musrenbvang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan oleh para OPD.

Oleh sebab itu, hendaknya hasil kesepakatan Musrenbang ini, tidak hanya sekedar wacana, tetapi program prioritas dapat dilaksanakan dengan baik melalui 3T yaitu Tulus, Tekad, Terlaksana. Masyarakat juga diharapkan mengawal dan mengawasi serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2014 nanti. Demikian Wakil Walikota Depok.

Related posts