Perry Warjiyo Resmi Menjabat Deputi Gubernur BI

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR akhirnya memutuskan bahwa Perry Warjiyo terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) untuk periode 2013-2018, menggantikan posisi Budi Mulya yang masa jabatannya habis pada November 2012 lalu. “Perry terpilih secara aklamasi. Dia banyak belajar dari tiga kali kegagalannya dahulu,” kata Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait kepada Neraca di Gedung DPR, Kamis (14/3) malam.

Maruarar mengungkapkan, Perry Warjiyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur BI, telah tiga kali gagal lulus uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper testuntuk posisi DGBI. Dia juga menjelaskan, terpilihnya Perry Warjiyo karena dianggap mampu menstabilkan laju inflasi.

\"Dia bisa paham dan mengerti ilmu moneter, jadi Perry mengerti akan inflasi,\" tukas Maruarar. Sebelumnya, dalam paparan bersama Komisi XI, Perry mengatakan, selain memiliki mandat menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, BI memegang peran penting dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Dua dari enam programnya adalah memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah.

Hal ini sangat penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional. Kedua, terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar valas. Kita akan terus lakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan fundamental, dan juga lakukan intervensi di pasar valas,” ungkap Perry, kemarin.

Perry melanjutkan bahwa dalam penentuan suku bunga kebijakan atau BI Rate harus memastikan dulu nilai inflasi ke depan sudah tepat sasaran. Jadi langkah BI yaitu menetapkan kebijakan suku bunga yang tepat agar pengendalian inflasi ke depan tetap sesuai sasaran.

“BI Rate tetap konsisten di 5,75%. Kemudian, agar suku bunga kredit bisa turun kesingle digitdi bawah 10% dalam jangka panjangnya, efisiensi perbankan harus dipertahankan. Juga kebijakan (transparansi) suku bunga dasar kredit (SBDK) harus dioptimalkan. Sehingga suku bunga kredit mikro bisa turun dan terjangkau, karena ini berperan penting mendorong taraf hidup masyarakat kelas bawah,” jelas Perry.

Untuk menjaga inflasi, akan menguatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengatasi faktor-faktor inflasi, gangguan pasokan, distribusi, dan lain sebagainya. “Jumlah TPID meningkat pesat (sebanyak) 85 TPID, yang sudah terbentuk di 33 provinsi dan 52 kabupaten kota. Dalam waktu dekat, sudah ada instruksi dari Kemendagri untuk menambah TPID-TPID di daerah,” imbuhnya.

Kemudian, untuk intervensi di pasar valas, misinya adalah BI akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dan meningkatkan devisa hasil ekspor (DHE) untuk memperdalam pasar valas domestik. “Pendalaman pasar (keuangan) itu penting, jadi untuk ini kita sudah lakukan relaksasi. Untuk efektifitas kebijakan DHE, kami memang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Langkah-langkah pendalaman pasar valas juga penting,” ucapnya.

Soal lalu lintas devisa, Perry menerangkan bahwa yang BI pikirkan adalah kepentingan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan UU devisa yang dikeluarkan tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan banyaknya perubahan pemikiran yang terjadi saat ini.

“Jadi esensinya bagaimana memanfaatkan modal asing untuk sebesar-besarnya kepentingan ekonomi nasional. Karena itu harus ditelaah lagi, bagaimana arus modal asing jangka menengah panjang yang berupa PMA yang bermanfaat bagi ekonomi terus ada. Sedangkan arus modal asing yang spekulatif dibatasi,” terangnya.

Jadi tantangan ekonomi ke depan bagi BI, menurut Perry, adalah memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam masa-masa krisis gobal, adanya tekanan di neraca pembayaran, dan adanya tekanan nilai tukar rupiah. “Ini kompleks karena neraca pembayaran salah satu sebabnya adalah struktur ekonomi yang kurang seimbang dan efisien,” tutur Perry.

Soal defisit neraca pembayaran antara lain juga disebabkan oleh asumsi nilai tukar BI yang tidak sama dengan asumsi Pemerintah dan DPR dalam penetapan asumsi APBN. Misalnya dalam asumsi nilai tukar dalam APBN adalah Rp9000, tetapi yang terjadi adalah Rp9500, karena di sini peran BI lebih dominan dalam menentukan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Sistem nilai tukar kita mencerminkan kondisi fundamental dan ini perlu kesepakatan BI. Dengan sistem nilai tukar yang sekarang, kami lebih berpendapat soal stabilitas dana volatilitasnya, misalnya 5%, 6%, dan 10%. Batas stabilitasnya yakni rata-rata fluktuasi pada waktu tertentu,” ujar Perry. [mohar/ria]

Related posts