Asing Tolak Pemberlakuan KCBA

NERACA

Jakarta - Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang akan menerapkan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) menjadi berbadan hukum Indonesia atau PT dinilai kalangan perbankan asing memiliki dampak buruk di masa mendatang. Bahkan, bisa saja masuk ke ruang kekeringan likuiditas.

“Kantor cabang bank asing akan mengalami kesulitan mendapatkan suntikan modal dari induk bank ketika kantor cabang bank asing tengah mengalami krisis keuangan atau krisis likuiditas. Sebab, akan ada mekanisme yang berbeda secara hukum ketika kantor cabang bank asing sudah menjadi badan hukum Indonesia,” kataManaging Director and Senior Country Officer(SCO) JP Morgan Indonesia, Haryanto T Budiman di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku, pihaknya menghormati kebijakan terkait penerapan KCBA berbadan hukum Indonesia, namun akan ada dampak yang tidak menguntungkan bagi perbankan asing yang sekarang ini memiliki kantor cabang di Indonesia.

“Perusahaan anak tidak bisa lagi menggantungkan diri pada perusahaan induk dalam mencari pendanaan serta peringkat perusahaan anak tidak lagi mengikuti peringkat induknya,” tambah Haryanto. Namun dirinya berharap agar kewajiban bagi kantor cabang bank asing untuk berbadan hukum Indonesia dipertimbangkan ulang oleh Pemerintah dan BI, sehingga kantor cabang bank asing yang sudah ada dapat tetap mempertahankan statusnya sebagai kantor cabang.

Apalagi, persaingan di waktu mendatang semakin berat. Artinya, butuh koordinasi yang baik antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. “Di tengah semakin ketatnya regulasi di negara-negara lain, tentu akan memberatkan bagi induk usaha karena untuk mengembangkan anak perushaan itu membutuhkan suntikan modal. Hal itu akan terhambat manakala diterapkannya kantor cabang bank asing berbadan hukum Indonesia,” jelas dia.

Sebelumnya, Komisi XI menilai kantor cabang bank asing (KCBA) yang ada di Indonesia perlu segera merubah status perusahaanya menjadi badan usaha Indonesia atau PT. Rancangan Undang-undang Perbankan (RUU Perbankan) pun mengisyaratkan adanya kecendrungan KCBA menjadi PT di Indonesia.

“Kita itu tadi membahas mengenai badan hukum, perizinan dan kepemilikan bank yang ada di Indonesia, termasuk asing. Sepertinya ada kecendrungan bank asing itu harus berbadan hukum Indonesia atau PT. Memang belum diputuskan, tapi kecendrungannya memang harus berbadan hukum”, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, belum lama ini.

Menurut dia, masukkan yang diperoleh dari Panja bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pertimbangan DPR untuk memperdebatkan pasal per pasal RUU Perbankan yang tengah DPR bahas, termasuk juga apakah KCBA menjadi PT atau tidak. Putusan juga belum dilakkukan apakah KCBA menjadi PT berlaku surut atau tidak.

“Mereka itu (KCBA) harus berbadan hukum. Kecendrungannya bank asing itu tidak boleh ada. Memang belum diputuskan apakah berlaku surut atau diberikan waktu transisi. Tapi, saya boleh katakan itu kecendrungannya di masa transisi. Tadi BI, LPS, dan OJK juga sudah memberikan tanggapan mengenai hal itu”, ujar Harry.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat mendukung dengan diterapkannya KCBA ini. Bahkan, kata Harry, LPS bersikap tegas ketimbang BI dan OJK. Dia mengatakan, usulan LPS cukup tegas dan beralasan kuat. LPS melihat KCBA yang berbadan hukum Indonesia lebih menguntungkan Indonesia, terutama ketika terjadi sebuah kebangkrutan pada perbankan asing di tanah air. Sebab, LPS bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan itu. [ardi]

Related posts