NERACA

Jakarta  – Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) mengimbau agar pemilik mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) untuk memakai bahan bakar gas (BBG). Pasalnya, dengan adanya aturan LGCG nantinya maka akan meningkatkan laju konsumsi BBM bersubsidi.

Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara mengatakan, jika masyarakat yang menggunakan mobil murah tersebut keberatan karena menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, sebaiknya mobil tersebut diciptakan dengan menggunakan BBG. \\\\\\\"Mobilnya pakai gas aja. Kalau Pertamax kemahalan ya pakai gas,\\\\\\\" kata Qoyum dalam Seminar Open Access di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, kemarin.

Menurut Qoyum, dengan digunakannya BBG pada mobil tersebut akan menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Saat ini subsidi untuk BBM sudah terlampau tinggi yakni mencapai Rp 300 triliun atau 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). \\\\\\\"Kalau menurut saya sudah diarahkan pakai CNG, masalahnya subsidi kita sudah hampir Rp 300 triliun,\\\\\\\" ungkap dia.

Qoyum mengungkapkan, produsen LCGC harus sanggup untuk menerapkan penggunaan BBG. Hal tersebut hanya melakukan perubahan komponen pada mobil yang semula didesain menggunakan BBM diubah menjadi menggunakan BBG. \\\\\\\"Pabrikan mobil harus sanggup, kan tinggal pasang aja konverternya, seperti di Pakistan dan India itu mobil dari pabrik sudah dipasang konverternya,\\\\\\\" kata dia.

Qoyum menambahkan, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBG, pihaknya berharap pembangunan Stasiun Bahan Bakar Gas (SPBG) dapat selesai tahun ini, sebanyak 40 SPBG di Indonesia. \\\\\\\"Makannya tahun ini kita berharap sudah berkembang di 40 lokasi, kalau 2 canopy jadi 80,\\\\\\\" jelas dia.

Dalam kesempatan lain, Gaikindo menilai, aturan LCGC alias mobil murah ramah lingkungan ini dinilai bisa mengancam pasar sepeda motor. Pasalnya harga mobil LCGC tidak jauh berbeda dengan harga motor. Jika pemerintah menerbitkan aturan LCGC maka mobil dengan tipe ini akan menjaring pasar sepeda motor.

Fokus BBG

Sementara itu, pengamat teknologi otomotif dan bahan bakar dari Universitas Andalas Padang, Dr Elvis Adri mengungkapkan komitmen pemerintah tentang penggunaan BBG diminta untuk dimatangkan, terlebih melihat perkembangan harga minyak dunia. Sudah saatnya pemerintah lebih fokus pada pemakaian BBG secara lebih luas lagi.

Untuk itu, Elvis ,berpendapat, Indonesia memang telah memulai penggunaan BBG, tapi baru sebatas untuk kendaraan transportasi TransJakart. Semestinya ke depan, penggunaan BBG dapat diperluas ke seluruh daerah.

Potensi gas yang dimiliki Indonesia diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan 50 tahun ke depan, lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu sudah sejak lama menerapkan pemakaian BBG secara luas.

\\\\\\\"Saya lima tahun hidup di Malaysia, membuktikan bagaimana negara itu telah menjatuhkan pilihan bahan bakar gas untuk kendaraan ramah lingkungan. Bahkan, Stasiun Pengisian Bahan Gas dibangun di setiap kota,\\\\\\\" ujarnya.

Di tempat berbeda, pengamat energi Kurtubi mengakui kalau bahan bakar alternatif gas diakui mempunyai beragam keunggulan, namun sayangnya nyaris tidak disentuh secara serius oleh pemerintah. Kurtubi mengatakan apalagi kondisi tersebut terjadi di tengah gempuran kenaikan harga minyak dunia yang berujung pada semakin melonjaknya jumlah subsidi.

Dijelaskannya, cadangan gas Compressed Natural Gas (CNG) dalam negeri diperkirakan setidaknya masih cukup sampai 2070. Selain itu, harganya pun jauh lebih murah. Di Indonesia CNG dikenal sebagai bahan bakar gas (BBG) yang saat ini banyak digunakan oleh kendaraan transportasi umum, seperti busway dan taksi.

Bahkan, jika dibandingkan dengan produk gas lainnya seperti Liquefied Gas for Vehicles (LGV), di mana BBG masih jauh lebih murah, karena LGV kemungkinan besar masih harus impor. \\\\\\\"Indonesia memang sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Negara-negara lain yang punya potensi gas sudah beralih ke gas semua, seperti Argentina, Thailand, India, Brasil. Jangan kan dengan negara-negara itu, di kawasan Asia saja, kita jauh tertinggal dalam penggunaan gas. Kita jalan di tempat,\\\\\\\" ungkapnya,

Menurutnya, kondisi ini disebabkan karena tidaknya ada political will yang kuat dari pemerintah. Ia mencontohkan, di China yang memulai program sejak 1996, kini sudah memiliki 1.350 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Sedangkan Iran yang memulai program pada 1995 kini memiliki 1.574 SPBG. Sementara Indonesia sampai 2010, hanya memiliki 10 SPBG.

Ironisnya lagi, sebagian gas yang digunakan oleh Cina itu merupakan produk Indonesia yang diekspor ke sana. \\\\\\\"Indonesia paling banter cuma punya 10 sampai belasan stasiun pengisian gas saja. Ini mungkin karena regulasinya sampai saat ini masih belum jelas, semuanya serba mengambang. Bahkan Menteri ESDM pun seperti bingung untuk mengambil keputusan. Saya sarankan Pak Menteri ini meniru sikap keberanian Pak JK dulu ketika program konversi dari minyak tanah,\\\\\\\" tukasnya.

Diakuinya, untuk konversi BBM ke BBG bagi kendaraan permasalahannya jauh lebih kompleks. Namun, jika peraturan pendukungnya kuat, roadmap-nya jelas dan rencana teknis komprehensif, tentunya masalah itu dapat diatasi.

\\\"Pemerintah harus cepat mengubah kebijakan energinya dari BBM ke gas. Karena kandungan gas Indonesia di perut bumi ini jauh lebih melimpah banyak dibanding cadangan minyaknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi. Apa harus mengunggu sampai cadangan minyak kita benar-benar habis?” ujarnya mengingatkan.