“Kasus” Asuransi BJB Terus Disorot - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Persoalan potongan asuransi kredit profesi di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terus mendapat sorotan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para PNS itu meminta pihak Bank Indonesia (BI) turun tangan dengan cara menyelidiki adanya dugaan permainan antara BJB dengan perusahaan asuransi PT Broadcase Insurance Broker (BIB). \"Aturan perbankan kan regulasi otoritasnya ada di BI. Kita ingin tahu, apakah asuransi kredit profesi ini masuk dalam laporan BJB ke BI, dan bagaiman mekanismenya,\" ungkap sejumlah PNS dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada NERACA, (Kamis 14/3).

Ahmad Supendi, perwakilan PNS kepada NERACA menyebutkan, persoalan saat ini bukan persoalan adanya itikad baik dari pihak asuransi yang ditunjuk BJB untuk mengembalikan kelebihan ptotongan asuransi. \"Tapi kita inginkan transparansi pihak BJB. Para PNS dan pensiunan sudah dikelabui. Ada itikad tidak baik dari BJB kepada debiturnya. Tak mungkin pihak BJB tidak paham soal asuransi. Tetapi mengapa mereka masih melakukan pemotongan saat terjadi pembaruan kredit profesi?,\" tandas Ahmad Supendi bertanya-tanya.

Ia menyatakan, apabila PNS melakukan kesalahan, pasti terkena sanksi. Pun demikian seharusnya BJB apabila terbukti lalai dan terbukti ada unsur kesengajaan merugikan debitur harus diberi sanksi oleh otoriter tertinggi di dunia perbankan, yakni BI.

Selain itu, dengan adanya kelebihan asuransi dari para debiturnya, berarti terjadi pengendapan uang debitur. \"Kita ingin mengetahui, apakah uang tersebut langsung disetorkan ke pihak asuransi yang ditunjuk, atau mengendap di BJB. Kita inginkan penjelasan ini,\" sahut dia.

Dalam kesempatan itu, PNS lainnya mendukung langkah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, untuk terus menangani pengaduan dari PNS maupun pensiunan PNS. Mereka berharap, BPSK tidak terpengaruh akan intervensi dari pihak manapun. \"Ini menyangkut hak PNS dan pensiunan. Kita sangat mendukung langkah BPSK, dan berharap tidak terinvensi oleh kepentingan tertentu,\" tandas Aep, PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Di tempat terpisah, manajemen BJB Cabang Palabuhanratu, belum bisa dihubungi. \"Persoalan asuransi tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke Kepala Cabang, pak Erwin. Namun saat ini, pimpinan Cabang saat ini sedang umroh,\" ujar seorang pegawai BJB.

BERITA TERKAIT

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf NERACA Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendorong agar Komisi…

Keterampilan Tenaga Kerja di Sektor Industri Terus Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian sedang gencar memacu keterampilan atau kemampuan dari tenaga kerja industri di Indonesia sesuai kebutuhan era…

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum…

KPU Kota Sukabumi Lakukan Seleksi Relasi

KPU Kota Sukabumi Lakukan Seleksi Relasi NERACA Sukabumi - Sebanyak 91 orang memenuhi persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan relawan demokrasi…

Nilai Ekspor Banten November 2018 Turun 3,42 Persen

Nilai Ekspor Banten November 2018 Turun 3,42 Persen NERACA Serang - Nilai ekspor Banten turun 3,42 persen pada November 2018…