2013, BI Restui Biro Kredit Swasta Berdiri

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan mengizinkan berdirinya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atau bisa disebut biro kredit swasta. Hal ini didasarkan pada PBI Nomor 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang LPIP. LPIP ini termasuk bagian dari Arsitektur Sistem Perkreditan Nasional (SIPNAS). Sebenarnya BI, sejak 1975, telah menyediakan informasi perkreditan untuk kepentingan penyediaan dana oleh bank sekaligus untuk pelaksanaan tugasnya.

Namun, dalam perkembangannya tercipta kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan layanan, kemudahan mengakses pembiayaan inklusif, khususnya untuk masyarakat menengah ke bahwa dan sektor UMKM, serta ketersediaan ragam produk yang lebih variatif. Jadi dibutuhkan pula penyediaan informasi perkreditan yang lebih komprehensif dan bervariasi, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI).

“Kebijakan (pembentukan LPIP) ini diambil tidak semata-mata karena BI perlu, tapi juga karena ada kebutuhan dari perbankan. Kemudian, dengan semakin berkembangnya perekonomian di nasional dan global, membuat tugas BI dalam membuat kebijakan, melakukan pengaturan dan surveillance, tambah kompleks. Sehingga untuk menyukseskan tugas tersebut diperlukan data yang cepat dan komprehensif untuk dapat diolah menjadi informasi strategis,” kata Sani Eka Duta, Asisten Direktur Divisi Informasi Kredit, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, ketika ditemui di Jakarta, Jumat (15/3).

Jadi, menurutnya, data mengenai perkreditan, termasuk jumlah debitur dan fasilitas kredit yang diberikan, yang sudah ada di BI saat ini tidak cukup komprehensif, sehingga BI juga membutuhkan data-data dari lembaga-lembaga non keuangan juga, seperti Telkom dan PAM. Sinergi ini akan membantu otoritas lain menjadi lebih baik juga dari sisi data.

“Sinergi antara otoritas (BI dan lembaga publik lainnya) dengan pihak swasta sebagai pengelola biro kredit swasta (private credit bureau) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi perkreditan yang lebih variatif, bernilai tambah, terintegrasi, dan komprehensif. Sementara, cakupan data lebih luas yang berasal dari LK dan non-LK menjadi kunci penyediaan informasi perkreditan yang bernilai tinggi dan mampu meningkatkan akses keuangan yang inklusif,” jelasnya.

Kalau hanya BI yang melakukan pendataan perkreditan, ungkap Sani, tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar. “BI mampu sebenarnya (membuat data perkreditan keseluruhan), tapi pasti ada keterbatasan, karena misalnya ada seseorang yang ngemplang utang di institusi non bank, tapi karena tidak ada datanya, jadi bank tidak tahu. Sehingga dengan adanya LPIP, dia bisa menyediakan informasi yang tidak sederhana dan output-nya juga sophisticated. Karena bank biasanya membutuhkan data lebih dari 24 bulan terakhir, juga tentang bagaimana keseluruhan kredit dan profil resikonya,” ungkapnya.

Adanya LPIP ini, tambah Sani, merupakan wujud pemenuhan kebutuhan dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, khususnya pada persoalan memperoleh kredit. Karena memang peringkat Indonesia dalam survei Ease of Doing Business, khususnya aspek Getting Credit, menurun dari peringkat 127 (di antara 183 negara di seluruh dunia) di 2012, menjadi 129 di tahun ini.

“Permasalahan yang terjadi antara lain adalah soal hukum terkait fidusia dan perlindungan hak kreditur, cakupan data yang belum meliputi institusi non-LK, perusahaan utilitas publik, atau perusahaan ritel, serta belum tersedianya produk yang mencakup data historis lebih dari 24 bulan,” tuturnya.

Sani menerangkan bahwa di dunia ada dua cara pelaporan kredit, yaitu melalui Public Credit Registry (PCR) yang dilakukan otoritas, dan melalui biro kredit swasta (private credit bureau/PCB). Dan BI memilih melakukan kedua-duanya atau bisa disebut dual credit reporting system. Menurutnya, itu disebabkan karena masih ada keengganan dari sektor jasa keuangan untuk berbagi data dengan pihak lain yang bukan otoritas.

PCR itu dikelola BI melalui Sistem Informasi Debitur (SID). PCR akan fokus pada perannya untuk menghimpun data dari lembaga keuangan dan menjadi data feeder bagi LPIP yang dimiliki dan dikelola sektor swasta, kemudian untuk menyediakan informasi perkreditan berupa laporan dasar (IDI-H) kepada lembaga keuangan dan otoritas, serta menyediakan data atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas BI khususnya yang terkait monetary policy, macroprudential surveillance, financial system stability, dan financial inclusion.

“Sementara LPIP akan fokus kepada menghimpun data tambahan dari LK dan non-LK, serta menyediakan informasi perkreditan berupa basic report dan value-added services kepada LK, non-LK, dan pihak lainnya,” imbuhnya.

Lalu, Sani bilang bahwa LPIP dapat fokus kepada sektor tertentu atau mencakup beberapa atau keseluruhan sektor pembiayaan/kredit, misalnya akan khusus ke kredit konsumer, komersial, atau UMKM. Kemudian harus berbadan hukum Indonesia atau berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan modal setor minimal adalah Rp50 miliar, dan maksimum kepemilikan saham untuk setiap pihak adalah ≤ 51%.

“Untuk kepemilikan asing itu dimungkinkan, tapi tidak langsung karena harus melalui pendirian badan hukum Indonesia atau menjadi pemegang saham dari perusahaan berbadan hukum Indonesia yang menjadi pemegang saham LPIP. Memang kalau dimiliki asing secara langsung keseluruhan tidak akan bisa dikontrol, karena ini menyangkut data pribadi debitur, jadi kalau ada masalah bisa-bisa nanti harus diselesaikan di lembaga arbitrase internasional,” katanya.

Sani menceritakan bahwa beberapa waktu lalu sudah ada delapan kredit biro internasional yang kasak-kusuk supaya Indonesia cepat punya biro kredit swasta di dalam negeri. “Kalau dari asing, mereka sudah bergerak mendirikan PT di Indonesia. Memang secara formal belum ada yang mengajukan, tapi informal ada yang sudah mengajukan minatnya. Mereka juga sudah punya office di sini, jadi mereka antusias menunggu (adanya aturan biro kredit swasta). Dulu belum dibuka karena aturannya belum ada. Sedangkan PBI ini baru, terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan, dan sebagainya. Jadi kira-kira April besok sudah bisa keluar SE-nya,” tuturnya.

Dia berkata, kalau ada beberapa investor lokal yang ingin membuka biro kredit swasta juga. “Kemungkinan besar mereka tidak bisa berdiri sendiri tapi harus gabung dengan asosiasi, supaya bisa efektif dalam menarik lembaga keuangan untuk mau jadi penyedia data mereka. Asosiasi yang didekati sudah ada beberapa, misal Perbanas dan Himbara. Jadi kita mau sebelum 2014 sudah operasional, jadi secepat mungkin harusnya mengajukan (permohonan),” ungkapnya.

BI juga menginginkan agar biro kredit swasta itu menggarap sektor kredit yang “manis” saja, seperti kredit konsumer yang memang banyak bank bergerak di sana. Jadi kalau di satu sektor sudah terlalu banyak, maka BI akan mengarahkan biro kredit yang baru untuk masuk ke sektor lain. Di luar negeri, menurutnya, keberadaan informasi kredit bisa menurunkan biaya akuisisi kredit sampai 30%. Akuisisi ini maksudnya surveyor dari bank untuk mengecek ke rumah calon-calon debitur.

“Jadi mimpi besar kita dengan adanya LPIP ini adalah bagaimana memberi kredit kepada orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan. Karena dengan sistem ini, LPIP menghimpun data juga dari perusahaan utilitas publik, jadi nanti behavior payment seorang nasabah akan bisa diolah. Misalnya seorang tukang bakso, ingin ambil kredit modal usaha, ketika dilihat di data dia rajin bayar cicilan, maka dia layak, walaupun pinjaman yang dikasih padanya kecil. Kemudian misalnya UMKM yang sekarang masih kesulitan mengakses kredit, karena usaha ini berhubungan dengan si pemilik sendiri, jadi ketika dia butuh dana usaha, bank bisa menggunakan data-data si pemilik dari LPIP itu. Sehingga orang-orang yang punya reputasi bagus, tidak akan di-charge bunga tinggi. Jadi bisa ada risk based pricing, berdasarkan credit worthiness masing-masing debitur,” pungkasnya. [ria]

Related posts