NERACA

Jakarta - Pemerintah menolak untuk menaikkan gas elpiji 12 kg pada Maret. Alasannya adalah waktunya tidak tepat. Dengan begitu, PT Pertamina (Persero) yang dalam satu tahun merugi Rp5 triliun akibat menjual gas elpiji terlalu murah harus menanggung beban sendiri.

Namun, Anggota DPR Komisi VII Bobby Rizaldi menyebut waktu yang tepat untuk menaikkan harga gas adalah 2014. \"Seharusnya Pertamina dan pemerintah perlu menahan syahwatnya menaikkan gas elpiji sampai di 2014 mendatang. Jadi kenaikkannya jangan sampai di tahun ini. Karena masyarakat sudah cukup terpukul dengan kenaikan Tarfi Dasar Listrik (TDL),\" ungkap Bobby di Jakarta, Rabu (13/3).

Jika memang Pertamina mengalami kerugian lantaran menjual elpiji terlalu murah, menurut Bobby, Pertamina perlu menutupi kerugiannya dengan cara meningkatkan efisiensi dalam melakukan produksi elpiji 12 kg agar harga elpiji bisa lebih ekonomis. Lebih jauh, Bobby menyampaikan, bahwa selain itu kenaikan harga elpiji 12 kg juga diperkirakan akan memberi kontribusi efek kenaikan inflasi hingga mencapai 1%. \"Diperkirakan akan ada tambahan inflasi 1% jika Pertamina jadi menaikkan harga elpiji 12 kg,\" tutur Bobby.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai rencana kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) saat ini sangat tidak tepat. \"Menurut pandangan saya sebagai Menko waktu atau timing penyesuaian ini tidak tepat,\" kata dia.

Namun, lanjut dia, PT Pertamina (Persero) berhak untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) tanpa meminta izin kepada pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak memberikan subsidi untuk elpiji 12 kg. \"Saya sudah katakan, kenaikan elpiji adalah urusan Pertamina sebagai korporasi, tapi mereka boleh meminta saran kepada pemerintah mengenai rencana tersebut, meski sebenarnya itu tidak perlu,\" ungkapnya.

Kewajiban meminta izin, apabila berhubungan dengan keharusan pemerintah untuk melayani masyarakat atau public service obligation (PSO) seperti harga elpiji 3 kg. \"Kalau untuk kepentingan PSO memang harus minta izin,\" ujarnya.

Bahkan, langkah pemerintah yang menunda keinginan Pertamina untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) dinilai tepat. Walaupun dari sisi korporasi, Pertamina bakal mengalami kerugian. \"Langkah pemerintah sudah tepat, karena bila dinaikkan akan menimbulkan migrasi pengguna gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3 kg karena masalah perbedaan harga yang cukup signifikan,\" ungkap pengamat migas Kurtubi.

Sambung Kurtubi, dampak yang akan ditimbulkan bila gas dinaikkan akan menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Seharusnya, kata dia, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Pertamina.

Dari sisi bisnis, seharusnya Pertamina sah-sah saja menaikkan harga gas elpiji 12 kg tersebut. \"Tidak masalah pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg, karena hak perseroan kok, tapi saya lihat peran pemerintah lebih kuat karena sebentar lagi tahun politik 2014 (ada unsur politik), sebagai pencitraan partai tidak mau jelek bila menaikkan harga gas elpiji 12 kg,\" tuturnya.

Keputusan Aneh

Berbeda dengan yang lain, Pengamat Kebijakan Energi dari Puskepi Sofyano Zakaria berpendapat, pemerintah tak beralasan menghalangi Pertamina. Karena, LPG 12kg ini merupakan konsumsi umum, sama dengan beras, sabun cuci, minyak goreng. Dimana harganya ditetapkan oleh pelaku bisnisnya tanpa perlu mendapat persetujuan pemerintah.

\"Pemerintah membuat keputusan yang aneh terkait penolakan kenaikan harga LPG 12kg. Semestinya, kalau mau jujur, Pemerintah tidak membuat kebijakan yang mengecualikan LPG 12kg. Tapi, mengapa Pemerintah lakukan…ada apa di situ?,\" kata Sofyano.

Sofyano Zakaria mempertanyakan alasan Pemerintah yang sesungguhnya hingga menolak usulan Pertamina menaikan harga LPG 12 kg. Menurutnya, kalau alsan karena timingnya tidak tepat dan juga alasan karena akan memicu naiknya angka inflasi, ini semua tidak berdasarkan logika.

\"Kalau dua hal itu yang menjadi alasan kuat Pemerintah, menurut saya tidak masuk akal. Karena, saya tahu bahwa Pertamina sudah mengajukan usulan ini pada setiap tahunnya. Pertanyaan saya, pertama kapan waktunya yang tepat untuk menikan harga LPG 12kg, dan kedua bila benar ini akan memicu inflasi, Pemerintah harus menyertakan dasar ilmiahnya. Pemerintah tidak cukup dengan menyebut kata inflasi saja,\" ujarnya.

Dengan tertundanya kenaikan harga jual LPG 12kg, Sofyano Zakaria memprediksi angka kerugaian pertamina dari bisnis ini, kian membengkak. Pada tahun 2012 saja, Pertamina sudah menyatakan rugi sebesar Rp.4,8 triliun. Dan, jika di tahun 2013 dan 2014 harga elpiji 12kg tidak dinaikan, dia menambahkan,  Pertamina   akan mengalami kerugian kembali sekitar Rp 10 triliun.