“Kasus” Asuransi BJB Terus Disorot - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Persoalan potongan asuransi kredit profesi di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terus mendapat sorotan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para PNS itu meminta pihak Bank Indonesia (BI) turun tangan dengan cara menyelidiki adanya dugaan permainan antara BJB dengan perusahaan asuransi PT Broadcase Insurance Broker (BIB). \"Aturan perbankan kan regulasi otoritasnya ada di BI. Kita ingin tahu, apakah asuransi kredit profesi ini masuk dalam laporan BJB ke BI, dan bagaiman mekanismenya,\" ungkap sejumlah PNS dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada NERACA, (Kamis 14/3).

Ahmad Supendi, perwakilan PNS kepada NERACA menyebutkan, persoalan saat ini bukan persoalan adanya itikad baik dari pihak asuransi yang ditunjuk BJB untuk mengembalikan kelebihan ptotongan asuransi. \"Tapi kita inginkan transparansi pihak BJB. Para PNS dan pensiunan sudah dikelabui. Ada itikad tidak baik dari BJB kepada debiturnya. Tak mungkin pihak BJB tidak paham soal asuransi. Tetapi mengapa mereka masih melakukan pemotongan saat terjadi pembaruan kredit profesi?,\" tandas Ahmad Supendi bertanya-tanya.

Ia menyatakan, apabila PNS melakukan kesalahan, pasti terkena sanksi. Pun demikian seharusnya BJB apabila terbukti lalai dan terbukti ada unsur kesengajaan merugikan debitur harus diberi sanksi oleh otoriter tertinggi di dunia perbankan, yakni BI.

Selain itu, dengan adanya kelebihan asuransi dari para debiturnya, berarti terjadi pengendapan uang debitur. \"Kita ingin mengetahui, apakah uang tersebut langsung disetorkan ke pihak asuransi yang ditunjuk, atau mengendap di BJB. Kita inginkan penjelasan ini,\" sahut dia.

Dalam kesempatan itu, PNS lainnya mendukung langkah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, untuk terus menangani pengaduan dari PNS maupun pensiunan PNS. Mereka berharap, BPSK tidak terpengaruh akan intervensi dari pihak manapun. \"Ini menyangkut hak PNS dan pensiunan. Kita sangat mendukung langkah BPSK, dan berharap tidak terinvensi oleh kepentingan tertentu,\" tandas Aep, PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Di tempat terpisah, manajemen BJB Cabang Palabuhanratu, belum bisa dihubungi. \"Persoalan asuransi tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke Kepala Cabang, pak Erwin. Namun saat ini, pimpinan Cabang saat ini sedang umroh,\" ujar seorang pegawai BJB.

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Pengadaan Kapal Patroli

Kemenkeu Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Pengadaan Kapal Patroli NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati proses hukum yang saat…

Sektor Primer - Satu Juta Hektare Lahan Padi Ditargetkan Terlindungi Asuransi

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun ini menargetkan satu juta hektare lahan padi milik petani terlindungi lewat program…

Gelar Bazar Lebaran - Pemerintah Terus Dorong Industri Jaga Ketersediaan Pasokan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian senantiasa mendorong sektor industri manufaktur agar siap memenuhi kebutuhan konsumen terutama di pasar domestik selama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum lakukan penyuluhan…

Pemprov Jabar Siapkan Pembentukan 12 Daerah Otonomi Baru

Pemprov Jabar Siapkan Pembentukan 12 Daerah Otonomi Baru NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah…