NERACA

Jakarta - Program Rumah susun sewa (Rusunawa) yang diprioritaskan untuk kalangan pekerja buruh yang telah dicanangkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih mengalami terkendala yaitu tanah. Pasalnya Kemenpera tidak menyiapkan anggaran untuk melakukan pembebasan tanah tetapi yang disiapkan adalah bangunan saja.

\"Kami tidak menganggarkan untuk pembebasan tanah dan perlengkapan atau furniture nya,\" ungkap Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz ketika ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Regional II di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia mengaku diminta oleh Presiden untuk segera melakukan tindakan cepat untuk menyediakan rumah untuk buruh. Bahkan, lanjut dia, Presiden akan menyediakan anggaran untuk membangun 150 rumah, namun masih terkendala tanah. \"Sayangnya tanah yang tersedia tidaknya sebanyak anggaran yang disediakan,\" keluhnya.

Saat ini, pemerintah telah membangun rusunawa pekerja 42 Twin Blok (TB). Pada 2013, Kemenpera menargetkan membangun 35 TB. Namun yang dapat dialokasikan pada anggaran tahun ini sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah hanya sebanyak 24 TB dengan kapasitas 2.700 unit Sarusun untuk menampung 10.800 pekerja.

Djan menjelaskan untuk anggaran pembebasan tanah rusunawa, pihaknya akan memasukkan dalam APBN-P. Pasalnya dana yang dibutuhkan cukup besar. \"Masalah tanah, nanti kita akan masukan dalam APBN-P,\" tuturnya. Rusunawa yang dibangun oleh pemerintah, kata dia, dianjurkan untuk pekerja bujangan atau lajang sehingga daya tampungnya besar dari pada membangun rusunawa khusus untuk keluarga buruh.

Menurut dia, pembangunan rusunawa untuk buruh dirasa penting. Pasalnya rata-rata gaji buruh saat ini mencapi Rp1,1 juta perbulan dengan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp300 ribu serta biaya transport yang mencapai Rp500 ribu per bulan. \"Nantinya dengan adanya rusunawa dekat dengan pabrik membuat kinerja buruh menjadi meingkat bahkan pengeluaran buruh untuk biaya transport dan sewa rumah menjadi berkurang karena biaya sewa pekerja lajang di rusunawa cukup Rp50 ribu perbulan,\" katanya.

Kendati permasalah tanah masih menjadi kendala terbesar dalam pembangunan rusunawa, Kemenpera telah menggandeng beberapa pempinan provinsi atau Gubernur se Jawa untuk menyediakan lahan untuk pembangunan rusunawa. Tercatat ada 5 Gubernur yang akan mendukung pembangunan rusunawa didaerahnya. ke lima provinsi tersebut antara lain, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Bangun Rusunawa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahkan mengatakan Jakarta butuh banyak rusunawa. Pemerintah Daerah (Pemda) DKI juga telah menyiapkan sebidang tanah di Rawa Bebek sebesar 17 hektar untuk pembangunan rusunawa. \"Tanah di Rawa Bebek bisa dimanfaatkan untuk membangun 14 TB. Akan tetapi dari Kemenpera hanya membangun 6 TB saja. Nanti sisanya akan kita bangun sendiri,\" ujarnya.

Jokowi juga menjelaskan biaya transportasi di Jakarta cukup mahal bagi buruh, terlebih dengan kondisi transportasi di Jakarta yang macet sehingga membuat buruh harus merogoh koceknya agak dalam. \"Rata-rata pengeluaran buruh untuk transportasi sebesar Rp600 ribu. Makanya dengan adanya pembangunan rusunawa akan kita dukung. Apalagi yang dekat dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN),\" tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Terpilih Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan untuk tanah di Jawa Barat tidak menemukan kendala. Pasalnya tanah di Jabar bisa bekerjasama dengan 3 lini yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten Kota dan perusahaan-perusahaan. \"Kita akan melakukan pendekatan yang intensif kepada perusahaan agar bisa menyediakan lahan dekat pabriknya untuk dijadikan rusunawa,\" jelasnya.

Bahkan, pihaknya mengaku telah mendapatkan tanah hibah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun 4 TB. \"Sebulan lalu, kita dapat hibah tanah. Mudah-mudahaan dengan bekerjasama dengan perusahaan maka dapat menciptakan dan membangun banyak rusunawa di Jabar pasalnya buruh lebih banyak ada di Jabar,\" katanya.

Terkait dengan furniture untuk rusunawa, Djan Faridz mengaku akan bergerak cepat agar penyediaan furniture bagi rusunawa bisa direalisasikan segera sehingga ketika rusunawa telah terbangun bisa langsung digunakan oleh buruh. \"Kami akan langsung membuat surat yang ditujukan kepada Pemda untuk segera bisa menyediakan furniture di setiap rusunawa,\" ucapnya.