Oleh: Bernadine

Lektor Kepala Kwik Kian Gie School of Business

Secara fenomenologik kiranya tak berlebihan bila tahun ini diberi predikat “tahun politik” bagi Indonesia yang ditandai maraknya gempita politik di seluruh pelosok negeri secara nasional menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014. Kendati dalam pendekatan manajemen strategik, politik merupakan salah satu faktor lingkungan eksternal bagi organisasi bisnis, namun dalam realitasnya derap politik tersebut seringkali menerobos terlalu dalam ke ranah bisnis dan membentuk adonan interaksi yang tidak jelas antara “pembisnisan politik” atau “politisasi bisnis.”

Kegiatan bisnis berorientasi pada strategi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk menghasilkan keuntungan finansial. Di sisi lain, politik berorientasi pada pengelolaan kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik, termasuk kepentingan dunia bisnis. Interaksi antara keduanya secara etik dapat dibenarkan apabila murni dilandasi oleh mutual-giving relations dan tidak bersifat transaksional melainkan bersifat kontributif.

Dalam konteks pola hubungan seperti ini, kebijakan politik dapat menunjang kinerja bisnis dalam meningkatkan daya saing produk nasional di kancah persaingan global serta memberi kontribusi pada produk domestik bruto (PDB). Begitu pula, aktivitas bisnis dapat menopang kegiatan politik untuk mempertankan kedaulatan negara. Untuk itu relasi antara politik dan bisnis secara nasional hendaknya lebih diorientasikan pada konteks peningkatan kinerja perekonomian negara yang ditunjang oleh kebijakan politik yang kondusif.

Namun realitasnya, di alam demokrasi ini salah satu faktor tepilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, umumnya mengandalkan dukungan finansial dari para pebisnis. Sebagai imbalannya, dunia usaha membutuhkan keputusan politik yang menopang kemajuan bisnisnya. Hubungan imbal balik dari kedua domain ini seringkali lebih bersifat “relasi saling menyandera”. Kondisi inilah yang diduga berpotensi menyulut maraknya kasus korupsi, suap dan pemerasan antarpihak terkait di kancah politik dan dunia usaha.

Bagaimanapun, kentalnya interaksi antara bisnis dan politik memungkinkan ketokohan seseorang di ranah polotik bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi dunia usaha. Dukungan dana kepada sang tokoh banyak diminati oleh para pebisnis sebagai bentuk investasi untuk menuai hasil di masa datang. Sementara, ketokohan seseorang di ranah bisnis akan diperebutkan oleh para politisi dan partai politik sebagai penopang sumberdaya ekonomi bagi pemenangan partai politik.

Ironisnya, ketokohan seseorang secara sosiologik di masyarakat (termasuk selebriti) berpotensi menjadi rebutan antara kalangan pebisnis dan partai politik untuk diusung menjadi calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang diharapkan kelak dapat memberi keuntungan kepada mereka. Apabila fenomena ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan melahirkan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang oportunis. Ini yang patut diwaspadai ke depan.