NERACA

Jakarta – Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengakui pembatasan impor bawang putih yang akhir-akhir ini dianggap sebagai biang keladi atas gejolak harga bawang di pasar domestik merupakan kebijakan yang tidak tepat. Alasannya, produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan domestik secara keseluruhan.

Karena itulah, Hatta Rajasa meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki sejumlah kebijakan terkait tata niaga produk hortikultura termasuk bawang sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. \"Soal bawang saya minta Mentan dan Mendag untuk melakukan bilateral sesegera mungkin untuk memperbaiki Permentan dan Permendag terutama hal yang berkaitan dengan bawang putih juga dan tata niaganya diperhatikan agar suplainya cukup,\" ujar Hatta di Kantor Presiden, Rabu.

Hatta juga menjelaskan, secara hitungan, pembatasan impor bawang putih kurang begitu tepat karena petani lokal baru mensuplai 5%. “Hari ini bilateral Mentan dan Mendag. Sebetulnya setelah itu akan disampaikan pada Menko Perekonomian untuk dibahas. Intinya segera pasokan pasar segera dipenuhi,\" jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Hatta, kebijakan untuk mengendalikan impor tidak salah, akan tetapi mesti  memperhatikan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi distorsi di pasar. \"Jika terjadi distorsi itu mengungkit harga, jika harga meningkat maka inflasi. Jadi kalau seperti ini harus kita cermati. Untuk sekarang, tanpa kita harus kehilangan keinginan kita untuk swasembada dan memberdayakan petani, kita akan tetapi suplai dan demand tetap harus dijaga karena tugas kita juga untuk menjaga inflasi jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena inflasi yang tinggi,\" tegasnya.

Tambahan Kuota

Di pihak lain, kenaikan harga bawang putih secara tak lazim dianggap sebagai siasat licik para importir besar untuk meminta tambahan kuota impor, sekaligus dalam waktu bersamaan bisa menangguk untung berlipat-lipat dari kegiatan penimbunan yang mereka lakukan di sejumlah tempat penyimpanan.

\"Importir besar sengaja menahan bawang putih disuatu tempat penyimpanan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat dan menyiasati pemerintah agar mereka mendapatkan tambahan kuota impor,\" tegas Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran, kemarin.

Itu sebabnya, Ngadiran mengaku tidak percaya dengan pernyataan pemerintah yang mengungkapkan bahwa meroketnya harga bawang putih karena gagalnya panen di tahun ini yang disebabkan oleh faktor cuaca.

Akan tetapi, dia lebih percaya bahwa, gejolak harga bawang putih saat ini lebih disebabkan adanya permainan para importir besar. Bahkan, lebih jauh lagi Ngadiran mencurigai, meroketnya harga bawang putih yang sangat tidak wajar tidak lepas dari campur tangan kartel produk hortikultura tersebut. “Ini bisa dilihat dari kenaikan harga di sejumlah daerah bisa sama dengan daerah lain,” jelasnya.

Terkait hal ini, dia juga menyalahkan Kementerian Pertanian. Menurut dia, negara telah memberikan anggaran yang besar untuk mengembangkan pertanian di Indonesia, tetapi sia-sia jika ujung-ujungnya terus melakukan impor. “Mereka itu kerjanya apa? Sektor pertanian tidak ada yang berjalan dengan baik, semuanya impor,” cetusnya.

Meroketnya harga bawang putih, lanjutnya, karena keterlambatan pemerintah untuk penerbitan rekomendasi impor produk hortikuktura (RIPH). Permasalahan ini  terjadi karena ketergantungan pasokan bawang putih masih sangat tinggi. Ngadiran juga mengritik tajam kebijakan tata niaga bawang. Beberapa tahun lalu, menurut dia, impor bawang putih hanya 20%, sementara pasokan dari petani dalam negeri 80%. “Kalau sekarang malah kebalikannya,” bebernya.

Seperti diketahui, harga bawang putih di pasaran domestik sudah hampir menembus Rp 40.000/kg. Bahkan di beberapa tempat di Jabodetabek harganya sudah melambung hingga Rp 50.000/kg. Padahal harga normalnya tak lebih dari Rp 14.000/kg.

Sementara itu pengamat pangan Bustanul Arifin menuturkan meskipun memang sebagian besar bawang putih didatangkan dengan cara impor, namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan bawang. Dijelaskannya, Indonesia bisa melepas ketergantungan impor bawang dari negara lain apabila pemerintah serius menanganinya.

Bustanul juga menyarankan pemerintah harus mengelola dengan baik mengenai tata niaga bawang sehingga harganya menjadi stabil. “Kebijakan yang tepat dari pemerintah adalah bisa mengurangi ketergantungan impor bawang sehingga harga bawang tidak terpengaruh terhadap harga pasar di dunia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina menjelaskan, melonjaknya harga bawang putih membuat pemerintah akan melakukan impor bawang putih sebesar 29.136 ton. \"Penyebab kenaikan harga ini kan supplier kurang dan ada problem cuaca,\" ujarnya.