Lahan Jadi Tantangan Pembangunan PLTS - Produksi Listrik Indonesia Timur

NERACA

Jakarta - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini mengaliri listrik untuk Indonesia Timur akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Hal ini seperti dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Jakarta, akhir pekan kemarin.

\"Nantinya PLTD di Indonesia Timur akan disubstitusi menjadi PLTS dengan total kapasitas 170 megawatt (MW). Kalau siang hari diganti PLTS. Totalnya 170 MW di seluruh Indonesia Timur tahun ini,\" ujar Rida.

Rida menegaskan saat ini pemerintah sudah memfinalisasi harga untuk PLTS tersebut sebesar US$ 25 sen per kWh yang akan disesuaikan dalam peraturan menteri yang akan ditetapkan. \"Namun, 170 MW tersebut yang bangun semuanya swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan listriknya dibeli PLN dengan harga sesuai permen nantinya,\" tegas dia.

Namun, lanjut Rida, saat ini pihaknya masih tertantang mengenai lahan yang akan dipakai untuk pembangunan PLTS. Pasalnya, untuk membangun PLTS berkapasitas 1 MW membutuhkan lahan 1,2 hektar. \"Itu challenge buat kita. Kan sekarang Pemerintah Daerah yang mau bangun PLTS yang sediakan,\" kata dia.

Untuk membangun PLTS tersebut, tambah dia, pihak swasta membutuhkan dana hampir mencapai Rp 20 miliar per megawatt dan listriknya akan dibangun di daerah-daerah yang masih menggunakan pembangkit berbahan bakar minyak.

Tiru Thailand

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan bahwa Indonesia akan meniru model pengelolaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Thailand yang dinilai lebih efektif dalam pengenaan tarif litsrik. Ia mengungkapkan, sejatinya Indonesia memiliki potensi energi listrik baru dan terbarukan mencapai 50 ribu megawatt.

Salah satunya potensi yang bisa dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Meski kini pemerintah mulai serius membangun PLTS namun tidak ada salahnya membandingkan dengan bagaimana pembangunan dan pemanfaatan di negara lain seperti di Thailand.

Karena itu, Wacik saat ini tengah melirik proyek PLTS seperti di Thailand seluas 150 hektar yang berhasil membangkitkan 75 MW. \"Saya lagi mengincar dan ngiri akan contek seperti di Thailand di mana sepuluh tahun pertama, tarifnya 25 sen dolar per KWH,\" sebutnya.

Setelah tahun ke sebelas, tarifnya tinggal 4 sen dolar per kWH sehingga bisa jauh lebih murah dibanding menggunakan BBM. Ia mengatakan, dalam perhitungan yang dilakukan, stok atau potensi tenaga matahari yang bisa dibangkitkan sebesar 50 ribu MW.

Pemerintah telah mengambil kebijakan arahnya untuk meninggalkan penggunaan BBM untuk membangkitkan tenaga listrik. BBM sangat mahal sekali untuk membangkitkan listrik, harganya mencapai 40 sen dolar per KWH.

Sedangkan penggunaan energi lainnya untuk pembangkit listrik seperti fosil, batubara, gas masih diperbolehkan. \"Kita harus beralih menggunakan energi baru dan terbarukan yang tersedia cukup banyak,\" ujar Wacik.

Tenaga energi matahari itu, sambungnya, terus dicoba, tidak terbatas jumlahnya sehingga harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan listri yang terus meningkat. \"Tadi ada yang berkelakar bertanya kepada saya, sampai kapan tenaga matahari bisa diandalan. Ya secara berkelakar tetapi serius tenaga matahari akan habis kalau kiamat dunia,\" tegas dia.

Semakin banyak matahari semakin banyak pula energi listrik yang bisa dihasilkan. Daerah-daerah lainnya yang merasa kekurangan listrik bisa mulai membangun PLTS mencontek atau meniru apa yang dikerjakan di Bali. \"Kalau ada gubernur yang mau membangun PLTS, nanti saya kirim supervisi bagaimana cara membangun listrik non BBM,\" imbuhnya.

Pemerintah rencananya akan memberikan insentif untuk mempermudah implementasi pembangunan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan insentif yang diberikan berupa harga pembelian hasil listrik khusus oleh PLN atau berbeda dari harga umum. Harga pembelian akan semakin meningkat jika penggunaan peralatan PLTS menggunakan produksi dalam negeri.

Diharapkan program ini dapat mendorong tingkat elektrifikasi Indonesia karena selama ini daerah terpencil masih kesulitan mendapat aliran listrik. \"Kita sepakati untuk menggunakan PLTS dan dibantu dengan sistem fit in tarif dan kemudian digunakan secara kompetitif dan diharapkan jadi solusi bagi daerah terisolir untuk masalah listriknya,\" ujarnya.Biaya produksi dari PLTS tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan bahan baku bahan bakar minyak (BBM).

Related posts