Pengusaha Rumput Laut Minta Pedoman Regulasi

NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai, Indonesia harus segera melakukan perbaikan mata rantai industri rumput laut mulai dari sistem pembudidayaan, distribusi dari pulau-pulau kecil ke tempat penanganan dan pengolahan untuk pemasaran ekspor dan domestik.

“Dalam rangka mewujudkan program industrialisasi rumput laut nasional, disamping membutuhkan roadmap atau cetak biru, pelaku industri juga perlu segera mendapatkan pedoman regulasi,” kata Ketua ARLI, Safari Azis di Jakarta, Kamis (14/3).

Saat ini, menurut Safari, dalam mengurus perizinan atau dokumen untuk mendirikan industri pengolahan serta melakukan pemasaran domestik maupun ekspor bagi anggota ARLI masih sering menemui hambatan.

“Hambatannya adalah tidak adanya koordinasi antar instansi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Pembagian kewenangan pun bahkan sering tumpang tindih pada lintas kementerian,” paparnya.

Jika dihitung, lanjut Safari, setiap perusahaan membutuhkan sekurang-kurangnya 13 dokumen belum termasuk lampiran dan persyaratan kelengkapan lainnya serta lamanya waktu dalam pengurusan.

“Pemerintah dan legislatif diharapkan bisa mengevaluasi program atau proyek pembangunan industri rumput laut yang dianggarkan ke daerah jika tidak memiliki studi kelayakan, teknologi tidak tepat guna dan tanpa memiliki jaminan pasar serta standar hasil olahannya,” ujarnya.

Safari menambahkan, pemerintah diharapkan menyusun program yang terintegrasi dan sinergis untuk mengembangkan, memperkuat serta meningkatkan daya saing industri rumput laut nasional. “Industri rumput laut nasional harus mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat internasional khususnya dalam menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015,” tandasnya.

Seperti diketahui bahwa pengembangan komoditas Rumput Laut di Indonesia sejak tahun 2011, telah ditangani juga melalui kerjasama lima kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan satu badan, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk antara lain melaksanakan program Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth dan Pro-Environment.

Produsen Terbesar

Sebagai penghasil rumput laut terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa lebih mengembangakan hasil olahan rumput laut yang lebih luas. Sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku untuk dunia saja, tetapi bisa juga menjadi pemain penting dalam hasil produk olahannya.

“Diperlukan riset, inovasi dan pengembangan yang lebih luas. Dengan demikian dapat ditemukan variasi produk yang dibutuhkan masyarakat mulai dari makanan, kosmetika, hingga obat-obatan dan sebagainya,” kata Safari, sebelumnya.

Indonesia, kata Safari, termasuk di dalam wilayah Coral Triangle yang merupakan tempat yang cocok untuk dibudidayakannya rumput laut di wilayah pesisir. Menurutnya, prospek olahan rumput laut dalam negeri pun masih besar karena masih banyak industri yang membutuhkan hasil olahan agar-agar dan carrageenan sebagai bahan pengenyal, pengemulsi, pengental dan penjernih untuk bahan pencampur alami, bahkan aginat bisa digunakan pupuk dari rumput laut jenis sargasum.

“Masih banyak produk makanan dan minuman yang berbasis rumput laut dan di luar negeri sudah terdapat sekitar 500 produk lebih yang menggunakannya dan di dalam negeri sendiri harus bisa lebih mengembangkannya,” jelas Safari.

Safari mengatakan, banyaknya hasil olahan produk rumput laut seharusnya bisa diserap lebih baik oleh pasar dalam negeri yang cukup besar. “Perlu dibangun pasar olahan dalam negeri yang lebih luas. Disamping kita mengekspor bahan baku dan produk olahan nasional,” urainya.

Untuk menumbuhkan hilirisasi rumput laut, ekonomi biaya tinggi masih menjadi ganjalan besar sehingga banyak hal yang perlu dipangkas. “Prosedur birokrasi yang tidak berbelit-belit dan kemudahan perizinan sangat penting untuk menarik para investor. Kita menghimbau agar Pemda dan Pemerintah Pusat serta keenam Kementerian yang terlibat bisa lebih berkoordinasi dengan asosiasi,” kata Safari.

Secara alami, lanjut dia, pengembangan industri hilir yang berbasis community development seperti yang bisa diterapkan pada rumput laut berpeluang melibatkan masyarakat pantai sebagai aktor. Artinya, bahwa perekonomian masyarakat pantai dan kepulauan dapat dirangsang dari industri rumput laut. Namun, menurut dia kesinambungan antara industri hilir dan hulu yang belum terancang secara cermat seperti yang terjadi sekarang mengakibatkan terganggunya supply chain.

Related posts