NERACA

Jakarta -  PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) menyesuaikan tarif sewa lahan di kawasan tersebut sesuai proporsinya. Meski telah disesuaikan, namun tarif sewa tersebut masih yang paling murah dibandingkan Marunda Center atau Pelindo.

Menurut Direktur Pemasaran KBN, Teddy Robinson, tarif sewa lahan di KBN ingin disesuaikan menjadi Rp 15 ribu per meter persegi per bulan. Sementara tarif sewa di lokasi sekelilingnya rata-rata berkisar Rp 20 ribu per meter per bulan sampai Rp 45 ribu per meter persegi setiap sebulan.

“Sebelumnya tarif sewa lahan di KBN hanya sebesar Rp 3000 per meter persegi. Bahkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor, kenaikannya ditetapkan setelah lima tahun. Itupun hanya 10% saja,” jelas Teddy kepada NERACA di Jakarta, Kamis (14/3).

Teddy menegaskan, pihaknya ingin memperbaiki MoU dengan para investor mitra bisnisnya agar pendapatan KBN bisa meningkat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) KBN tahun 2013. Dalam RPJM 2013, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut diwajibkan meningkatkan pendapatan usaha menjadi Rp 1 triliun. Tahun lalu, pendapatan usaha KBN hanya sebesar Rp 300 miliar, artinya ada kenaikan lebih dari 300%.

“Salah satunya adalah soal jangka waktu. Kami ingin kenaikan tarif sewa bukan setelah lima tahun, tapi setelah dua tahun,” terang Dia.

Alasannnya, imbuh Teddy, biasanya setiap komoditas mengalami kenaikan harga setiap tahun. “Tapi kami tidak menaikan tarif sewa setiap tahun. Penyesuaian tarif sewa kami naikan juga karena tarif saat ini sudah terlalu murah,” tandasnya.

Bisnis KBN adalah mengelola kawasan industri terpadu berstatus berikat yang berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (eksport processing zone – EPZ) dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), dan pergudangan (warehousing). Dalam melaksanakan usahanya perseroan menjalankan dua bisnis utama yang terdiri dari jasa properti dan pelayanan logistik.

Teddy menuturkan, KBN menyewakan lahan untuk depo dan pabrik di tanah seluas 413,8 hektar. Sampai saat ini tarif sewa sangat rendah, hanya berkisar di angka Rp 3-4 ribu per meter persegi per bulan. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyesuaikan tarif sewa ke angka Rp 15 ribu per meter per segi per bulan. “Para investor sudah setuju semua,” ujar Dia.

Selain Depo, KBN juga menyewakan lahan pelabuhan. Tarif sewanya juga berkisar di angka Rp 3-4 ribu per meter persegi. Dari 25 perusahaan yang menyewa lahan, mayoritas sudah setuju dengan kenaikan harga. Namun ada satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menolak.

“Kami ingin mendukung investasi asing di Indonesia. Tapi kalau penyesuaian tarif sewa setelah lima tahun mendatang, maka ada potensi kerugian negara di sini. Itu yang kami jaga. Makanya kami ingin meminta perubahan perjanjian agar penyesuaian tarif setelah dua tahun,” jelas Teddy.

Dia mengutarakan, PMA tersebut mungkin tak setuju dengan rencana KBN. Lantaran dengan tarif lama Rp 3000 per meter per bulan, biasanya biaya sewa yang harus dibayar per tahun hanya sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi dengan tarif sewa baru sebesar Rp 15 ribu per meter persegi per bulan, maka harga sewa yang harus dibayar menjadi Rp 7,2 miliar. “Itu yang membuat mereka menolak,” ucapnya.

Dia memaparkan, keuntungan dari pendapatan usaha tersebut sebenarnya akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur. “Tahun ini kami siapkan dana sekitar Rp 47 miliar untuk memperbaiki jalan di kawasan ini,” terang Dia.